Lewati ke konten utama
Rabu, 18 November 2026 / 8 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
KH M Cholil Nafis
Waketum MUI, KH M Cholil Nafis. Foto: Fachri/ MUI Digital
Berita

Pajak Defisit Rp 514 Triliun, Kiai Cholil Ingatkan Pemerintah tak Bebani Rakyat

Pajak Defisit Rp 514 Triliun, Kiai Cholil Ingatkan Pemerintah tak Bebani Rakyat

/ 7 Jumadil Akhir 1448 H 2 menit baca 8.456 dibaca

​Jakarta, MUI Digital — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, mengusulkan agar pemerintah mulai mengakui dan memaksimalkan potensi zakat untuk kepentingan umat. 

​Usulan ini disampaikan Kiai Cholil menyusul pengakuan Menteri Keuangan Suahasil Nazara terkait masih kurangnya setoran pajak sebesar Rp514 triliun untuk memenuhi target APBN 2026 pada dua bulan terakhir tahun ini.

​Melalui akun Instagram pribadinya @cholilnatis, dikutip Selasa (17/11/2026), Kiai Cholil menyarankan agar Kementerian Keuangan RI tidak hanya bertumpu pada penarikan pajak untuk menambal kebutuhan anggaran negara, melainkan mencari terobosan sumber pembiayaan lain demi kepentingan umat.

​“Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI, perlu mencari cara lain selain pajak untuk membiayai APBN dan menyasar wajib pajak pada usaha besar. Bahkan baik juga mengakui zakat untuk memaksimalkan penerimaan zakat bagi kepentingan umat,” ujar Kiai Cholil Nafis.

​Merujuk pada pemikiran ekonom muslim klasik Ibnu Khaldun, Kiai Cholil mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan penarikan atau kenaikan tarif pajak yang terlalu berat di tengah tekanan daya beli masyarakat.

Menurutnya, kebijakan fiskal yang mencekik justru akan membuat pelaku usaha kehilangan motivasi berproduksi karena keuntungan mereka tergerus.

​“Pajak yang ringan menghasilkan pendapatan yang besar, dan pajak yang berat menghasilkan pendapatan yang kecil,” tulisnya mengutip pandangan Ibnu Khaldun.

​Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini menambahkan, kebijakan pajak yang terlalu agresif berisiko mematikan sektor usaha formal.

Alih-alih menutup defisit Rp514 triliun tersebut, ungkapnya, tekanan pajak justru bisa mendorong pelaku usaha dan masyarakat masuk ke sektor informal (shadow economy) yang sama sekali tidak tersentuh pajak.

​Selain menyodorkan optimalisasi zakat, Kiai Cholil menegaskan bahwa kepatuhan pajak masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan (trust) dan persepsi keadilan.

​Apabila publik melihat pengelolaan dana pajak dilakukan secara transparan, bebas dari korupsi, serta dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang prima, maka resistensi terhadap pajak akan menurun drastis dengan sendirinya.

​​Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak baru terkumpul Rp1.796,8 triliun atau setara 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp514 triliun yang harus dikejar pada periode November hingga Desember 2026.

​“Masih ada Rp514 triliun yang harus dikumpulkan teman-teman pajak. Ini dipakai untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari masyarakat untuk kita mengumpulkan penerimaan pajak,” kata Suahasil saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads