Lewati ke konten utama
Jumat, 20 November 2026 / 10 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
3ca667ce-7279-413c-9673-0baf070a54fd
Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh.
Berita

Prof Niam Apresiasi Presiden dan DPR, UU Perampasan Aset Momentum Perbaiki Sistem Bernegara

Prof Niam Apresiasi Presiden dan DPR, UU Perampasan Aset Momentum Perbaiki Sistem Bernegara

/ 10 Jumadil Akhir 1448 H 2 menit baca 136 dibaca

JAKARTA, MUI Digital — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI atas disahkannya Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Menurut Prof Niam, langkah legislasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem bernegara.

"Apresiasi Presiden Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas pengesahan UU Perampasan Aset. Ini momentum untuk perbaikan sistem bernegara. Mewujudkan good governance and clean government," kata Prof Niam kepada MUI Digital, Jumat (20/11/2026).

Prof Niam menilai pengesahan regulasi ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta aparatur pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. 

Ia juga menilai DPR bersikap aspiratif dalam merespons kehendak publik.

Prof Niam menyinggung aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus 2026, yang salah satu tuntutannya adalah pengesahan RUU Perampasan Aset. 

Saat itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menemui massa dan berjanji RUU tersebut disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

"Alhamdulillah janji tersebut ditepati. Tinggal sosialisasi dan implementasinya. Intinya, hukum dirumuskan muaranya adalah untuk ketertiban dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Meski demikian, Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menekankan bahwa tidak ada aturan yang sempurna. 

Oleh karena itu, keberadaan UU Perampasan Aset sebagai instrumen membangun tata kelola pemerintahan yang baik harus dibarengi komitmen penyelenggara negara untuk menjaga integritas dan bekerja sungguh-sungguh bagi kepentingan rakyat.

Selain komitmen aparatur, Prof Niam juga menyoroti perlunya dukungan serta pengawasan dari masyarakat agar aturan tersebut berjalan efektif.

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat ini mendorong agar UU Perampasan Aset segera disosialisasikan secara luas sehingga dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat maupun para penyelenggara negara.

Sebagai informasi, DPR RI mengambil keputusan terhadap RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis (19/11/2026).

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads