Kemandirian Ekonomi Pesantren Masih Menjadi Fokus Utama Multaqa Ru'asa Al-Ma'ahid II
Bandung, MUI Digital — Wajah pesantren di Indonesia tengah memasuki babak baru. Jika selama ini pesantren identik sebagai pusat pendidikan agama dan pembinaan akhlak, kini lembaga tersebut didorong untuk mengambil peran yang lebih luas sebagai motor penggerak ekonomi umat.
Transformasi itu menjadi tema utama dalam Multaqa Ru'asa al-Ma'ahid II yang diselenggarakan di Kampus STMIK AMIK Bandung, Sabtu (18/7/2026).
Forum yang mempertemukan puluhan pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahim.
Lebih dari itu, pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan langkah bersama dalam membangun kemandirian ekonomi pesantren melalui penguatan aset, digitalisasi, pengembangan agrobisnis, hingga kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga keuangan syariah.
Baca juga: Pra-KUII VIII, MUI Dorong Transformasi Kemandirian Ekonomi Pesantren yang Adaptif Zaman
Ketua Komisi Pesantren MUI, Dr Basnang Said, menegaskan bahwa seluruh ikhtiar membangun ekonomi pesantren harus tetap berpijak pada nilai-nilai dakwah dan syariat Islam.
“Penguatan ekonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memperkuat kemandirian lembaga pendidikan Islam sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat,”ujar Basnang, Ahad (19/7/26) lalu.
Selaras dengan hal tersebut, dalam sambutannya Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Pesantren, KH Choirul Sholeh Rasyid, menyatakan kekuatan sebuah peradaban tidak hanya dibangun oleh ilmu pengetahuan dan moralitas, tetapi juga oleh kemandirian ekonomi. Menurutnya, pesantren memiliki modal yang sangat besar untuk mewujudkan hal tersebut.
"Pesantren memiliki modal spiritual yang kuat, aset yang luas, serta jutaan santri sebagai sumber daya manusia. Seluruh potensi itu sudah saatnya digerakkan untuk membangun usaha yang halal, produktif, dan memberikan kemaslahatan bagi umat," tuturnya di hadapan peserta.
Pernyataan tersebut menjadi benang merah dari keseluruhan forum, yakni mendorong pesantren agar tidak lagi hanya bergantung pada bantuan eksternal, melainkan mampu membangun sistem ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
Salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara STMIK AMIK Bandung dengan empat mitra strategis, yakni Komisi Pesantren MUI Pusat, PT Jasaraharja Putera, Universitas Darunnajah, dan Institut Teknologi Garut.
Kerja sama tersebut menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem pemberdayaan pesantren melalui penguatan pendidikan, pengembangan teknologi, perlindungan usaha, serta pendampingan bisnis.
Kolaborasi ini diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi pesantren terhadap pelatihan, inovasi teknologi, pembiayaan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga transformasi ekonomi dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan.
