Jakarta, MUI Digital—Menteri Agama Prof KH Nasaruddin Umar mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengambil peran lebih aktif dalam memberikan masukan serta pertimbangan keagamaan di seluruh sektor pemerintahan. 

Menurut Menag, peran MUI sangat strategis untuk memperkuat ketahanan bangsa yang tidak hanya bertumpu pada aspek fisik dan militer, melainkan juga pada ketahanan mental, moral, dan spiritual masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menag saat menghadiri Rapat Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI yang berlangsung di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Menag menekankan bahwa tantangan bangsa yang kian kompleks membutuhkan sinergi yang kokoh antara pemerintah (umara) dan MUI. 

Menurut Menag, menjaga daya tahan bangsa memerlukan pendekatan yang holistik. Kehadiran MUI dalam aspek keagamaan di berbagai sektor kementerian dan lembaga negara menjadi fondasi penting dalam membangun karakter kepemimpinan serta arah kebijakan nasional yang bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan etika.

"Daya tahan bangsa ini jangan hanya dilihat dari persenjataan fisik dan pertahanan militer semata. Ketahanan mental serta spiritual adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam menjaga keutuhan bangsa. Oleh karena itu, kita membutuhkan kehadiran dan masukan dari MUI di berbagai lini," ujar Menag.

Selain memperkuat mental bangsa, Menag juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan MUI dalam mendukung penguatan ekonomi nasional, khususnya pengembangan sektor ekonomi syariah dan industri halal.

Menurutnya, literasi serta penerapan ekonomi berbasis syariah tidak dapat berjalan maksimal jika hanya digerakkan oleh Kementerian Agama.

Kemenag membutuhkan dukungan penuh (backup) dari MUI yang memiliki legitimasi moral dan keilmuan tinggi di mata publik.

Dukungan tersebut mencakup perumusan regulasi, pengawasan standar halal, hingga edukasi keagamaan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kebijakan di kementerian lain.

Guna memastikan masukan keagamaan dapat tersampaikan secara efektif kepada pembuat kebijakan tertinggi, Menag mengusulkan agar intensitas komunikasi antara MUI dan pemerintah terus ditingkatkan. 

Menag yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini menilai, hubungan proaktif sangat diperlukan agar berbagai aspirasi serta pertimbangan strategis dari MUI dapat didengar langsung oleh Presiden dan jajaran menteri.

Dia mengatakan komunikasi antara ulama dan umara idealnya dilakukan secara rutin. Jika perlu, frekuensinya diperbanyak sesuai dengan dinamika dan isu yang sedang dialami bangsa.

"Kita harus proaktif menyampaikan hal-hal yang dipandang krusial demi kemaslahatan bersama," tambahnya.

Tidak hanya berfokus pada sektor pemerintahan dan ekonomi, Rapat Pimpinan MUI ini juga menyoroti isu pembinaan generasi muda. Menag menyampaikan pentingnya keterlibatan MUI dalam memberikan pembekalan keagamaan dan wawasan kebudayaan bagi para penerima beasiswa pendidikan ke luar negeri, termasuk para penerima beasiswa LPDP.

Imam Besar Masjid Istiqlal ini menilai bahwa pembekalan tersebut sangat penting agar para mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di mancanegara tidak hanya menguasai sains dan pengetahuan geopolitik, tetapi juga memiliki benteng iman dan akar budaya yang kuat. 

Dengan keterlibatan aktif MUI di berbagai lini ini, Menag berharap nilai-nilai keagamaan dapat terus menjadi pemandu utama dalam pembangunan nasional serta menjaga kedaulatan bangsa Indonesia di tengah arus modernisasi.