Nabi Muhammad SAW: “Anomali” Pemimpin Dunia

Jakarta, MUI Digital — Jika kita menengok lanskap politik global hari ini, kita sedang menyaksikan krisis kepemimpinan yang sangat mendasar. Dunia politik modern hampir selalu digerakkan oleh satu hukum tak tertulis: survival and interest.

Bagi sebagian pemimpin besar dan politikus sepanjang zaman, kekuasaan dijadikan titik tujuan utama, sementara pelanggaran etika dan pencitraan dipraktikkan sebagai mata uang utamanya. Kepemimpinan tersandera oleh utang politik, agenda oligarki, hingga hasrat melanggengkan dinasti.

Namun demikian, jika lembaran sejarah dibaca secara objektif dan jernih, muncul satu sosok yang meruntuhkan seluruh kalkulasi politik pragmatis tersebut: Nabi Muhammad SAW.

Bagi para pemerhati sejarah sekuler maupun politolog, gaya kepemimpinan Rasulullah bukan sekadar catatan sejarah, melainkan sebuah anomali total—sebuah standar moral tertinggi yang menelan kegagalan ideologi-ideologi besar ciptaan manusia.

Kebobrokan Ideologi Global

Untuk memahami betapa hebatnya keteladanan Nabi Muhammad, kita harus berani melihat secara kritis bagaimana ideologi-ideologi besar dunia gagal menghadirkan kepemimpinan yang murni dan adil.

Dalam sistem kapitalisme, politik praktis bertekuk di depan pemilik modal. Kepemimpinan menjadi barang dagangan. Para pejabat publik tersandera oleh utang kampanye kepada para oligarki, sehingga kebijakan yang lahir sering kali memprioritaskan akumulasi kekayaan segelintir elit dibandingkan kesejahteraan rakyat banyak.

Hukum menjadi fleksibel: tajam ke bawah, tumpul ke atas bagi mereka yang memegang kekuatan finansial. Rakyat hanya diperalat atas nama demokrasi saat kampanye, namun dilupakan saat berkuasa.

Di sisi lain, komunisme berjanji menghapus kelas sosial, tetapi sejarah mencatat bahwa ia justru melahirkan kelas baru: elit partai yang totaliter. Atas nama “kepentingan kolektif”, hak-hak individu digilas, kebebasan dibungkam, dan kekuasaan dipusatkan pada segelintir pimpinan Politbiro. Manusia tidak lagi dipandang sebagai jiwa yang mulia, melainkan sekadar instrumen mekanis negara.

Sementara sosialisme mencoba mengambil jalan tengah, dalam praktiknya ia sering terjebak dalam birokrasi yang gemuk, ketidakefisienan, dan korupsi sistemik. Kekuasaan negara yang terlalu besar tanpa kontrol moral menciptakan celah tempat elit birokrat menikmati hak istimewa (privilese) yang tidak diperoleh oleh rakyat biasa.

Ketiga ideologi di atas menempatkan materi dan kekuasaan sebagai panglima, sementara kepemimpinan Nabi Muhammad SAW hadir membedah kebuntuan tersebut melalui ketulusan yang murni.

Baca juga: Menghidupkan Cinta kepada Rasulullah Setiap Saat

Perbandingan Komparatif Historis

Ketika kita “membandingkan” Rasulullah dengan para tokoh besar penakluk dunia seperti Alexander Agung, Julius Caesar, atau Napoleon Bonaparte, kontras moral ini menjadi semakin terang benderang.

Alexander Agung menguasai imperium masif dari Yunani hingga India, namun hidupnya dikendalikan oleh ambisi penaklukan tanpa batas, kemabukan, dan kemarahan yang meledak-ledak.

Ketika ia wafat di usia muda, imperiumnya langsung runtuh karena diperebutkan oleh para jenderalnya melalui pertumpahan darah antarsaudara. Alexander menaklukkan dunia untuk memuaskan egonya, lalu wilayah kekuasaannya pecah seketika saat ia wafat tanpa warisan tatanan hukum yang utuh.

Julius Caesar, seorang bangsawan Romawi yang menggunakan kepiawaian politik, populisme, dan kekuatan militer untuk meruntuhkan Republik demi ambisi kekuasaan absolut (diktator abadi). Ia terlibat dalam intrik kekuasaan, suap, dan akhirnya terbunuh di tangan lingkaran terdekatnya sendiri yang berebut pengaruh. Caesar menempatkan Sungai Rubicon demi menyelamatkan karier politiknya dari jerat hukum Roma, yang akhirnya berakhir pada perang saudara.

