Jakarta, MUI Digital—Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi langkah tegas delegasi Republik Indonesia yang melakukan aksi walk out saat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan pidatonya dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

MUI juga menekankan pentingnya langkah-langkah konkret lanjutan di dalam negeri, khususnya penguatan konsistensi gerakan boikot oleh masyarakat.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menegaskan penolakan terhadap penjajahan tidak boleh berhenti pada gestur diplomatik semata. 

Prof Ni’am mendorong seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memperkuat barisan dan menjaga konsistensi dalam memboikot produk-produk yang secara nyata memberikan dukungan terhadap agresi maupun aktivitas genosida oleh rezim kolonial Israel di tanah Palestina.

Dia menegaskan langkah walk out di PBB adalah wujud komitmen dan konsistensi Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina, sekaligus penegasan sikap antipenjajahan yang sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945. 

Namun, kata dia, apresiasi diplomasi ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah politik lanjutan yang lebih nyata.

"Termasuk konsistensi aksi boikot terhadap produk-produk yang mendukung agresi dan pendudukan Israel," ujar Prof Ni’am saat dihubungi MUI Digital di Jakarta, Sabtu (26/9/2026). 

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut menjelaskan bahwa aksi boikot merupakan instrumen perjuangan nirkekerasan (non-violent resistance) yang sangat efektif dalam menekan perekonomian pihak-pihak yang terafiliasi dengan kejahatan kemanusiaan. 

Menurutnya, ketika diplomasi formal berjalan di tingkat pejabat negara, aksi boikot merupakan ruang kontribusi nyata bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyuarakan penolakan atas penindasan.

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah ini juga menambahkan bahwa komitmen membela kemerdekaan Palestina harus terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Ketegasan pemerintah di panggung diplomasi dunia harus berbanding lurus dengan keteguhan moral masyarakat dalam memilih produk kebutuhan sehari-hari.

Dia mengatakan komitmen dan konsistensi ini perlu ditindaklanjuti bukan hanya oleh pemerintah, tetapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. 

“Kita bisa melakukan langkah-langkah nyata yang berdampak langsung, salah satunya adalah gerakan boikot terhadap produk yang memberikan dukungan finansial maupun opini terhadap aktivitas genosida Israel," kata Ketua Majelis Alumni IPNU tersebut.

Lebih lanjut, Prof Ni’am mengapresiasi ketegasan yang sebelumnya dicontohkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam momentum peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. 

Saat itu, Presiden Prabowo menggaungkan "Free Free Palestine!" secara terbuka di hadapan khalayak internasional dan Duta Besar Palestina.

Momen tersebut membuktikan bahwa sikap dasar bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyatnya tetap teguh berada di barisan terdepan dalam mengawal isu kemanusiaan.

Oleh karena itu, Prof Ni’am mengimbau agar semangat dan spirit anti-penjajahan ini terus dijaga serta dijadikan gaya hidup moral bangsa.

Penegakan hukum global atas kejahatan perang Israel, penggalangan dukungan internasional, serta boikot ekonomi dalam negeri merupakan satu kesatuan langkah strategis menuju kemerdekaan Palestina.

"Ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk mengkonsolidasi kekuatan dan positioning Indonesia di tengah percaturan dunia,” tutur dia. 

“Selain terus memperkuat aksi boikot ekonomi, kita tentu tak boleh putus memanjatkan doa kepada Allah SWT agar perjuangan bangsa Palestina senantiasa diberikan kekuatan, kemenangan, dan kemerdekaan yang hakiki," kata dia menegaskan.