​Jakarta, MUI Digital-Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. 

MUI meminta agar aparat penegak hukum memproses kasus tersebut secara transparan dan membongkar jaringan pelakunya hingga ke akar-akarnya.

​Sikap tegas tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis dalam konferensi pers seusai Pertemuan Dewan Pimpinan MUI bersama sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Aula Buya Hamka, Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

​"Berkenaan dengan kasus penyadapan, kami memberi dukungan penuh kepada Kapolri untuk diusut setuntas-tuntasnya dan transparan sampai ke akar-akarnya," tegas Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, tersebut.

​Menurut Kiai Cholil, penegakan hukum yang tegas dan terbuka sangat krusial mengingat isu penyadapan kepala negara menyangkut marwah serta keamanan nasional. 

Kiai Cholil Nafis  mengingatkan agar kepolisian mendalami seluruh kemungkinan motif di balik tindakan ilegal tersebut, termasuk apabila ditemukan unsur atau afiliasi makar.

​Rais Syuriah PBNU ini menegaskan bahwa setiap upaya penyadapan yang mengarah pada indikasi makar tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apa pun. 

Kiai Cholil menilai tindakan semacam itu bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman serius terhadap wibawa serta tatanan bernegara.

​"Apalagi kalau ada indikasi terjadinya makar. Ini jangan sampai kehormatan Indonesia, kedaulatan Indonesia dirusak oleh hal-hal yang, ya kalau itu terjadi makar, berarti pengkhianatan kepada Indonesia," ujarnya.

​Di tengah proses penyelidikan yang berjalan di kepolisian, MUI bersama pimpinan ormas Islam mengimbau masyarakat luas untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas.

Kiai Cholil meminta publik tidak mudah terprovokasi oleh berbagai spekulasi yang beredar dan mempercayakan penanganan perkara sepenuhnya kepada aparat berwenang.

​Selain menyoroti penegakan hukum kasus penyadapan, pertemuan MUI dan ormas Islam ini juga merespons dinamika politik nasional menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hal tersebut, MUI menyerahkan sepenuhnya penyelesaian mekanisme politik kepada DPR dan MPR sesuai aturan konstitusi yang berlaku.

​"Kita percayakan kepada wakil-wakil kita ya dari DPR, agar mereka memproses, seperti di MPR. Kita jangan ikut ribut, itu sudah ada mekanismenya sendiri dan sudah ada aturannya, dan bisa berjalan dengan baik," kata Kiai Cholil.

​Melalui forum tersebut, MUI turut mengajak seluruh elemen bangsa untuk mempererat ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah demi menjaga keutuhan serta kedamaian negara di tengah dinamika nasional.