Sementara Napoleon Bonaparte, seorang jenius militer yang bangkit dari Revolusi Prancis, akhirnya menobatkan dirinya sendiri sebagai kaisar, membagikan mahkota Eropa kepada anggota keluarganya, dan meninggalkan Prancis dalam kelelahan perang. Napoleon mengorbankan ribuan nyawa demi keagungan pribadi dan hegemoninya.

Tokoh ketiga ini menggunakan kekuasaan untuk membangun dinasti, mengumpulkan harta rampasan perang bagi diri dan keluarga, serta mengabadikan nama mereka dalam monumen kemegahan. Ketiganya menjadikan puncak kejayaan sebagai panggung kemewahan, hegemoni dinasti, dan pemuasan ambisi pribadi.

Sebaliknya, Rasulullah SAW berhasil menyatukan Jazirah Arab—sebuah pencapaian geopolitik yang bahkan gagal dilakukan oleh kekaisaran Romawi maupun Persia. Namun, beliau keluar dari arena kemenangan itu tanpa membawa selembar jubah emas, tanpa menunjuk putranya sebagai putra mahkota, dan tanpa membangun satu pun bangunan kemegahan untuk mengenangnya.

Baca juga: Tadabbur Makna “Bismillahirrahmanirrahim”

Sebuah Paradoks

Dalam realitas politik modern, kesepakatan kekuasaan tanpa pertumpahan darah dipandang sebagai pencapaian pragmatis tertinggi. Ketika Nabi Muhammad memulai dakwah di Makkah tanpa kekuatan militer, tanpa anggaran, dan tanpa perlindungan hukum, para elite Quraisy menyodorkan penawaran yang sangat menggiurkan. Mereka menawarkan kekayaan berlimpah, wanita berkedudukan tinggi, hingga takhta kerajaan Makkah, dengan satu syarat tunggal: menghentikan dakwahnya atau menyetujui kompromi politik.

Politikus praktis mana pun tentu akan mengambil kesepakatan itu untuk mengamankan posisi. Namun, Rasulullah menolaknya secara mutlak. Dampaknya, beliau dan pengikutnya mengalami boikot ekonomi yang ekstrem, intimidasi fisik, hingga ancaman pembunuhan. Keputusan ini secara historis membuktikan bahwa pergerakannya tidak didorong oleh oportunisme atau pencarian status sosial.

Ketiadaan ambisi materi ini paling jelas terlihat di dalam ruang domestik, sebuah ruang di mana kekuasaan paling mudah disalahgunakan untuk kepentingan anak dan istri.

Kekuasaan hari ini kerap membusuk menjadi alat akumulasi material, bukan lagi mandat pelayanan. Dari ranah organisasi terkecil hingga puncak pimpinan negara, posisi puncak diperlakukan bak harta warisan untuk membagikan jabatan strategis, fasilitas, dan hak istimewa khusus bagi trah serta kroni.

Prinsip kesetaraan hukum tumpul di hadapan dinding istana penguasa. Hukum ditekuk demi melayani dan melindungi lingkaran terdekat penguasa, sementara posisi kunci dijajakan atas dasar pertalian darah dan loyalitas buta dari tim sukses, dibungkus oleh kemewahan pengawalan dan protokoler berlebihan.

Inilah anomali kepemimpinan materialistik: penguasa yang dikawal ketat oleh negara, namun sepenuhnya terasing dari jerit rakyat. Ketika etika digantikan oleh nepotisme dan transaksi kekeluargaan, lembaga publik mengambil lebih dari dinasti privat yang menindas martabat warga negara.

Rasulullah SAW menetapkan standar etika yang sangat tinggi dan tak tertandingi. Ketika timbul desakan untuk mengintervensi penegakan hukum terhadap seorang wanita dari kalangan bangsawan yang terbukti mencuri, sebagian sahabat mencoba meminta melalui bantuan Usamah bin Zaid, sosok yang sangat dicintai Nabi. Apa tanggapan Beliau? Rasulullah berdiri dan menegaskan sebuah prinsip keadilan universal yang membakar kesadaran.

Rasulullah bersabda, yang artinya: “Apakah kamu ingin memberi syafaat (bantuan) dalam hukum Allah? Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangan.” (HR An-Nasa’i)

Ini adalah pukulan telak atas yang bersifat keistimewaan dan nepotisme. Beliau menegaskan bahwa di hadapan hukum dan keadilan, tidak ada keutamaan garis keturunan dan tidak ada perlindungan politik bagi anak penguasa.

