Jakarta, MUI Digital--Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan bahwa gerakan boikot produk Israel yang pernah difatwakan oleh MUI tetap memegang peranan yang sangat krusial. Menurutnya, aksi boikot ini sangat efektif untuk terus memberikan tekanan psikologis, politik, dan diplomatik terhadap Israel dari berbagai lini.

​Prof Sudarnoto menyampaikan bahwa penerapan gerakan boikot tidak boleh hanya terbatas pada produk-produk yang terafiliasi, melainkan harus diperluas ke berbagai kegiatan atau acara internasional yang melibatkan warga negara Israel.

​"Untuk Indonesia, menurut hemat saya gerakan boikot yang pernah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia ini tetap sangat penting. Jadi boikot tadi tidak mesti harus produk-produk, tetapi juga event-event yang dilakukan di Indonesia dengan melibatkan orang-orang Israel," tegas kata Prof Sudarnoto menanggapi momentum tiga tahun genosida yang dilakukan Zionis Israel di Jalur Gaza, Rabu (7/10/2026).

Secara khusus, Prof Sudarnoto menyoroti wacana penyelenggaraan acara hiburan yang melibatkan pihak Israel di Indonesia pada akhir bulan ini. Dia mendesak adanya ketegasan bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk menggagalkan rencana tersebut demi menjaga komitmen pembelaan terhadap Palestina.

​"Ini harus ada keseriusan dari kita dan juga dari pemerintah untuk menghentikan sama sekali rencana konser musik Israel, dan juga di berbagai event lain yang melibatkan orang Israel datang ke Indonesia," ujarnya.

Prof Sudarnoto menambahkan, pembatasan ruang gerak warga dan perwakilan Israel di berbagai negara pro-Palestina terbukti memberikan dampak signifikan. Prof Sudarnoto menegaskan,  langkah-langkah diplomasi non-negara yang dilakukan oleh masyarakat sipil ini menjadi instrumen penting untuk merobohkan posisi Israel di tingkat global.

​"Tekanan-tekanan internasional tentu tetap diperlukan karena ini menjadi gerakan yang bisa dimanfaatkan. Membuat 'bising' itu menjadi sangat penting melalui diplomasi non-negara, termasuk pelaksanaan boikot dan penolakan kehadiran warga Israel di negara-negara pro-Palestina," terangnya.