Merajut Teologi dan Republik, Membaca Visi Kemandirian Ekonomi Kiai Ma'ruf Amin
Jakarta, MUI Digital — Di tengah suasana hangat pasca peringatan Milad ke-51 Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang jatuh pada 26 Juli lalu, serta gemuruh persiapan HUT Kemerdekaan RI ke-81 pada 17 Agustus 2026, sebuah peluncuran buku keagamaan di Jakarta menawarkan perspektif segar tentang bagaimana teologi Islam semestinya memandu pembangunan negara bangsa.
Dikutip dari keterangan pers, Selasa (4/8/2026), buku tersebut, bertajuk "Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyyah dalam Perspektif KH Ma'ruf Amin," yang akan resmi dibedah di Puri Ratna Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Rabu (5/8/2026) malam.
Ditulis oleh Hj Siti Haniatunnisa dan H Muhammad Zainal Arifin, buku ini merangkum gagasan-gagasan besar KH Ma’ruf Amin—sosok ulama legendaris berusia 83 tahun yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI (2025-20 -30) setelah sebelumnya menjadi Wakil Presiden RI serta Rais Aam PBNU.
Buku ini dibedah bukan sekadar sebagai kajian fikih klasik, melainkan sebagai sebuah manifesto integrasi antara "mitsaq Rabbani" (komitmen spiritual kepada Tuhan) dan "mitsaq wathani" (kesepakatan kebangsaan untuk membela negara).
Salah satu gagasan paling memikat dalam buku ini—dan sangat relevan dengan semangat kemerdekaan RI ke-81—adalah konsep "harakah wathaniyyah" yang bertransformasi dari sekadar "hifzh al-wathan" (menjaga tanah air dari penjajahan fisik) menuju "imarat al-wathan" (memakmurkan dan membangun tanah air secara aktif).
Baca juga: Sebut Istilah LGBT Kamuflatif dan Manipulatif, Ketua MUI Usul Diganti Saja Jadi LGSP
Kiai Ma’ruf menegaskan bahwa cinta Tanah Air (hubbul wathan) bagi umat Islam bukanlah slogan kosong atau kompromi politik yang lemah, melainkan bagian integral dari tanggung jawab keimanan yang harus diwujudkan dalam kontribusi nyata pembangunan nasional.
Namun, pembangunan nasional tidak akan kokoh tanpa adanya kemandirian ekonomi. Di sinilah buku ini mengupas tuntas urgensi "harakah iqtishadiyyah" (gerakan ekonomi umat).
Mengambil akar historis dari berdirinya Nahḍat at-Tujjār pada tahun 1918 oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah dengan dukungan Hadratussyekh KH M Hasyim Asy’ari, Kiai Ma'ruf menegaskan bahwa kekuatan ekonomi adalah fondasi utama tegaknya dakwah dan martabat bangsa.
Dalam konteks modern, gagasan kemandirian ekonomi ini diterjemahkan secara brilian melalui "Gerakan Koin NU". Buku ini mendokumentasikan bagaimana sebuah inisiatif filantropi lokal yang dirintis di Sragen pada 2015 oleh KH Ma'ruf Islamuddin mampu bermutasi menjadi gerakan nasional yang dahsyat.
Melalui Kirab Koin Raksasa yang digulirkan dari Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur pada 2018, Koin NU membuktikan bahwa kontribusi kecil, rutin, dan kolektif dari masyarakat bawah, jika dikelola dengan transparan dan amanah, dapat menjadi kekuatan finansial mandiri tanpa perlu mendamba belas kasihan kekuatan luar.
Lebih jauh, Kiai Ma'ruf menawarkan konsep "tasyri'iyyah al-iqtisadiyyah"—yaitu menghadirkan fikih muamalah yang selama ini hanya dibaca di balik tembok pesantren ke dalam regulasi, akad, dan kebijakan ekonomi syariah nasional yang konkret.
Bagi Kiai Ma’ruf, ekonomi syariah bukan sekadar menempelkan label atau kosmetik halal pada transaksi, melainkan sistem keadilan distributif yang memastikan kekayaan mengalir merata dan maslahat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Buku ini memberikan closing statement berharga dari Kiai Ma'ruf Amin sendiri. Buku ini perlu dibaca sebagai pemandu bagi umat dan pemimpin bangsa menjelang Muktamar NU akhir Agustus 2026.
Di gerbang kemerdekaan RI yang ke-81, warisan pemikiran Kiai Ma'ruf Amin menggedor kesadaran kita: bahwa kebebasan tanpa manhaj akan melahirkan anarki, dan kemandirian ekonomi adalah prasyarat mutlak bagi kedaulatan sebuah bangsa merdeka.
