Lewati ke konten utama
Jumat, 20 November 2026 / 10 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
LPS Ingatkan Potensi Risiko Aset Kripto terhadap Stabilitas Perbankan Nasional
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kripto Syariah yang digelar oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) bersama LPS di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026). Foto: Humas LPS
Berita

Karakteristik hingga Mekanisme Perdagangan Kripto, Jadi Fokus Kajian Mendalam DSN MUI

Karakteristik hingga Mekanisme Perdagangan Kripto, Jadi Fokus Kajian Mendalam DSN MUI

/ 10 Jumadil Akhir 1448 H 3 menit baca 119 dibaca

Jakarta, MUI Digital – Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus mendalami perkembangan cryptocurrency atau aset kripto untuk memperjelas penerapan ketentuan hukum syariah dalam aktivitas perdagangan aset digital.

Pendalaman ini mencakup karakteristik aset, mekanisme transaksi, hingga kegiatan usaha yang menjadi dasar penerbitan token digital.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), praktisi, asosiasi, hingga kalangan akademisi.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, mengatakan pelibatan berbagai pihak diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai perkembangan dan praktik cryptocurrency, baik dalam perdagangan nasional maupun internasional.

"Untuk mendapatkan gambaran masalah secara utuh, hari ini kita mencoba belajar dari literatur yang ada. Begitu juga kami mengundang stakeholders kita dari OJK, BI, LPS, bahkan praktisi dan asosiasi dari teman-teman yang aktif di cryptocurrency itu," ujarnya.

Menurut Kiai Cholil, salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah perbedaan karakteristik aset kripto, terutama antara cryptocurrency yang memiliki underlying asset atau aset yang mendasari dengan yang tidak memiliki aset pendukung.

Selain itu, MUI juga mendalami berbagai mekanisme perdagangan aset kripto. Pembahasan mencakup transaksi melalui jaringan blockchain maupun melalui platform perdagangan aset kripto.

Kajian tersebut juga menyentuh perkembangan produk

cryptocurrency dari dalam dan luar negeri, termasuk tokenisasi, yakni penerbitan token digital yang merepresentasikan kepemilikan atau kepentingan tertentu dalam suatu aset maupun kegiatan usaha.

Dalam konteks tokenisasi, MUI turut mencermati kegiatan usaha yang mendasari penerbitan token tersebut. Hal ini penting untuk memastikan apakah bisnis yang direpresentasikan melalui token bergerak di bidang usaha yang sesuai dengan prinsip syariah atau justru bertentangan dengannya.

Kiai Cholil pun menegaskan, pemahaman terhadap karakteristik dan mekanisme cryptocurrency menjadi bagian penting sebelum merumuskan pandangan hukum. Sebab, kekeliruan dalam memahami objek persoalan berpotensi menghasilkan kesimpulan hukum yang tidak tepat.

"Memahami persoalan itu sudah separuh dari jawaban. Salah memahami persoalannya crypto pasti salah jawabannya," jelasnya.

Sebelumnya, MUI melalui forum Ijtima Ulama telah menetapkan keputusan mengenai hukum cryptocurrency.

Dalam keputusan tersebut, cryptocurrency yang memenuhi ketentuan sebagai sil'ah (komoditas) dan memiliki underlying yang jelas serta memenuhi persyaratan syariah dapat diperjualbelikan. Sementara itu, cryptocurrency yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak diperbolehkan.

"Hanya dua saja. Yang ada underlying atau ada backup asetnya itu boleh. Yang tidak ada, tidak boleh," ujar Cholil menjelaskan keputusan Ijtima Ulama tersebut.

Meski demikian, menurutnya, keputusan tersebut masih memerlukan penjabaran lebih terperinci agar dapat menjadi pedoman dalam praktik perdagangan aset kripto yang terus berkembang.

Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran untuk menerjemahkan keputusan Ijtima Ulama ke dalam panduan yang lebih operasional, khususnya bagi pengguna dan pelaku industri keuangan syariah.

Melalui pendalaman tersebut, MUI berupaya memastikan bahwa perkembangan inovasi aset digital dapat dipahami secara komprehensif, sehingga penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. (Anisa Azahra)

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads