Gelar Pelatihan, LAK-PB MUI Perkuat Kapasitas untuk Tingkatkan Advokasi Kebencanaan
Gelar Pelatihan, LAK-PB MUI Perkuat Kapasitas untuk Tingkatkan Advokasi Kebencanaan
Jakarta, MUI Digital – Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI) menggelar pelatihan peningkatan kapasitas (upskilling), pemahaman, serta kemapuan kepemimpinan bagi para pengurus dalam koordinasi dan advokasi di bidang kebencanaan.
Melalui pelatihan tersebut, pengurus LAK-PB diharapkan memiliki persepsi yang sama dalam mewujudkan visi dan misi MUI di bidang kebencanaan. Kesamaan pemahaman diperlukan agar para pengurus dapat bergerak bersama dalam menjalankan khidmat MUI.
"Melalui pelatihan ini, kita berharap seluruh pengurus LAK-BP memiliki persepsi yang sama dalam mewujudkan visi dan misi MUI di bidang kebencanaan," ujar Wakil Sekjen MUI Bidang Penanggulangan Bencana dalam kegiatan Technical Assistance for Humanitarian Support System Integration and Nexus (TAHSIN) yang digelar di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2026).
Mabroer menjelaskan, fokus MUI dalam bidang kebencanaan tidak hanya turun langsung ke lokasi bencana, tetapi juga melakukan advokasi kebijakan dan memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga serupa dari berbagai organisasi masyarakat (ormas).
Selain itu, MUI juga berharap dapat membantu membuka akses kegiatan kemanusiaan melalui para penyandang dana, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk Turki. Menurutnya, peningkatan kapasitas pengurus LAK-PB diperlukan agar berbagai upaya tersebut dapat tercapai.
Adapun materi pelatihan dimulai dari pemahaman dasar mengenai kebencanaan hingga pembahasan yang lebih mendalam. Para pengurus juga mempelajari penanganan bencana, kolaborasi, dan mitigasi agar memiliki pandangan yang lebih luas dalam menghadapi persoalan kebencanaan.
Mabroer mengatakan, setelah pelatihan, MUI akan menggerakkan pengurus LAK-PB dengan melibatkan sejumlah lembaga di lingkungan MUI, seperti lembaga lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Langkah ini dilakukan untuk menangani persoalan bencana yang terus berulang, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Setelah pelatihan ini kita akan langsung menggerakkan teman-teman LAK-PB dengan melibatkan beberapa lembaga di MUI,” ujarnya.
Ia juga menyoroti karhutla yang terjadi hampir setiap tahun dan menimbulkan banyak korban. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menangani persoalan tersebut secara serius, termasuk memberikan hukuman berat kepada pihak yang terbukti bersalah.
“Jika mereka terbukti bersalah, ya harus dihukum seberat-beratnya. Karena kerugian yang ditimbulkan dan diderita oleh masyarakat, termasuk negara, juga sangat besar,” tegasnya.
Mabroer berharap Kapolri yang baru dapat menegakkan hukum secara adil dan menjadikan kasus karhutla sebagai salah satu prioritas penanganan. Ia menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena terus berulang setiap tahun dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian bagi masyarakat maupun negara.
“Kita sangat berharap Kapolri yang baru ini benar-benar bisa menegakkan hukum seadil mungkin. Kasus karhutla juga menjadi salah satu prioritas dari Kapolri untuk ditangani secara serius,” ujarnya.
Ia juga menyebut kerusakan lingkungan akibat karhutla sebagai bentuk terorisme lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, MUI dapat mendorong penanganan persoalan tersebut, tetapi penegakan hukum tetap menjadi kewenangan aparat terkait.
Mabroer berharap aparat kepolisian terus mengusut kasus karhutla meskipun isu tersebut tidak lagi banyak mendapat perhatian di media. Ia juga menantikan hasil penyelidikan agar kasus serupa tidak kembali terjadi dan para korban mendapatkan keadilan.
“Kami masih menunggu dan akan terus menunggu hasil penyidikan dari aparat kepolisian agar karhutla ini tidak terulang dan sekaligus memberikan rasa adil atau keadilan kepada para korban, termasuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” pungkasnya.
(Anisa Azahra/A Fahrur Rozi ed: Muhammad Fakhruddin)