Medan, muisumut.or.id. — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh terhadap Fatwa MUI tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang menetapkan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik apabila membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Dukungan tersebut sejalan dengan ketentuan hukum dalam fatwa yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026. Dalam ketentuannya, MUI menyatakan bahwa penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram apabila menimbulkan bahaya sebagaimana dimaksud dalam prinsip sadd adz-dzari’ah, yakni mencegah sarana yang dapat mengantarkan pada kerusakan atau kemudaratan. Fatwa tersebut juga secara tegas mengharamkan penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, termasuk memproduksi dan/atau memperjualbelikannya.

Sekretaris Umum MUI Sumatera Utara, Prof. Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.A., menyampaikan bahwa fatwa tersebut merupakan bentuk perhatian ulama terhadap perlindungan kesehatan dan kemaslahatan masyarakat. Menurutnya, persoalan rokok elektrik perlu disikapi secara serius karena tidak hanya menyangkut perilaku konsumsi, tetapi juga potensi penyalahgunaan yang dapat membawa dampak negatif bagi individu dan lingkungan sosial. Ia menilai bahwa ketentuan fatwa perlu diikuti dengan edukasi yang luas serta langkah konkret dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Bagi MUI Sumut, persoalan penggunaan vape tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kebiasaan konsumsi individu. Peredaran dan penyalahgunaannya juga berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat, lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan zat terlarang. Karena itu, diperlukan perhatian dan langkah bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengendalikan peredarannya.

Fatwa MUI tersebut juga memuat sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait. Presiden bersama DPR didorong segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksi yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pemerintah juga diminta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mengendalikan peredaran rokok elektrik.

Selain itu, fatwa merekomendasikan penguatan pengawasan oleh BPOM, koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum, evaluasi kebijakan perizinan industri vape oleh Kementerian Perindustrian, serta peninjauan kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat.

Peran organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga juga mendapat perhatian. Seluruh elemen tersebut diharapkan meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya penggunaan rokok elektrik, terutama dalam melindungi anak-anak dan remaja dari paparan serta ketergantungan nikotin.

MUI Sumut memandang bahwa pengendalian penggunaan dan peredaran vape membutuhkan komitmen bersama. Dukungan terhadap fatwa ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan rokok elektrik yang berpotensi menimbulkan kemudaratan.

Melalui dukungan tersebut, MUI Sumatera Utara menegaskan pentingnya menjadikan perlindungan jiwa dan kemaslahatan masyarakat sebagai perhatian bersama, sekaligus mendorong agar rekomendasi dalam fatwa dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan pengawasan yang terkoordinasi.