Lewati ke konten utama
Senin, 16 November 2026 / 6 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
Wahiduddin Adam
Ketua MUI Bidang HUkum, Wahiduddin Adam, dalam forum Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Foto: Sadam/ MUI Digital
Berita

Ketua MUI Sebut Pendanaan Pendukung LGBTQ Sangat Kuat dan Dahsyat

Ketua MUI Sebut Pendanaan Pendukung LGBTQ Sangat Kuat dan Dahsyat

/ 6 Jumadil Akhir 1448 H 3 menit baca 49 dibaca

Jakarta, MUI Digital— Ketua MUI Bidang Hukum, Dr Wahiduddin Adams, mengungkapkan bahwa pergerakan kelompok pendukung LGBTQ didukung oleh kekuatan finansial yang luar biasa besar dan terorganisasi.

Hal tersebut disampaikannya dalam forum Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI di Hotel Millenium, Jakarta Pusat,  Senin (16/11/2026).

Dalam pemaparannya, Wahiduddin mengoreksi anggapan bahwa dukungan dana bagi kelompok tersebut hanya berada pada kategori kuat. Berdasarkan pengalamannya serta rujukan dari berbagai pihak, dia mengungkapkan dana yang mengalir jauh melampaui perkiraan biasa.

"Tadi saya terusik pertanyaan pernyataan dari Pak Wamenag tadi bahwa teroris, narkoba, LGBT ini kuat dananya, Pak. Enggak benar, Pak. Lebih kuat sekali, ternyata. Bukan hanya kuat, tapi lebih kuat dan dahsyat. Jadi kalau Bapak tadi bilang kuat, enggak benar. Dahsyat, Pak," ujar Wahiduddin Adams. 

Wahiduddin Adams menambahkan bahwa kekuatan finansial dan tekanan dari jaringan tersebut sempat terlihat secara nyata dalam proses legislasi nasional sebelumnya, termasuk saat pembahasan materi hukum terkait kesusilaan.

Menurutnya, kelompok ini memiliki daya gedor dan resistensi yang sangat masif ketika menghadapi upaya pembentukan regulasi yang tidak sejalan dengan pandangan mereka.

Dia menuturkan JK (Jusuf Kalla) pernah menguraikan angkanya. Pada saat uji materi UU KUHP yang lama Pasal 284 tentang Perzinaan, kelompok ini paling keras menentang dan waktu itu ingin menggagalkan rancangan revisi KUHP tersebut.

Mereka beranggapan lebih baik mewarisi hukum kolonial daripada berubah lebih Pancasilais. “Nah, oleh sebab itu, betul, Pak. Jadi tidak hanya kuat, sangat kuat, Pak," kata dia.

Wahiduddin menekankan bahwa Indonesia membutuhkan instrumen hukum yang kuat, setingkat undang-undang, untuk membentengi ketahanan nasional dari ancaman disrupsi nilai sosial.

Dia menjelaskan ormas-ormas keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta Majelis Ulama Indonesia telah memiliki fatwa dan pandangan keagamaan yang mapan.

Namun, kata dia,  instrumen keagamaan tersebut memerlukan penguatan legalitas formal dalam bentuk undang-undang agar penegakannya di lapangan memiliki kepastian hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, seperti yang kerap terjadi pada penerapan Peraturan Daerah (Perda) di masa lalu.

Melalui draf naskah akademik yang sedang disiapkan Kementerian Agama RI, MUI berharap regulasi pencegahan ini dapat segera dikawal pembahasannya melalui Badan Legislasi DPR RI.

Hal ini dinilai mendesak mengingat masifnya arus pengaruh budaya global serta sokongan sumber daya yang masif dari kelompok pro-LGBTQ di tingkat nasional maupun internasional.

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads