MAKASSAR — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bersama DPRD Sulawesi Selatan membahas penguatan sinergi dalam menjaga kerukunan masyarakat, menangkal informasi yang berpotensi memicu konflik, serta mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui program sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) MUI Pusat dengan DPRD Sulawesi Selatan di Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Kamis (15/10/2026).

Kunjungan MUI Pusat tersebut diwakili Ketua Bidang Kerukunan MUI Pusat, Dr. KH. Abdul Moqsith Ghazali dan Dr. KH. Syamsul Qomar (Wakil Sekertaris Bidang Ukhuwah MUI).

Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Sulsel A. Rachmatika Dewi mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya meningkatkan literasi informasi masyarakat, terutama dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang di media sosial.

Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum terverifikasi kebenarannya.

Para pemuka agama juga diharapkan mengambil peran strategis dalam memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat ketika muncul isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial.

Selain persoalan kerukunan, pertemuan tersebut turut membahas peluang kolaborasi program antara pemerintah daerah dan MUI Sulawesi Selatan, khususnya dalam bidang keagamaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu program yang didorong adalah fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memenuhi persyaratan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka hasilkan.

Sinergi juga diharapkan diwujudkan melalui kegiatan keagamaan bersama, termasuk tausiah dan pembinaan masyarakat yang melibatkan para ulama.

Dalam pembahasan tersebut, perhatian pemerintah terhadap masyarakat dalam lingkungan multikultural juga menjadi sorotan. Pemerintah diharapkan mampu memberikan perhatian yang adil kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk umat beragama selain Islam.

Sementara itu, dinamika sosial dan potensi demonstrasi di berbagai daerah menjadi pengingat pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat.

Respons terhadap berbagai isu nasional perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu ketertiban umum.

Melalui audiensi tersebut, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin kuat antara MUI dan DPRD Sulawesi Selatan dalam menjaga kerukunan, meningkatkan literasi masyarakat, serta mengembangkan program yang memberikan manfaat nyata bagi umat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Umum MUI Sulsel, Prof. Dr. KH. Najmuddin Abdul Safa,Lc., MA.; Sekretaris Umum MUI Sulsel, Prof. Dr. H. Andi Marjuni; serta Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan Dr.H. Ahmad Husain.

Irfan Suban Raya