JAKARTA, MUI Digital—Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyoroti kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Meski pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah terus meningkat, pemanfaatan produk dan jasa keuangan syariah masih jauh lebih rendah.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia mencapai 43 persen. Sementara itu, tingkat inklusi atau penggunaan produk dan jasa keuangan syariah baru sebesar 13,84 persen.

Destry menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya pemahaman masyarakat belum sepenuhnya diikuti dengan penggunaan layanan keuangan syariah. Karena itu, menurut Destry, penguatan inklusi perlu berjalan seiring dengan peningkatan literasi agar keuangan syariah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan sinergi, inovasi, dan transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan sejalan dengan semangat ISEF 2026,” tegas Destry.

Salah satu upaya untuk memperluas akses tersebut adalah pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Destry menilai kanal digital dapat mengurangi hambatan geografis dan administratif yang selama ini menyulitkan masyarakat di daerah pelosok serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengakses layanan perbankan dan keuangan syariah.

Selain akses pembiayaan komersial, keuangan sosial syariah juga dinilai memiliki potensi besar untuk memperluas manfaat ekonomi. Destry menyoroti potensi zakat nasional yang mencapai Rp343 triliun per tahun, tetapi realisasinya baru sekitar 12 persen atau Rp41 triliun.

Menurutnya, inovasi digital dan tata kelola yang transparan dapat membantu mengoptimalkan dana sosial syariah, termasuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). Dana tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bantalan sosial, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal (non-bankable).

Destry juga menyoroti dukungan kebijakan pemerintah dalam memperluas akses keuangan syariah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya tersebut mencakup dukungan pembiayaan KUR Syariah dan program sertifikasi halal bagi UMKM.

Ia menekankan pentingnya sinergi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta kementerian dan lembaga terkait untuk memperkecil kesenjangan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Pembukaan ISEF 2026 turut dihadiri Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis, Wamenko Perekonomian Drajat Hari Wibowo, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, serta Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan.

Melalui ISEF 2026, Bank Indonesia mendorong penguatan ekosistem halal dan keuangan syariah agar semakin inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mampu bersaing di tingkat global.