JAKARTA, MUI Digital–Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M Juhro, menekankan pentingnya mengarahkan pembangunan ekonomi dan keuangan syariah tidak sekadar pada pertumbuhan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh sesuai prinsip Maqashid Syariah.

Hal itu disampaikan Solikin saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Ekonomi Syariah bertajuk Membangun Masa Depan Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang diselenggarakan atas kerja sama Bank Indonesia dan Nusantara TV di Grand on Thamrin Ballroom, Hotel Pullman Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).

Menurut Solikin, setiap kebijakan pembangunan ekonomi perlu memiliki tujuan yang jelas, yakni mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (welfare).

“Di dalam Islam, konsep welfare itu sangat holistik yang semua berlandaskan kepada prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Jadi kita tidak hanya sekadar tumbuh, tapi kita juga harus stabil, resilient, dan yang paling penting adalah inklusif. Di situlah kita bicara bagaimana mengupayakan sesuatu yang sustainable,” ujar Solikin.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak cukup jika manfaatnya tidak dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, Solikin menilai ekonomi syariah memiliki peran melalui konsep kesejahteraan yang bersifat non-Pareto optimal, yakni kemakmuran suatu kelompok tidak dicapai dengan mengorbankan kelompok lainnya (no one left behind).

Untuk mencapai tujuan tersebut, ia mendorong penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh. Ekosistem itu mencakup keterkaitan antara pelaku usaha, infrastruktur, regulasi, hingga suprastruktur yang diperlukan untuk membangun rantai pasok (supply chain) dan nilai tambah (value chain) yang tangguh.

Di sisi lain, Indonesia dinilai memiliki modal sosial (social capital) yang besar. Potensi tersebut antara lain berasal dari populasi muslim, bonus demografi, serta instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

Solikin menilai modal sosial tersebut perlu diintegrasikan dengan kemajuan teknologi agar dapat menjadi penopang produktivitas sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi baru nasional.

“Potensi-potensi yang ada harus kita integrasikan dengan endowment yang kita miliki. Kita bicara potensi ekonomi syariah, nilai-nilai, dan teknologi yang diintegrasikan untuk membangun modal sosial. Modal sosial inilah sumber pertumbuhan ekonomi baru kita untuk meningkatkan produktivitas nasional,” tegasnya.

Pembahasan juga menyentuh persoalan inovasi di sektor riil. Menurut Solikin, inovasi struktural di sektor tersebut kerap membutuhkan biaya mahal dan memiliki risiko tinggi sehingga ekonomi konvensional cenderung enggan masuk.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi ruang bagi prinsip Maqashid Syariah dan keuangan sosial-mikro Islam untuk mengisi celah sekaligus mendorong produktivitas masyarakat secara nyata.

Solikin pun mengajak seluruh pemangku kepentingan mengembangkan potensi ekonomi syariah Indonesia, termasuk sektor halal food, modest fashion, dan pariwisata halal, menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing global, berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan bersama.

Seminar tersebut turut dihadiri Direktur Utama Nusantara TV Randy M. Tampubolon serta sejumlah narasumber panel diskusi bertema Dari Visi Menuju Aksi: Mempercepat Transformasi Ekonomi Syariah Indonesia. Mereka antara lain Ketua Badan Pengurus DSN MUI yang juga Komisaris BSI KH M Cholil Nafis, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Dadang Muljawan, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center Sapta Nirwandar, serta Ekonom Syariah Adiwarman Azwar Karim.