Wakil Ketua MPR RI: Wujudkan Perdamaian Dunia tak Bisa Sendirian
Jakarta, MUI Digital— Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan tantangan geopolitik global saat ini terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh satu instansi saja.
Guna mewujudkan perdamaian dunia yang hakiki, MPR RI menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk bersinergi di kancah internasional.
Hal tersebut disampaikan HNW saat membuka secara resmi forum internasional peringatan International Day for Dialogue among Civilizations (Hari Dialog Antar Peradaban Internasional) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026) lalu dan kembali dinarasikan pada Sabtu (13/6/2026).
HNW menegaskan isu perdamaian dunia ini sangat kompleks. Jika masing-masing bergerak sendiri-sendiri, apakah itu hanya legislatif, eksekutif saja, NGO, atau ormas keagamaan saja, maka perdamaian dunia tidak akan pernah tercapai.
“Kita tidak bisa sendirian," ujar HNW di hadapan para diplomat dan tokoh lintas agama.
HNW mengapresiasi kehadiran elemen strategis keagamaan dalam forum ini, khususnya MUI yang menjadi payung bagi ormas-ormas Islam di Indonesia.
Menurutnya, kerja-kerja diplomasi politik yang dilakukan oleh parlemen akan jauh lebih kuat jika ditopang oleh gerakan moral dan fatwa dari para ulama.
Baca juga: Komisi VIII Desak Kemenkomdigi Blokir Akun dan Konten LGBT
Sinergi kolektif ini dirasa kian mendesak mengingat situasi di Timur Tengah yang terus memburuk.
Berdasarkan koordinasi dengan Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia DPR/DPD RI, Ahmad Doli Kurniawan, Parlemen Indonesia menyoroti agresi Israel yang kini merembet dari Gaza ke Tepi Barat, Yerusalem, Masjidil Aqsa, hingga melebar ke Lebanon dan Suriah.
Dia mengatakan, Parlemen Indonesia sangat aktif di Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk membela kemerdekaan Palestina dan melawan ketidakadilan.
Baca juga: Forum Pemimpin Dunia di Kuala Lumpur, Waketum MUI Ingatkan Jaga Pemuda dari Penyimpangan LGBT
“Namun, daya juang parlemen ini menjadi luar biasa ketika dikuatkan oleh sinergi berkelanjutan dari MUI, ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, serta dukungan dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan PBB," jelas HNW.
Lebih lanjut, politisi senior ini mendorong agar sinergi antara MPR, MUI, dan komunitas global dapat mengoptimalkan momentum politik di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Saat ini, kata dia, peta dukungan dunia semakin berpihak pada kemanusiaan seiring dengan adanya 153 negara yang telah resmi mengakui kemerdekaan negara Palestina.
"Bila semua pihak bersatu, momentum luar biasa ini bisa kita dorong bersama. Perdamaian yang benar itu hanya ada kalau ada keadilan, dan kebenaran yang sejati hanya terjadi apabila tidak ada lagi penjajahan," tegasnya.
HNW juga mengingatkan bahwa langkah kolaboratif ini memiliki jangkar hukum yang mutlak dalam Pembukaan UUD 1945.
Amanat untuk menghapuskan penjajahan adalah prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang tidak boleh diubah oleh amendemen apa pun, dan hal ini selaras dengan garis ketegasan yang berulang kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Mudah-mudahan dari gedung MPR ini, dengan landasan kokoh UUD 1945 yang berbasis kemerdekaan dan keadilan abadi, sinergi kita bersama MUI dan para duta besar negara sahabat dapat menggaungkan semangat besar perdamaian dunia," pungkas HNW seraya membuka acara secara resmi dengan bacaan basmalah.
Sebagai informasi, forum internasional yang digarap lewat kerja sama MPR, DPR, dan DPD RI ini mengusung tema "Memperkuat Iman dan Membangun Perdamaian: Menyelaraskan Peradaban Global dari Indonesia untuk Dunia" dan mengemban lima misi utama.
Selain pengurus MUI dan ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, MATAKIN, HIKMAHBUDHI, PWI, dan KWI.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Cendekiawan Muslim Prof Din Syamsuddin, Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, serta Duta Besar negara sahabat seperti Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah H Amodi, Dubes Turki Talip Küçükcan, dan Dubes Timor Leste Roberto Sarmento de Oliveira Soares.
