Mengapa MUI Turut Gelar Pelatihan Diplomasi ? Ini Penjelasan Ketua Komisi Luar Negeri
Mengapa MUI Turut Gelar Pelatihan Diplomasi ? Ini Penjelasan Ketua Komisi Luar Negeri
Jakarta, MUI Digital – Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus mendorong peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan perguruan tinggi Islam dalam menjalankan diplomasi non-pemerintah (non-government diplomacy).
Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan Diplomasi Islam tingkat lanjut yang diselenggarakan di Universitas Darunnajah, Jakarta, selama dua hari berturut-turut pada Sabtu-Ahad, 7-8 November 2026 lalu.
Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah perwakilan ormas Islam, unsur MUI, serta kalangan mahasiswa perguruan tinggi Islam.
Pelatihan tersebut bertujuan membekali para peserta dengan pengetahuan dan keterampilan diplomasi agar mampu menjalankan peran dalam hubungan internasional secara lebih profesional.
Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNKI) MUI, Bunyan Saptomo, menjelaskan pelatihan ini dilatarbelakangi oleh semakin aktifnya organisasi-organisasi Islam dalam melakukan hubungan internasional.
Sejumlah organisasi, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Al-Washliyah, Syarikat Islam, dan Al-Irsyad, selama ini telah terlibat dalam diplomasi non-pemerintah atau second-track diplomacy.
“Karena sekarang sudah semakin banyak non-government terlibat dalam diplomasi. Dan kami yakin mereka sudah sering melakukan hubungan luar negeri. Ini perlu diperbaiki kapasitas dalam melaksanakan fungsi-fungsi diplomasi,” ujar Bunyan saat dihubungi MUI Digital di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dia pun menerangkan, pelatihan Diplomasi Islam yang diselenggarakan MUI telah memasuki gelombang kelima untuk tingkat dasar. Pelatihan dasar tersebut dilaksanakan selama satu hari dengan menghadirkan tujuh hingga delapan materi.
Sementara itu, pelatihan tingkat lanjut yang diselenggarakan di Universitas Darunnajah merupakan pelaksanaan perdana.
Berlangsung selama dua hari, pelatihan ini menghadirkan 16 materi atau dua kali lebih banyak dibandingkan pelatihan dasar, disertai diskusi-diskusi pendalaman terkait diplomasi.
Bunyan menjelaskan terdapat enam fungsi diplomasi yang perlu dikuasai oleh para diplomat, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah.
Keenam fungsi tersebut meliputi representasi (representation), promosi (promotion), perlindungan kepentingan (protection), negosiasi (negotiation), verifikasi informasi (ascertaining), dan pelaporan (reporting).
Menurutnya, penguasaan keenam fungsi tersebut membutuhkan sejumlah kompetensi, mulai dari pengetahuan mengenai isu-isu internasional, kemampuan komunikasi, negosiasi, riset, hingga keterampilan menyusun laporan dan pernyataan tertulis.
“Kemampuan-kemampuan itu yang perlu dikuasai oleh diplomat non-government juga, bukan hanya oleh diplomat government,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bunyan menyampaikan bahwa para peserta menunjukkan antusiasme selama mengikuti pelatihan.
Hal ini karena materi yang diberikan dinilai relevan dengan kebutuhan mereka, terutama bagi peserta yang telah memiliki pengalaman melakukan hubungan luar negeri.
Dia berharap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan tersebut dapat meningkatkan kapasitas masing-masing peserta dalam menjalankan fungsi diplomasi, sekaligus memperkuat peran organisasi Islam dalam hubungan internasional.
"Tujuannya itu, meningkatkan kapasitas. Dan kami yakin mereka sudah sering melakukan hubungan luar negeri. Ini perlu diperbaiki kapasitas dalam melaksanakan fungsi-fungsi diplomasi," ungkapnya. (Anisa Azahra)