Sekjen MUI Amirsyah Tambunan Tekankan Kemandirian LPPOM dan Penguatan Halal Excellence
Sekjen MUI Amirsyah Tambunan Tekankan Kemandirian LPPOM dan Penguatan Halal Excellence
Medan, muisumut.or.id. — Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Dr. H. Amirsyah Tambunan, menekankan pentingnya otonomi dan kemandirian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI dalam memperkuat penyelenggaraan jaminan produk halal. Menurutnya, sertifikasi halal tidak semestinya hanya dipahami sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga harus menjadi bagian dari budaya mutu dan keunggulan melalui konsep Halal Excellence.
Hal tersebut disampaikan Amirsyah dalam pemaparannya di hadapan jajaran MUI Sumatera Utara. Ia menjelaskan bahwa LPPOM memiliki peran strategis dalam ekosistem jaminan produk halal, terutama melalui pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk sebelum hasilnya menjadi bahan pertimbangan Komisi Fatwa MUI dalam penetapan kehalalan sesuai kewenangannya.
Amirsyah menegaskan bahwa jaminan produk halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan syariah, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, penguatan kelembagaan LPPOM perlu berjalan seiring dengan peningkatan profesionalitas, independensi, dan kualitas layanan.
Ia juga menjelaskan bahwa pengembangan industri halal perlu bergerak dari sekadar kepatuhan (compliance) menuju Halal Excellence. Pendekatan tersebut mencakup enam aspek, yaitu kesesuaian syariah, mutu produk, keamanan, keterlacakan proses produksi (traceability), kepercayaan (trust), serta keberlanjutan (sustainability).
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan tahapan yang terencana. Prosesnya dimulai dari peningkatan literasi dan kesiapan pelaku usaha, dilanjutkan dengan sertifikasi dan penguatan sistem jaminan produk halal di internal perusahaan. Pada tahap berikutnya, prinsip halal diharapkan terintegrasi dengan inovasi dan peningkatan daya saing industri.
Dalam pembahasannya mengenai regulasi, Amirsyah turut menyoroti penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2024. Berdasarkan materi yang disampaikan, sejumlah kategori produk memperoleh penyesuaian batas waktu kewajiban halal hingga 17 Oktober 2028, termasuk beberapa produk obat bahan alam, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta kategori barang gunaan dan alat kesehatan tertentu.
Penyesuaian tersebut menuntut kesiapan seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga pemeriksa halal, maupun pelaku usaha. Dalam hal ini, MUI mendorong penguatan sosialisasi, pendampingan sertifikasi bagi usaha mikro dan kecil, pengembangan riset industri halal, serta kerja sama untuk memperluas daya saing produk halal Indonesia di pasar global.
Amirsyah menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal membutuhkan kolaborasi dan komitmen berkelanjutan. Kehalalan produk, menurutnya, harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kepentingan umat sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing produk nasional.
Ia mengingatkan bahwa halal tidak berhenti pada pencantuman label, melainkan mencakup amanah syariah, jaminan mutu, dan kepercayaan konsumen.