Jakarta, MUI Digital –  Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencatat sejumlah perkembangan dari pelaksanaan Kunjungan Kerja (Kunker) dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahap pertama yang dilakukan di sekitar 20 provinsi. 

Salah satu temuan utama adalah semakin baiknya hubungan MUI dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan di daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI, Rofiqul Umam Ahmad, usai rapat pimpinan di Gedung MUI Pusat, Jl Proklamasi No 51, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, sosok yang akrab disapa Pak Rofiq ini memaparkan sejumlah hasil Kunker dan Monev tahap pertama. Laporan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap perkembangan kelembagaan serta pelaksanaan program MUI di tingkat provinsi.

“Dari laporan tahap pertama kepada kira-kira 20 provinsi, pertama kita mendapati hubungan MUI yang makin baik dengan pemerintah dan stakeholder yang ada di daerah,” ujarnya.

Selain hubungan kelembagaan, hasil Kunker dan Monev juga mencatat adanya peningkatan status tanah maupun pembangunan fasilitas di sejumlah MUI provinsi.

“Yang kedua, beberapa MUI juga telah mengalami peningkatan status tanah atau pembangunan yang ada di tempatnya,” katanya.

Namun demikian, dari sisi dukungan anggaran, kondisi MUI provinsi masih beragam. Sebagian MUI provinsi telah memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan kegiatan, sementara sebagian lainnya masih menghadapi keterbatasan.

“Dan yang ketiga, kita masih mendapati bahwa sebagian MUI provinsi telah mempunyai anggaran yang cukup, tapi ada juga yang masih belum memadai bahkan ada yang kurang,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi intensitas kegiatan MUI di masing-masing daerah. Ada MUI provinsi yang dapat menjalankan banyak kegiatan, sementara lainnya menjalankan kegiatan dalam skala sedang hingga terbatas karena persoalan anggaran.

Karena itu, pengembangan sumber pendanaan menjadi salah satu hal yang perlu terus diperkuat oleh MUI provinsi. Kreativitas dalam mencari dan mengembangkan sumber daya dinilai penting agar pelaksanaan program MUI dapat berjalan lebih optimal.

“Pencarian sumber dana MUI provinsi itu memang harus terus ditingkatkan,” kata dia.  

Dia menyebut kreativitas dan sumber-sumber dayanya harus terus digali dari berbagai sumber supaya makin banyak sumber yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan MUI.

Dalam pelaksanaan Kunker, MUI juga melihat dampak positif dari kegiatan silaturahmi dan komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya. 

Kunjungan kepada gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, hingga pimpinan DPRD dinilai dapat memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus membuka ruang sinergi program.

Dia menekankan bahwa hubungan baik antara MUI dan pemerintah merupakan bagian penting dari peran MUI sebagai mitra pemerintah.

“Hubungan baik antara MUI dan pemerintah itu sangat penting. Karena peranannya MUI kan sebagai, salah satunya adalah shodikul hukumah, mitra pemerintah,” tuturnya.

Menurutnya, posisi sebagai mitra pemerintah perlu diwujudkan melalui komunikasi, silaturahmi, pertukaran gagasan, serta berbagi informasi dan program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Sebagai mitra kita harus berkomunikasi, silaturahmi, tukar pikiran dan berbagi program dan saling berbagi informasi untuk melaksanakan berbagai program yang bermanfaat untuk umat, masyarakat umat di daerah tersebut,” lanjutnya.

Silaturahim dengan jajaran pemerintah daerah juga dinilai dapat membuka ruang dukungan yang lebih besar terhadap program dan kerja-kerja MUI provinsi. 

Dalam konteks tersebut, komunikasi dengan gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, maupun pimpinan DPRD menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara MUI dan pemerintah.

“MUI Pusat juga bisa, tanda petik ya, mendorong agar pemerintah provinsi itu lebih memberikan dukungan kepada kerja-kerja dari MUI Provinsi. Karena itu sangat penting, tidak mungkin MUI Provinsi berjalan sendirian,” ujarnya.

Di menambahkan, MUI memiliki posisi strategis di tengah kehidupan masyarakat karena berada dalam ruang yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat, khususnya umat Islam.

“Di lingkup kita, bahwa pemerintah di satu sisi, masyarakat di sisi yang lain. Dan salah satu unsur penting memang di masyarakat adalah Majelis Ulama Indonesia. Sebagai representasi masyarakat Islam dan berbagai unsur-unsur Islam yang ada di Tanah Air,” katanya.

Hasil Kunker dan Monev tahap pertama tersebut selanjutnya akan dilengkapi dengan pelaksanaan tahap kedua. Setelah seluruh rangkaian selesai, MUI akan menyusun laporan secara menyeluruh dan merumuskan sejumlah kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan.

“Dan nanti pada saatnya kita akan menyusun laporan lengkapnya. Dan akan disimpulkan beberapa hal terkait dengan itu. Butuh waktu. Semoga Oktober bisa selesai,” tutupnya.