Lewati ke konten utama
Senin, 16 November 2026 / 6 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
LGBTQ
Ketua MUI Bidang Hukum, KH Wahiduddin Adam, dalam forum Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Foto: Istimewa
Berita

Mengapa UU Anti-LGBTQ Penting Tak Cukup Sebatas Perda? Ini Penjelasan Ketua MUI

Mengapa UU Anti-LGBTQ Penting Tak Cukup Sebatas Perda? Ini Penjelasan Ketua MUI

/ 6 Jumadil Akhir 1448 H 3 menit baca 94 dibaca

 

Jakarta, MUI Digital— Ketua MUI Bidang Hukum, Dr Wahiduddin Adams, mengingatkan pentingnya kehadiran undang-undang khusus untuk memayungi regulasi pencegahan LGBTQ di tingkat daerah.

Menurutnya, penindakan hukum yang hanya bersandarkan pada Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) tanpa panduan dan arahan nasional berisiko melampaui kewenangan serta memicu multitafsir di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI di Hotel Millenium, Jakarta Pusat,  Senin (16/11/2026).

Dalam paparannya, Wahiduddin menyoroti batasan kewenangan aparat penegak hukum di daerah. Jika tidak dipayungi oleh undang-undang yang jelas, tindakan proaktif di lapangan, seperti penggerebekan atau penindakan, dikhawatirkan berpotensi melahirkan tindakan yang berlebihan.

"Kalau tidak diberi panduan, diberi arahan, ini bisa melampaui kewenangannya,” tutur dia.  

Dia memberi permisalan, bisa saja yang menegakkan undang-undang itu adalah polisi, kalau di jalanan Satpol PP. Sementara Satpol PP bisa bergerak hanya dengan landasan Perda padahal kewenangannya terbatas. 

“Nah, kita khawatirkan apabila tidak dipayungi oleh undang-undang, ya maka ya penggebrekan, penindakan secara proaktif berlebihan yang akan terjadi selama ini," ujar Wahiduddin.

Wahiduddin berkaca pada pengalaman empiris penerapan Perda di masa lalu, seperti Perda tentang pelacuran dan minuman keras di Tangerang di bawah kepemimpinan Wali Kota saat itu, Wahidin Halim.

Dia mengingatkan tanpa definisi dan batasan hukum yang rigid, aturan di tingkat lokal kerap memicu kebingungan penafsiran, seperti terkait batasan waktu dan situasi subjektif di ruang publik.

Wahiduddin menegaskan instrumen hukum yang paling ideal dan kuat untuk mengatasi persoalan ini adalah undang-undang. Dari segi hierarki perundang-undangan, pembatasan hak warga negara serta penjatuhan sanksi pidana yang berat, termasuk ancaman hukuman pidana dan denda yang signifikan, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang di tingkat pusat bersama DPR.

Sebaliknya, Perda memiliki instrumen sanksi yang sangat terbatas, umumnya hanya berupa kurungan enam bulan atau denda maksimal Rp50 juta. Keterbatasan tersebut dinilai tidak sebanding dengan kompleksitas dan luasnya dampak sosial yang ingin dicegah.

"Oleh sebab itu, instrumen yang paling kuat itu ya harus undang-undang dan dengan undang-undang yang bisa membuat sanksi pidana itu,” kata dia.  

Melalui perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Budaya LGBTQ yang sedang disiapkan bersama Kementerian Agama dan berbagai ormas keagamaan, MUI berharap regulasi ini nantinya dapat memberikan kepastian hukum yang komprehensif, terarah, serta melindungi tatanan sosial masyarakat tanpa keluar dari koridor konstitusi. 

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads