Kemenhaj Saudi Apresiasi Haji Indonesia dan Tawarkan Tanazul Mina hingga 50 Persen

Laporan MUI Digital, dari Makkah, Arab Saudi 

Makkah, MUI Digital – Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr Fatah Al-Mashat, melakukan kunjungan ke Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah untuk membahas peningkatan kualitas layanan jamaah haji Indonesia serta solusi atas kepadatan di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Arab Saudi menawarkan skema tanazul hingga 50 persen bagi jamaah Indonesia sebagai salah satu langkah mengatasi keterbatasan lahan dan kapasitas tenda di Mina yang selama ini menjadi tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Kedatangan Dr Fatah Al-Mashat disambut langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia sekaligus Naib Amirulhaj, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Menurut Dahnil, pihak Saudi menyampaikan bahwa keterbatasan area Mina menjadi perhatian utama karena tingginya jumlah jamaah yang harus ditampung setiap musim haji.

"Mina itu sangat terbatas. Pihak Saudi menyampaikan apabila skema tanazul bisa diterapkan hingga 50 persen, mereka akan mempertimbangkan penambahan jaminan fasilitas bagi jamaah di Mina," ujar Dahnil usai pertemuan di Kantor Daker Makkah, Kamis (4/6/2026).

Skema tanazul memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Makkah setelah menyelesaikan rangkaian wajib haji di Mina. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi kepadatan tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan ibadah haji.

Menindaklanjuti tawaran tersebut, Kementerian Haji dan Umrah RI akan melakukan kajian teknis dan operasional bersama Pemerintah Arab Saudi agar penerapannya dapat dipersiapkan sejak awal penyelenggaraan haji mendatang.

"Ke depan kita akan bekerja sama dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk mempersiapkannya sejak awal," kata Dahnil.

Baca juga: Kemenhaj Dorong Komoditas Pangan RI Masuk Rantai Pasok Katering Haji Arab Saudi

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Arab Saudi juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai langkah pembenahan tata kelola haji yang sedang dilakukan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dahnil, pihak Saudi menilai Indonesia telah melakukan sejumlah perubahan signifikan dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk upaya peningkatan layanan dan penguatan tata kelola.

Soroti Sistem Penghargaan Haji Internasional Selain membahas layanan jamaah, pertemuan tersebut juga menyinggung sistem penghargaan haji internasional yang selama ini diberikan kepada sejumlah negara peserta haji.

Menurut Dahnil, pihak Saudi menilai indikator penghargaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas penyelenggaraan haji di negara dengan jumlah jamaah besar.

Baca juga: Wamenhaj RI Serahkan Simbolis Paket Daging Dam Jamaah Haji Indonesia untuk Rakyat Palestina

"Negara-negara dengan basis jamaah terbesar seperti Indonesia, India, dan Pakistan justru tidak masuk dalam penghargaan tersebut. Namun yang jelas, Pemerintah Arab Saudi sangat mengapresiasi perubahan signifikan yang dilakukan Indonesia," ujarnya.

Perketat istitha'ah kesehatan

Pada kesempatan yang sama, Dahnil menegaskan komitmen pemerintah untuk memperketat implementasi istitha'ah kesehatan sebagai bagian dari upaya menekan angka kematian jamaah haji.

Menurutnya, proses skrining kesehatan di dalam negeri akan diperkuat, terutama bagi calon jamaah yang memiliki risiko tinggi akibat penyakit penyerta atau gangguan kognitif.

"Kasus-kasus seperti demensia dan komorbid yang berpotensi meningkatkan mortalitas akan kita kurangi. Skrining di dalam negeri akan jauh lebih ketat," tegasnya.

Selain aspek pelayanan dan kesehatan, pemerintah juga tengah menyiapkan reformasi tata kelola keuangan haji guna memperkuat keberlanjutan pengelolaan dana haji di masa mendatang.

Saat ini, proses revisi Undang-Undang Keuangan Haji sedang dibahas melalui koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Sekretariat Negara.

"Kita harus berani melakukan perubahan tata kelola keuangan haji agar lebih terbuka dan transparan. Sepulang dari sini, saya bersama Pak Menteri akan menghadap Presiden dan berkomunikasi dengan DPR untuk membangun komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola perhajian Indonesia," kata Dahnil.