Jakarta, MUI Digital — Mahkamah Konstitusi (MK) mempertanyakan urgensi keberadaan rokok elektronik atau vape di Indonesia di tengah makin maraknya dampak negatif serta ancaman penyalahgunaan zat berbahaya bagi masyarakat.

Dalam sidang pleno pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026, Wakil Ketua MK, Saldi Isra, meminta DPR RI dan Pemerintah untuk menyerahkan data statistik komprehensif mengenai kontribusi rokok elektronik terhadap negara.

​Permintaan tersebut disampaikan Saldi Isra saat memimpin sesi pendalaman keterangan DPR yang diwakili oleh Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta.

Dalam persidangan tersebut, DPR memaparkan berbagai temuan bahaya vape, mulai dari gangguan kesehatan paru-paru dan jantung, peredaran cairan vape berisi narkotika, hingga lahirnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang mengistimewakan hukum haram bagi penggunaan vape.

​Merespons paparan DPR serta rekomendasi pelarangan total dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian serta MUI,  Saldi Isra menilai perlu ada kalkulasi yang jelas antara dampak ekonomi dan daya rusak yang ditimbulkan oleh produk tersebut.

Saldi menyoroti pentingnya data pembanding yang objektif agar Mahkamah memiliki pertimbangan hukum yang komprehensif sebelum mengambil keputusan.

​“Dan yang terakhir, tolong kami diberikan juga statistik kalau bisa DPR, terutama Pemerintah, kira-kira ini vape ini kontribusinya untuk pajak berapa sih kalau dibandingkan dengan rokok tradisional?,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (10/11/2026), dikutip dari laman resmi MK, Rabu (11/11/2026).

​Saldi Isra menekankan bahwa negara harus berhitung secara cerdas dalam menentukan arah kebijakan hukum rokok elektronik. Jika sumbangsih penerimaan dari sektor vape ternyata tidak sebanding dengan risiko kerusakan sosial dan kesehatan yang dialami masyarakat, terutama generasi muda, maka tidak ada alasan kuat bagi negara untuk terus mempertahankan keberadaannya.

​“Nah, karena ini kan harus diperhitungkan juga soal kontribusinya, besar atau tidak? Ya, kalau tidak besar kontribusinya kepada negara, lalu daya rusaknya banyak, untuk apa dipertahankan ini barang? Makanya kami tolong diberikan data sumbangsihnya terhadap penerimaan negara terkait vape ini,” tegas Saldi Isra.

​Saldi Isra juga menyinggung langkah tegas dari negara tetangga seperti Singapura yang telah melarang total penggunaan rokok elektronik, serta kebijakan internal Kepolisian RI yang menindak tegas penggunaan vape.

Majelis Hakim MK berharap DPR dan Pemerintah, yang pada persidangan ini belum siap menyampaikan keterangannya, dapat segera menyerahkan data statistik resmi mengenai penerimaan cukai/pajak vape serta angka riwayat dampaknya terhadap kesehatan masyarakat pada agenda persidangan berikutnya.