Surabaya, MUI Jatim – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Dewan Pimpinan pada hari Rabu (9/9/2026). Pertemuan strategis ini diselenggarakan guna mematangkan persiapan kunjungan kerja serta monitoring dan evaluasi (Monev) dari Dewan Pimpinan MUI Pusat yang dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 17 September 2026.

Kegiatan Rapat Dewan Pimpinan ini dihadiri secara langsung oleh Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur, Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar, M.A., beserta jajaran Wakil Ketua Umum, yakni Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D., dan Prof. Dr. KH. Thohir Luth, M.A. Turut hadir mematangkan agenda tersebut sejumlah jajaran Ketua, Sekretaris Umum Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si., didampingi jajaran sekretaris, serta Bendahara Umum H. Rasidi, S.E., beserta jajaran bendahara.

Dalam rapat tersebut, jajaran pengurus membahas sejumlah agenda penting, mulai dari persiapan administrasi, inovasi program, hingga penataan ruang dan tata kelola organisasi guna memenuhi indikator penilaian dari tim pusat.

Selain persiapan dokumen internal, rapat ini juga merinci sejumlah variabel penilaian tambahan yang ditetapkan oleh pengurus pusat pada evaluasi tahun 2026 ini. Beberapa indikator penguatan tersebut meliputi optimalisasi pemanfaatan ruang digital, publikasi capaian kinerja, serta upaya meluruskan narasi keagamaan yang bermasalah di ranah digital. Rangkaian kunjungan kerja tim pusat nantinya tidak hanya berfokus pada evaluasi internal, tetapi juga mengagendakan silaturahmi strategis dengan pemerintah daerah provinsi, pimpinan legislatif, unsur organisasi kemasyarakatan Islam, perguruan tinggi, hingga pondok pesantren di Jawa Timur.

Untuk memaksimalkan capaian evaluasi tersebut, jajaran pengurus juga mengonsolidasikan berbagai tindakan perbaikan dan inovasi kelembagaan yang telah dirintis dalam dua tahun terakhir. Inovasi tersebut di antaranya mencakup proses pendirian lembaga sertifikasi profesi (LSP), pembentukan koperasi tingkat provinsi, penyusunan peraturan organisasi terkait keuangan non-APBD, serta perluasan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah-langkah strategis ini ditujukan untuk memperkuat kemandirian finansial dan mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel guna mendukung kegiatan pelayanan umat yang berkelanjutan.

Ketua Umum MUI Jatim, Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar, M.A., memberikan arahan mendalam terkait kedatangan tim dari pusat dan menggarisbawahi pentingnya merapikan rekam jejak setiap kegiatan dewan pimpinan.

“Oleh karena itu diharapkan karena pengamatan saya sekilas bahwa MUI Jawa Timur itu sudah sangat tertib pelaporan baik mulai perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan setiap kegiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu saya kira yang penting dokumennya itu lengkap,” tegas Prof. Halim dalam arahannya.

Melalui persiapan yang terstruktur ini, jajaran pimpinan berharap MUI Provinsi Jawa Timur dapat menyajikan data dan inovasi kelembagaan yang representatif dan komprehensif saat menyambut agenda kunjungan kerja serta monitoring dan evaluasi dari MUI Pusat.