India Perpanjang Larangan terhadap Islamic Research Foundation Milik Zakir Naik
India Perpanjang Larangan terhadap Islamic Research Foundation Milik Zakir Naik
Jakarta, MUI Digital — Pemerintah India kembali memperpanjang larangan terhadap Islamic Research Foundation (IRF), organisasi yang didirikan oleh penceramah Islam Dr Zakir Abdul Karim Naik, selama lima tahun ke depan.
Keputusan tersebut ditetapkan melalui Kementerian Dalam Negeri India pada 13 November 2026.
Dikutip dari Ndtv.com, dalam pemberitahuan resmi pemerintah India, IRF juga kembali dinyatakan sebagai organisasi terlarang (unlawful association).
Kebijakan ini diambil berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pencegahan Aktivitas Melanggar Hukum Tahun 1967 (Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967).
Perpanjangan larangan tersebut dilakukan menjelang berakhirnya masa pelarangan sebelumnya pada 14 November 2026.
Sebelumnya, pemerintah India pertama kali menetapkan IRF sebagai organisasi terlarang pada November 2016, kemudian memperpanjang kebijakan tersebut pada November 2021.
Kedua keputusan sebelumnya telah mendapat pengesahan dari Tribunal Pencegahan Aktivitas Melanggar Hukum (Unlawful Activities (Prevention) Tribunal), masing-masing pada Mei 2017 dan Maret 2022.
Dalam keputusan terbarunya, Kementerian Dalam Negeri India menyoroti aktivitas IRF beserta sejumlah anggotanya, khususnya Zakir Naik selaku pendiri dan presiden organisasi tersebut.
Pemerintah India menilai organisasi itu telah mendorong serta membantu para pengikutnya menyebarkan permusuhan, kebencian, dan sentimen negatif di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda.
Pemerintah India juga menyoroti sejumlah pidato dan pernyataan Zakir Naik yang dinilai mengandung unsur provokatif dan subversif.
Dalam pemberitahuan tersebut disebutkan bahwa Zakir Naik memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari jaringan televisi satelit internasional, internet, media cetak, hingga media sosial untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan radikal kepada jutaan orang di berbagai negara.
Pernyataan-pernyataan tersebut, menurut pemerintah India, dinilai berpotensi memengaruhi kaum muda di India maupun luar negeri untuk terlibat dalam aksi terorisme.
Lebih lanjut, pemerintah India juga memperingatkan bahwa apabila aktivitas IRF tidak segera dibatasi, organisasi tersebut dikhawatirkan akan kembali mengonsolidasikan jaringan aktivisnya, mengganggu tatanan sekuler negara, menyebarkan sentimen anti-nasional, serta memperkuat gerakan separatis melalui dukungan terhadap kelompok militan.
Larangan terbaru terhadap IRF akan berlaku selama lima tahun sejak tanggal penerbitannya dalam Lembaran Negara Resmi India (Official Gazette). Namun, pemberlakuan kebijakan tersebut tetap tunduk pada ketentuan dan keputusan Tribunal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 undang-undang terkait.