Sikap ini berbanding lurus dengan pengelolaan harta negara. Beliau mengharamkan zakat dan sedekah bagi diri dan keluarganya (ahlul bait). Ketika putri tercintanya, Fatimah radhiyallahu ‘anha, datang dengan tangan yang kasar akibat menumbuk gandum dan meminta seorang pembantu dari tawanan perang untuk meringankan beban rumah tangganya, Rasulullah tidak menggunakan kewenangannya sebagai “kepala negara” untuk memberi fasilitas. Beliau justru memberikan ajaran kejiwaan, mengingatkan bahwa kepentingan para fakir miskin, ahlus shuffah, jauh lebih utama untuk dipenuhi dari harta negara tersebut.

Apalagi ketika wafat, beliau menegaskan bahwa para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Harta yang ditinggalkan menjadi milik umum, bukan milik ahli warisnya. Pemimpin tertinggi seluruh Jazirah Arab ini tetap tidur di atas tikar pelepah kurma yang meninggalkan bekas di punggungnya, mengenakan pakaian yang ditambal sendiri, dan tidak meninggalkan dinasti politik maupun harta benda pribadi.

Baca juga: Resep Kepemimpinan yang Terlupakan: Menata Hati, Bukan Menguasai

Perspektif Ahli Sejarah Sekuler

Integritas luar biasa ini memicu ketakjuban bagi pelestarian dunia. Thomas Carlyle (Sejarawan Skotlandia) menepis tuduhan bahwa Muhammad bertindak atas dasar ambisi pribadi. Carlyle menegaskan bahwa seorang penipu berbohong untuk mempermudah hidupnya, tetapi setiap langkah yang diambil Nabi Muhammad justru membuat hidupnya secara fisik semakin berat dan penuh bahaya.

W. Montgomery Watt (Orientalis Barat), menggarisbawahi bahwa menganggap Rasulullah sebagai pencari keuntungan adalah kekeliruan logika, karena beliau tidak pernah menikmati buah dari kekuasaan itu dalam bentuk kemewahan pribadi.

Michael H. Hart (penulis), menempatkannya pada urutan teratas tokoh paling berpengaruh dalam sejarah justru karena keberhasilannya memadukan dimensi keagamaan dan sekuler secara sempurna, tanpa pernah tergelincir menjadi penguasa yang haus materi.

Maulid Nabi Muhammad sebagai Sarana Evaluasi Diri

Peringatan Maulid Nabi setiap tahunnya kerap terjebak menjadi rutinitas fisik yang megah namun miskin dampak peradaban. Dzikir berkumandang, panggung megah didirikan, dan lautan manusia berkumpul. Semua itu adalah bentuk kecintaan yang patut dihargai, namun perayaan ini wajib dikritisi: Apakah Maulid Nabi telah menyentuh substansinya, atau sekadar menjadi penenang hati tahunan?

Kritik ini tidak boleh hanya ditujukan kepada para penguasa di puncak pimpinan negara, melainkan harus menjadi sarana evaluasi diri para pimpinan di tingkat bawah, birokrasi daerah, hingga para elite di panggung dakwah, lembaga tarbiyah, dan organisasi Islam. Hari ini, betapa banyaknya tokoh yang membawa narasi keagamaan, namun bertindak layaknya “raja-raja kecil”.

Mereka haus akan pengawalan, penghormatan, fasilitas, melingkari diri dengan pengagungan, alergi terhadap kritik, dan mengubah lembaga dakwah maupun lembaga pendidikan Islam menjadi imperium pribadi untuk membagikan akses ekonomi serta hak istimewa kepada anak, kerabat, dan kroninya sendiri.

Bagaimana mungkin kita bermimpi membangun kembali peradaban Islam jika pilar dakwah dan tarbiyah kita digerakkan oleh mentalitas feodalistik yang dibungkus jubah religiusitas?

Rasulullah SAW mendidik para sahabat bukan untuk mencetak pengagung dinasti, melainkan melahirkan manusia-manusia merdeka yang tunduk hanya kepada keadilan Ilahi. Beliau tidak pernah membagikan jabatan atas dasar pertalian darah, melainkan atas dasar kesiapan melayani umat.

Inilah tolok ukur tertinggi yang menelanjangi kepalsuan pencitraan kepemimpinan masa kini. Puncak kepemimpinan sejati tidak diukur dari megahnya perayaan mimbar, riuhnya gemuruh shalawat di gedung, atau luasnya dinasti kekuasaan yang dibangun.

Kepemimpinan sejati yang diajarkan Nabi diukur dari keberanian mengabdi kepada rakyat tanpa syarat, kesediaan mengorbankan hak istimewa pribadi, dan keteguhan menjaga keadilan hukum bahkan terhadap lingkaran terdekatnya sendiri.

Jika perayaan Maulid Nabi tidak berani mengungkap mentalitas “raja kecil” dalam diri dan lembaga kita, maka pada hakikatnya, kita belum sungguh-sungguh meneladani Rasulullah, kita hanya sedang merindukan kerinduan yang palsu.