KUII VIII Jadi Forum MUI dan Ormas Islam Evaluasi Arah Pembangunan Nasional
JAKARTA, MUI Digital — Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII tidak hanya menjadi ajang konsolidasi umat Islam, tetapi juga forum dialog strategis antara pemerintah, lembaga negara, dan tokoh umat untuk membahas arah pembangunan nasional.
Sejumlah pejabat negara, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR, Ketua Mahkamah Agung (MA), Kapolri, Panglima TNI, hingga Menteri Keuangan dijadwalkan hadir dalam rangkaian sidang pleno yang akan berlangsung pada 24–26 Juli 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, mengatakan Presiden akan membuka KUII VIII pada 24 Juli 2026.
Setelah pembukaan, kongres akan dilanjutkan dengan rangkaian sidang pleno yang membahas berbagai isu strategis nasional.
"Pada acara itu nanti akan dibuka oleh Presiden, yaitu pada tanggal 24 Juli kira-kira jamnya jam 16.00 sore, dibuka oleh Presiden, dan dilanjutkan oleh pleno-pleno," ujar KH Marsudi Syuhud dalam Konferensi Pers Kongres Umat Islam Indonesia di Kantor Pusat MUI, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
Kiai Marsudi menjelaskan, salah satu agenda utama kongres adalah dialog mengenai kebijakan Presiden dan arah pembangunan nasional di tengah aspirasi masyarakat serta tantangan global.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang untuk mengevaluasi sekaligus memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
"Nanti ada kajian tentang kebijakan, kita akan melihat kebijakan itu berhasil atau kurang berhasil atau setengah berhasil atau perlu diubah kebijakannya, sehingga nanti bisa ketemu kebijakan yang pas sesuai yang dibutuhkan pada keadaan sekarang ini," katanya.
Ketua Steering Committee (SC) KUII VIII 2026 tersebut menegaskan bahwa membangun bangsa merupakan sebuah keharusan, baik dari sisi infrastruktur maupun kemaslahatan masyarakat seperti pendidikan, ekonomi, dan kerukunan umat beragama.
"Membangun bangsa adalah sebuah keharusan," ujarnya.
Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari ikhtiar membangun bangsa demi mewujudkan kemaslahatan rakyat.
"Maka kritik itu biasa jika nanti di dalam Kongres ini ada masukan-masukan terhadap pemerintah," katanya.
Selain membahas arah pembangunan nasional, KUII VIII juga akan mengangkat peran dan tantangan lembaga legislatif dalam memperkuat demokrasi serta implementasi kedaulatan rakyat.
Forum tersebut juga akan membahas peran DPR dalam menyerap aspirasi umat menuju Indonesia Emas 2045.
Pada bidang hukum, kongres akan menggelar dialog mengenai kekuasaan kehakiman dalam menjaga tegaknya keadilan dan kebenaran.
Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, dan Panglima TNI dijadwalkan hadir dalam pembahasan tersebut.
"Yang kelima akan menyampaikan tentang dialog kekuasaan kehakiman dalam menjaga tegaknya keadilan dan kebenaran. Tentu nanti ini ada Ketua MA, Pak Kapolri juga diundang, Panglimanya juga diundang," katanya.
Isu politik dan keamanan nasional turut menjadi perhatian dalam KUII VIII. Menurutnya, pembahasan akan difokuskan pada dinamika geopolitik internasional yang terus berkembang sehingga diharapkan menghasilkan masukan konkret bagi pemerintah.
"Sekarang kebijakannya kaya apa, nanti masukannya kaya apa. Real, masukannya juga real langsung sehingga publik, masyarakat mengetahui ke depannya kaya apa," ujarnya.
Pada sektor ekonomi, Menteri Keuangan dijadwalkan memaparkan kondisi dan arah pertumbuhan ekonomi nasional. Pembahasan juga mencakup implementasi kebijakan keuangan negara serta pemerataan pembangunan.
"Bapak Menteri Keuangan siap hadir untuk menyampaikan pertanyaan atau apa yang sedang lagi dilakukan dan akan dilakukan dalam kondisi ekonomi saat ini," ujarnya.
KUII VIII juga akan membahas gagasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai salah satu topik ekonomi strategis, termasuk potensi manfaatnya bagi pembangunan nasional.
Selain itu, isu ketahanan pangan menjadi salah satu perhatian utama para ulama.
Dalam forum tersebut, peserta akan mengkaji kondisi ketersediaan pangan nasional, kebijakan impor, hingga upaya memperkuat kedaulatan pangan Indonesia.
"Ketahanan dan kedaulatan pangan ini, nanti akan dilihat, dikritisi oleh para kiai-kiai, tokoh-tokoh, dan akademisi," tuturnya.
Pembahasan lain mencakup ketahanan energi dan tata kelola sumber daya mineral, termasuk keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan perlu dikaji berdasarkan besarnya manfaat bagi masyarakat.
KUII VIII juga akan membahas peta jalan ketahanan dan pertahanan nasional di tengah dinamika global. Pembahasan tersebut tidak hanya mencakup aspek pertahanan militer, tetapi juga ketahanan sosial, budaya, dan kehidupan berbangsa.
Melalui rangkaian pembahasan tersebut, KUII VIII diharapkan melahirkan rekomendasi strategis sebagai kontribusi umat Islam bagi arah pembangunan nasional serta penguatan kemaslahatan bangsa.
