Negosiasi AS Iran di Swiss, Bagaimana Kelanjutannya Setelah Ancaman Pembunuhan Oleh Trump?

Bern, MUI Digital-Para mediator dari Qatar dan Pakistan menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati "peta jalan menuju tercapainya kesepakatan final dalam waktu 60 hari", setelah tercapainya apa yang mereka sebut sebagai "kemajuan yang menggembirakan" pada hari pertama perundingan tingkat tinggi di Swiss.

Pembicaraan tersebut dilakukan setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) 14 poin pada 17 Juni, yang membentuk kerangka deeskalasi antara Washington dan Teheran serta menjadi landasan bagi negosiasi lanjutan.

Terobosan ini tercapai setelah pertemuan maraton selama 18 jam di Danau Lucerne yang dihadiri para pejabat senior kedua negara.

Pernyataan bersama itu juga mengumumkan pembentukan "sel dekonflik" (de-confliction cell) yang bertujuan mengakhiri operasi militer Israel di Lebanon, disertai pembentukan komite tingkat tinggi dan jalur komunikasi langsung guna mendukung perundingan lebih lanjut.

Baca juga: Update Perang AS Iran: Lebanon Jadi Syarat Mutlak Kelangsungan Perundingan, Israel Keras Kepala

Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance, didampingi menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, serta utusan khusus Steve Witkoff.

Sementara delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan turut diikuti Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.

"Hari kemarin adalah hari yang sangat, sangat baik. Kami mencapai banyak kemajuan positif. Kami berhasil melakukan persis apa yang ingin kami capai," kata Vance kepada para wartawan pada Senin.

Lalu, apa saja poin penting dari perundingan tersebut?

Sebuah komite tingkat tinggi dibentuk untuk "memberikan pengawasan politik terhadap proses mediasi", menurut pernyataan bersama Qatar dan Pakistan selaku mediator.

Komite tersebut telah menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari, sementara pembicaraan teknis diperkirakan terus berlangsung selama dua bulan ke depan.

"Para negosiator utama akan secara berkala melapor kepada Komite Tingkat Tinggi dan memimpin kelompok kerja yang berfokus pada isu nuklir, sanksi, serta kelompok pemantauan dan penyelesaian sengketa guna memastikan implementasi MoU secara efektif, termasuk persoalan lainnya," demikian isi pernyataan tersebut.

Thomas Warrick, peneliti senior nonresiden di Atlantic Council, mengatakan kepada Aljazeera bahwa tahap negosiasi teknis berikutnya kemungkinan jauh lebih sulit dibanding kesepakatan politik yang telah dicapai, bahkan dapat memakan waktu lebih lama dari tenggat 60 hari yang ditetapkan.

Masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang belum terselesaikan, antara lain apakah Iran akan tetap diizinkan melakukan pengayaan uranium, nasib cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi, ruang lingkup inspeksi internasional, serta jadwal pencabutan sanksi.

Menurut Warrick, persoalan terbesar adalah bagaimana menurunkan kadar atau menghilangkan uranium yang telah diperkaya.

Baca juga: AS dan Iran Berdamai, MUI : Saatnya Israel Hentikan Agresi dan Keluar dari Palestina

"Hal itu akan membutuhkan ribuan orang, mungkin sekitar 1.000 warga Amerika, untuk masuk ke beberapa fasilitas nuklir paling sensitif milik Iran," ujarnya, merujuk pada tuntutan Washington agar memiliki peran dalam proses pengenceran stok uranium Iran.

"Saya sulit membayangkan Iran akan senang dengan gagasan tersebut," tambahnya.

Kedua pihak juga membentuk "jalur komunikasi" yang berfokus pada Selat Hormuz guna menghindari insiden dan kesalahpahaman, dengan tujuan menjamin pelayaran aman bagi kapal-kapal komersial yang melintasi selat tersebut.

Pengumuman ini muncul di tengah gangguan berkelanjutan terhadap lalu lintas maritim di jalur strategis yang menjadi jalur sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas dunia.

Analisis perusahaan intelijen maritim Windward menunjukkan hanya 12 kapal yang melintasi Selat Hormuz pada Ahad, turun dari 35 kapal pada hari sebelumnya.

Blokade de facto Iran terhadap selat itu telah memicu krisis energi global yang memengaruhi perekonomian dunia. 

Pada Senin, Vance mengatakan kedua pihak akan membentuk mekanisme koordinasi, satu untuk mengawasi gencatan senjata di Lebanon dan satu lagi untuk membersihkan ranjau di Selat Hormuz.

Ia menjelaskan bahwa negosiasi teknis akan berlanjut dalam beberapa hari dan pekan mendatang. "Kesepakatan akhir itu ibarat sebuah rumah. Kami baru meletakkan fondasinya. Rumahnya belum dibangun, tetapi kami telah meletakkan fondasi yang kokoh untuk mencapai hasil yang baik bagi rakyat Amerika," kata Vance, seraya menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Kesepakatan tersebut juga mencakup pembentukan "sel dekonflik" guna mendukung upaya memastikan penghentian operasi militer di Lebanon dapat dipatuhi.

Araghchi menyebut telah terjadi "kemajuan besar" menuju berakhirnya perang di Lebanon, namun ia mengingatkan bahwa ujian sesungguhnya adalah efektivitas sel dekonflik tersebut.

Perkembangan ini terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan tetap mempertahankan zona keamanan di Lebanon selatan selama dianggap perlu.

