Jakarta, MUI Digital — Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Buya Amirsyah Tambunan, mengapresiasi kunjungan silaturahim Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto ke Kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026). 

Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi ulama dan Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta akhlak masyarakat.

Dalam memandu acara silaturahmi tersebut, Buya Amirsyah menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kapolri. Ia menegaskan bahwa ulama dan kepolisian merupakan dua pilar penting dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurutnya, ulama dan Polri memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

“Polisi menjaga keamanan bangsa, ulama menjaga akhlak umat dan bangsa. Keduanya adalah mitra strategis dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran,” ujar Buya Sekjen saat berbincang dengan MUI Digital, di Jakarta, Rabu (14/10/2026). 

Dia menjelaskan, Polri memiliki kewenangan hukum untuk menjaga ketertiban, mencegah pelanggaran, serta menindak perilaku yang bertentangan dengan hukum. 

Sementara itu, ulama berperan membimbing masyarakat melalui ilmu, hikmah, ajaran agama, serta penanaman nilai moral dan akhlak.

Menurut Buya Amirsyah, penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan pembinaan moral. Jika kepolisian menertibkan perilaku menyimpang melalui aturan dan kewenangan negara, ulama membangun kesadaran masyarakat agar penyimpangan tersebut dapat dicegah sejak awal.

“Ketika kekuatan hukum bertemu dengan kekuatan moral, ketika otoritas negara berpadu dengan tuntunan agama, maka akan lahir masyarakat yang tertib, adil, damai, dan bangsa yang bermartabat,” tuturnya.

Buya Amirsyah menambahkan, kerja sama ulama dan kepolisian tidak seharusnya dipertentangkan. 

Sebaliknya, keduanya perlu berjalan beriringan dan saling menguatkan demi menciptakan kehidupan masyarakat yang aman sekaligus berlandaskan nilai-nilai agama.

Dia juga mengutip hadis riwayat Muslim dari Abu Sa’id Al-Khudri RA tentang kewajiban mengubah kemungkaran sesuai dengan kemampuan.

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman,” demikian arti hadis tersebut.

Menurutnya, hadis tersebut mengingatkan pentingnya peran setiap unsur masyarakat dalam mencegah kemungkaran. Ulama berperan memperkuat iman dan akhlak, sedangkan Polri melindungi masyarakat melalui penegakan hukum sesuai kewenangannya.

Buya Amirsyah menilai, sinergi antara Polri dan ulama merupakan bagian penting dalam merawat keamanan dan ketertiban sekaligus memperkuat peradaban bangsa Indonesia. 

Hubungan antara umara atau pemimpin pemerintahan dan ulama sebagai pembimbing umat juga memiliki akar historis dalam perjalanan perjuangan bangsa.

Dia menjelaskan, kemajuan peradaban tidak hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui integritas moral dan karakter masyarakat.

Dalam hal ini, Polri bertugas menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar kehidupan sosial serta pembangunan nasional berlangsung kondusif. Sementara itu, ulama menjadi kompas moral yang membimbing masyarakat melalui nilai-nilai spiritual, etika, dan akhlak.

Buya Amirsyah juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, keadilan dalam penegakan hukum menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membangun peradaban Indonesia yang berkemajuan.

Karena itu, kemitraan MUI dan Polri perlu terus diperkuat agar pendekatan hukum dan pembinaan moral dapat berjalan beriringan. 

Kolaborasi tersebut diharapkan mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menaati aturan sekaligus mengamalkan nilai-nilai kebaikan.