Rencana Isolasi Hamas Bocor dalam Pertemuan Tertutup di Siprus, Bagaimana Masa Depan Gaza?

Jakarta, MUI Digital— Di tengah berlangsungnya negosiasi antara Hamas dan para mediator di Kairo, sebuah pertemuan tertutup juga digelar di Ayia Napa, kota resor di pesisir Siprus, untuk membahas tata kelola Gaza setelah perang berakhir. 

Forum tersebut dipimpin oleh Board of Peace, sebuah badan yang didukung Amerika Serikat dan melibatkan sejumlah tokoh internasional seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair serta mantan utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nickolay Mladenov.

Dikutip dari Aljazeera, Selasa (7/7/2026), pertemuan itu bertujuan menyusun kerangka administrasi baru bagi Gaza. 

Namun, pembahasan tersebut berlangsung di tengah berbagai tantangan, mulai dari krisis pendanaan, kebuntuan politik di Israel, hingga munculnya kritik yang menilai badan tersebut berpotensi menjadi instrumen pendudukan kolonial.

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah implementasi Pasal 17 dalam rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza yang menurut laporan telah menewaskan lebih dari 73 ribu warga Palestina. 

Melalui ketentuan itu, Hamas diharapkan terpisah dari masyarakat Palestina maupun sumber daya yang selama ini berada dalam pengaruhnya.

Pasal 17 mengusulkan konsep rekonstruksi sementara di kawasan yang telah dinyatakan berada di luar kendali Hamas.

Pendekatan yang diambil bukan berupa pembangunan permanen, melainkan penyediaan hunian sementara beserta layanan kesehatan bagi warga sipil yang tinggal di wilayah tersebut.

Baca juga: Israel Lakukan Perluasan Jajahan Wilayah Gaza Menuju 70 Persen, Apa Risikonya?

Laporan surat kabar Israel Israel Hayom menyebutkan bahwa Board of Peace, yang dibentuk setelah gencatan senjata Gaza pada Oktober, tengah mempersiapkan proyek percontohan di kawasan Tal as-Sultan, dekat Rafah. Wilayah tersebut dipilih karena dikategorikan sebagai area yang bebas dari pengaruh Hamas.

Dalam skema tersebut akan dibangun kompleks penampungan kemanusiaan bagi warga sipil yang "tidak bersenjata". 

Pengelolaannya akan berada di bawah pengawasan pasukan stabilisasi multinasional yang ditempatkan di Kamp Amitai, kawasan perbatasan. 

Pasukan ini hanya dibekali tongkat untuk menjaga ketertiban, sementara militer Israel tetap mempertahankan posisinya di balik "Garis Kuning", yang menjadi batas antara wilayah Gaza yang dikuasai Israel dan wilayah lainnya.

Melalui pola ini, proses rekonstruksi, distribusi bantuan, serta penempatan warga sipil diarahkan hanya ke wilayah yang berada di bawah kendali Israel dan Board of Peace. 

Strategi tersebut dinilai berpotensi mendorong perpindahan penduduk Gaza ke kawasan-kawasan tersebut sehingga Hamas secara bertahap kehilangan basis penduduk, wilayah, dan sumber dayanya.

Penolakan dari dalam Israel

Rencana tersebut ternyata tidak mendapat dukungan penuh di Israel. Israel Envelope Forum, organisasi yang mewakili warga permukiman di sekitar perbatasan Gaza, menilai penerapan Pasal 17 sebagai langkah yang sangat berisiko.

Menurut forum tersebut, memulai proses rekonstruksi sebelum Hamas benar-benar dikalahkan secara militer maupun politik justru akan memberikan kesempatan bagi kelompok itu untuk memulihkan kekuatannya, membangun kembali jaringan terowongan, serta merekrut anggota baru. 

Mereka juga berpendapat bahwa berbagai upaya sebelumnya untuk memisahkan masyarakat Gaza dari Hamas tidak pernah berhasil, sehingga pemerintahan sipil internasional hanya akan memperpanjang ancaman keamanan bagi wilayah perbatasan Israel.

Baca juga: Parlemen Israel Loloskan RUU Larangan Azan melalui Pengeras Suara

Bocoran dokumen picu kekhawatiran

Pembahasan di Siprus semakin menjadi sorotan setelah The Guardian mempublikasikan bocoran rancangan resolusi yang berkaitan dengan Board of Peace. 

Dokumen tersebut menyebutkan adanya usulan pemberian kekebalan hukum yang luas bagi anggota badan tersebut, pasukan yang bertugas, maupun para kontraktornya sehingga mereka tidak dapat dituntut di pengadilan Gaza.

Selain itu, dokumen tersebut juga disebut memuat rencana pengambilalihan fasilitas umum dan aset publik di Gaza tanpa kompensasi.

Pihak Board of Peace membantah bahwa isi dokumen tersebut mencerminkan kondisi sebenarnya. Meski demikian, bocoran tersebut memicu berbagai kritik.

Pakar urusan Israel, Mohanad Mustafa, menilai apabila dokumen itu memang autentik, maka fungsi Board of Peace akan bergeser dari lembaga rekonstruksi menjadi otoritas yang menjalankan bentuk pendudukan.

"Ini berarti setiap pelanggaran hukum, tindak pidana, atau korupsi keuangan yang dilakukan anggota Board of Peace akan sepenuhnya dilindungi oleh kekebalan hukum," ujar Mustafa kepada Aljazeera.

Dia juga menegaskan bahwa pengambilalihan fasilitas publik tanpa dasar hukum bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum internasional.

Baca juga: Netanyahu Sebut Israel akan Tetap Caplok Wilayah yang Diduduki di Lebanon dan Suriah

Hingga kini, isi pembahasan dalam pertemuan di Ayia Napa masih sangat tertutup. Bahkan, menurut koresponden Aljazeera di Siprus, Mohammed al-Madhoun, lokasi penyelenggaraan pertemuan pun tidak dipublikasikan.

Di lapangan, perkembangan yang terlihat masih sangat terbatas. Salah satu indikasi pelaksanaan rencana tersebut hanyalah munculnya kendaraan yang dipersiapkan bagi Pasukan Stabilisasi Internasional di sekitar perlintasan Karem Abu Salem atau Kerem Shalom.

Di balik proses tersebut, Board of Peace masih menghadapi dua persoalan besar. Pertama, para donor menarik kembali komitmen bantuan senilai 17 miliar dolar AS yang sebelumnya dijanjikan dalam konferensi donor pada Februari akibat dampak ekonomi perang regional yang melibatkan Iran.

Kondisi itu membuat komite teknokrat Palestina yang dirancang mengelola administrasi harian Gaza belum dapat menjalankan tugasnya.

Kedua, Israel tetap menolak mengizinkan komite teknokrat memasuki Gaza maupun memulai proses rekonstruksi sebelum Hamas sepenuhnya dilucuti, termasuk tidak lagi memiliki seragam militer.

Menurut Mohanad Mustafa, Israel juga terus memperluas wilayah yang didudukinya hingga melampaui 50 persen wilayah Gaza sebagaimana diatur dalam tahap pertama perjanjian gencatan senjata.

Di sisi lain, Hamas memandang agenda Board of Peace dengan penuh kecurigaan. Analis politik Palestina Ahmed al-Tanani mengatakan kepada Aljazeera bahwa Hamas melihat Israel berupaya memanfaatkan ketidakjelasan isi perjanjian gencatan senjata dan menuntut para mediator memberikan jaminan nyata agar proyek-proyek kemanusiaan tidak berubah menjadi "kedok bagi genosida."