Zona penyangga yang dibentuk Israel mencakup sekitar 602 kilometer persegi atau sekitar enam persen wilayah Lebanon.

Baca juga: Bantah Isu Perpecahan Elite, Iran Tegaskan Negosiasi dengan AS Berjalan dalam Satu Komando

Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran kemudian memperingatkan Israel agar meninggalkan Lebanon selatan atau menghadapi nasib yang sama seperti penarikan pasukannya pada tahun 2000.

Esmail Qaani menulis di media sosial bahwa jika Israel melanjutkan "agresi dan pendudukannya", maka Israel akan dipaksa keluar dalam keadaan "terhina dan kalah", menurut laporan Press TV.

Sementara itu, Hizbullah belum memberikan komentar resmi terkait kesepakatan tersebut. Koresponden Al Jazeera, Nour Odeh, melaporkan dari Ramallah bahwa para pengamat Israel melihat hasil perundingan Swiss sebagai sebuah dilema strategis.

"Pada gencatan senjata sebelumnya dengan Hizbullah, pengaturannya dilakukan antara Amerika Serikat dan Israel sehingga Israel memiliki kebebasan bertindak," katanya.

"Namun kali ini dinamika yang terjadi berbeda, dan Israel merasa harus ikut memainkan aturan yang ada. Saat ini, perhitungan dan manuver Israel berpusat pada seberapa jauh kompromi dapat dilakukan tanpa kehilangan kepercayaan publik Israel."

Sejumlah analis mempertanyakan efektivitas mekanisme tersebut di lapangan, mengingat pemerintah Lebanon maupun Israel tidak terlibat langsung dalam negosiasi yang menghasilkan kesepakatan itu.

Joey Hood, mantan diplomat senior AS, mengatakan kondisi ini pada akhirnya memberi Iran hak veto terhadap Lebanon.

"MoU ini seolah mengatakan bahwa kita menerima peran kepemimpinan regional Iran, termasuk atas kelompok-kelompok proksinya," ujarnya.

Mark Kimmitt, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS dan purnawirawan jenderal, menilai dimasukkannya isu Lebanon ke dalam negosiasi yang lebih luas membuat persoalan menjadi jauh lebih rumit.

"Pada kenyataannya, kekuatan eksternal tidak selalu dapat menyelesaikan masalah internal dan konflik antarnegara," katanya.

Namun, tanda-tanda awal menunjukkan adanya dampak positif. Koresponden Al Jazeera, Heidi Pett, melaporkan bahwa situasi di Nabatieh, Lebanon selatan, relatif tenang secara hati-hati karena gencatan senjata tampak mulai berlaku.

"Ketenteraman ini datang setelah beberapa hari yang sangat brutal dan berdarah bagi kota tersebut serta desa-desa di sekitarnya," ujarnya.

Araghchi mengisyaratkan bahwa kesepakatan tersebut mencakup konsesi ekonomi besar dari Washington, meskipun Amerika Serikat belum mengonfirmasinya secara resmi.

Dalam unggahan di platform X, ia menyebut bahwa sanksi terhadap ekspor minyak dan petrokimia Iran telah dicabut, blokade telah diakhiri, sebagian aset Iran yang dibekukan telah dilepaskan, dan sebuah program besar rekonstruksi serta pembangunan Iran telah diluncurkan.

Ia menyatakan langkah-langkah tersebut merupakan syarat utama Iran yang kini telah dipenuhi. Namun Warrick memperingatkan bahwa pencabutan sanksi bisa menghadapi hambatan politik di Washington, terutama jika membutuhkan persetujuan Kongres.

"Kongres saat ini sangat tidak puas dengan kesepakatan ini. Belum jelas apakah Kongres akan menyetujui pencabutan sebagian sanksi yang diinginkan Iran," katanya.

Pada Senin, Vance mengatakan bahwa jika aset Iran dicairkan, dana tersebut akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika. "Dana itu akan membuat para petani Amerika lebih sejahtera sekaligus memberi makan rakyat Iran," ujarnya.

Vance mengatakan bahwa Iran telah menyetujui untuk kembali menerima para inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA). "Ini merupakan tonggak penting bagi rakyat Amerika dan langkah pertama menuju penghapusan permanen program senjata nuklir Iran," katanya.

Baca juga: Israel Menuju Negara yang Terisolasi

Dia menambahkan bahwa pembicaraan dengan para inspektur dan IAEA dapat dimulai secepatnya pada hari Senin. IAEA merupakan badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sebelumnya mengawasi program nuklir Iran berdasarkan Perjanjian Nuklir 2015 (JCPOA) yang dinegosiasikan pada masa Presiden Barack Obama, namun Amerika Serikat keluar dari perjanjian tersebut pada 2018 atas keputusan Donald Trump.

Iran kemudian melarang masuknya para inspektur setelah perang 12 hari dengan Israel tahun lalu, ketika Israel menyerang sejumlah fasilitas nuklir dan militer Iran, yang kemudian diikuti serangan Amerika Serikat terhadap tiga situs nuklir Iran.

Program pengayaan uranium Iran selama ini menjadi salah satu sumber perselisihan utama antara kedua negara.

Amerika Serikat menginginkan Iran menyerahkan seluruh cadangan uranium yang telah diperkaya, namun Iran secara konsisten menolak tuntutan tersebut, meskipun pada beberapa kesempatan Teheran membuka kemungkinan untuk menyerahkannya kepada negara ketiga.

Kesepakatan yang diumumkan pekan lalu juga mengindikasikan bahwa pengenceran uranium di lokasi fasilitas Iran dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.