Wakil Ketua MPR RI: Perdamaian Global Mustahil tanpa Kemerdekaan Palestina

Jakarta, MUI Digital— Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan perdamaian abadi di tingkat global tidak akan pernah terwujud selama represi, ketidakadilan, dan penjajahan terhadap bangsa Palestina masih terus dibiarkan.

Hal tersebut disampaikan HNW saat membuka secara resmi forum internasional peringatan International Day for Dialogue among Civilizations (Hari Dialog Antar Peradaban Internasional) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

"Perdamaian yang benar itu hanya ada kalau ada keadilan. Dan kebenaran yang sejati hanya terjadi apabila tidak ada lagi penjajahan di atas dunia," ujar HNW dalam acara yang digelar MUI bekerja sama dengan DPR dan DPD RI itu. 

Di hadapan para diplomat dan tokoh lintas agama, HNW mengungkapkan keprihatinan mendalam dari parlemen Indonesia atas eskalasi konflik yang terus berlanjut. 

Berdasarkan koordinasi dengan Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia DPR/DPD RI, Ahmad Doli Kurniawan, Indonesia menyoroti agresi Israel yang kini tidak hanya mencengkeram Gaza, tetapi telah meluas ke wilayah lain.

Baca juga: Tak Hanya Palestina, Ini Daftar Negara Penerima Daging Dam Haji dari Adahi

"Kita melihat situasi ini semakin kompleks. Agresi ini terus berlanjut ke Tepi Barat, Yerusalem, Masjidil Aqsa, bahkan kini telah melebar hingga ke Lebanon dan Suriah. Ini adalah kondisi menantang yang harus kita kritisi bersama," tegasnya.

HNW mengingatkan bahwa merujuk pada Pembukaan UUD 1945, ketertiban dunia harus berbasis pada tiga prinsip utama: kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurutnya, pendekatan konstitusi ini bersifat mutlak.

"Keputusan besar bangsa ini menetapkan bahwa boleh saja reformasi mengamendemen UUD 1945, tetapi bentuk negara dan Muqaddimah (Pembukaan) UUD 1945 sama sekali tidak boleh diubah. Ini adalah landasan kokoh yang menjadi sikap dasar politik luar negeri kita," tambah HNW.

Lebih lanjut, politisi PKS ini menyerukan agar komunitas internasional memanfaatkan momentum politik di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat ini, entitas global secara jelas makin berpihak pada kemanusiaan dengan adanya 153 negara yang telah resmi mengakui kemerdekaan negara Palestina.

Baca juga: Terima Audiensi Bang Onim, Sekjen MUI Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Palestina Merdeka

Namun, ia menggarisbawahi bahwa PBB tidak bisa berjalan sendirian. Perlu ada sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi internasional seperti OKI, elemen masyarakat, hingga parlemen. Ia memastikan Parlemen Indonesia (Inter-Parliamentary Union) akan terus aktif menyuarakan pembelaan terhadap hak-hak warga Palestina.

"Sinergi dari Parlemen Indonesia yang dikuatkan oleh MUI, ormas-ormas keagamaan, serta dukungan dari negara-negara sahabat merupakan momentum yang luar biasa untuk menggaungkan semangat perdamaian dunia berbasis kemerdekaan," jelasnya.

Forum internasional yang mengusung tema "Memperkuat Iman dan Membangun Perdamaian: Menyelaraskan Peradaban Global dari Indonesia untuk Dunia" ini mengemban lima misi utama. HNW menilai kehadiran berbagai elemen strategis dalam forum ini menjadi kunci penting realisasi amanat konstitusi.

"Isu perdamaian global terlalu kompleks. Jika hanya bergerak satu pihak, apakah itu legislatif saja, eksekutif saja, NGO, ormas, atau perwakilan negara sahabat saja, maka perdamaian dunia tidak akan pernah tercapai. Perlu kolaborasi total," kata HNW sembari membuka acara dengan bacaan basmalah.

Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Cendekiawan Muslim Prof Din Syamsuddin, Ketua Kaukus Parlemen untuk Pardamaian Dunia DPR/DPD RI Ahmad Doli Kurniawan, Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, Duta Besar (Dubes) Saudi Arabia untuk RI Faisal Abdullah H Amodi, Dubes Turki untuk RI Talip Küçükcan, dan Dubes Timor Leste untuk RI Roberto Sarmento de Oliveira Soares.