Lewati ke konten utama
Jumat, 20 November 2026 / 10 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
Baznas
Ketua Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas) RI Sodik Mudjahid dalam sambutan penutupan Rapat Kerja Unit Pengumpul Zakat (Raker UPZ) Baznas di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: istimewa
Berita

Baznas Soroti Wacana Zakat Pengurang Pajak Langsung, Singgung Kesiapan Pemerintah dan Muzaki

Baznas Soroti Wacana Zakat Pengurang Pajak Langsung, Singgung Kesiapan Pemerintah dan Muzaki

/ 10 Jumadil Akhir 1448 H 5 menit baca 165 dibaca

Jakarta, MUI Digital – Ketua Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) RI Sodik Mudjahid menyoroti wacana zakat sebagai pengurang pajak langsung (tax credit) yang berkembang di tengah masyarakat. 

Menurut Sodik, wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah melepas penerimaan pajak serta kesediaan umat Islam, khususnya muzaki, apabila dana zakat dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ada dinamika pekan ini tentang pajak dan zakat. Ada pandangan-pandangan bagaimana kalau pajak menggantikan zakat. Saya pernah sampaikan dalam rapat Majelis Ulama, ada dua hal. Satu adalah apakah pemerintah ikhlas tidak melepas pajaknya untuk digantikan oleh zakat. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah apakah umat, khususnya para muzaki, ikhlas tidak zakatnya masuk APBN," ujar Sodik dalam sambutan penutupan Rapat Kerja Unit Pengumpul Zakat (Raker UPZ)  Baznas  di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Sodik mengatakan, persoalan tersebut perlu dibahas bersama para cendekiawan dan ulama dengan bimbingan Menteri Agama Nasaruddin Umar apabila masuk dalam materi pembahasan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

"Insya Allah nanti kami dengan para cendekia, dengan para ulama, dengan bimbingan langsung dari Pak Menteri Agama akan membahas hal itu, jika itu adalah masuk salah satu item di dalam Undang-Undang Perzakatan," katanya.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, zakat yang dibayarkan melalui  Baznas  atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pengaturannya tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 mengatur zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagai pengurang penghasilan bruto.

Selain menyoroti wacana tersebut,  Baznas juga mendorong penguatan regulasi pengelolaan zakat melalui koordinasi dengan pemerintah dan DPR RI. 

Sodik menyebut, pihaknya memperoleh informasi dari Kementerian Hukum dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengenai perumusan regulasi ke depan.

Menurut Sodik, penguatan regulasi tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan mobilisasi dana umat agar manfaatnya semakin luas dirasakan oleh mustahik, umat, dan bangsa.

"Di DPR kemarin saya mendapatkan informasi dari Kementerian Hukum dan Badan Legislasi itu semakin dirumuskan bagaimana undang-undang ke depan. Intinya adalah bagaimana dana umat bisa termobilisasi secara maksimum sehingga kita bisa lebih maksimum memberikan manfaat bagi mustahik, bagi umat dan bagi bangsa," kata dia.

Sodik menjelaskan, terdapat dua regulasi yang menjadi perhatian Baznas , yakni Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan undang-undang di bidang keuangan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Baznas telah bertemu dengan Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR RI yang membahas regulasi keuangan untuk menyampaikan usulan agar pengelolaan zakat turut diperhatikan dalam kerangka pengaturan keuangan nasional.

"Sebulan yang lalu, Pak Menteri, kami bertemu dengan ketua Panja di DPR yang akan membahas undang-undang keuangan itu dipimpin oleh Doktor Haikal dan kami juga sudah menitipkan bagaimana agar keuangan zakat itu masuk juga di dalam Undang-Undang Keuangan Indonesia secara keseluruhan," tuturnya.

Terkait penghimpunan dana umat, Sodik menyebut potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp300 triliun hingga Rp400 triliun. 

Sementara itu, berdasarkan perhitungan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mencakup 32 sumber dana umat, potensi penghimpunannya dapat mencapai Rp1.000 triliun.

Menurut Sodik, besarnya potensi tersebut masih menunjukkan kesenjangan dengan realisasi penghimpunan.

Dalam sambutannya, Sodik juga menyebut capaian yang selama ini baru mencapai delapan persen, tetapi tidak merinci lebih lanjut indikator yang menjadi dasar persentase tersebut.

Karena itu,  Baznas terus mendorong peningkatan kinerja pengumpulan dan pengelolaan zakat melalui penguatan kelembagaan, termasuk optimalisasi peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Sodik mengungkapkan, kontribusi UPZ mencapai 54 persen dari total perolehan Baznas Pusat. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja para pengelola UPZ di berbagai instansi pemerintah maupun lembaga swasta.

"Kontribusi UPZ itu selama ini lima puluh empat persen dari perolehan dari Baznas pusat. Itu adalah dari kerja keras teman-teman UPZ," jelasnya.

Untuk mengapresiasi kontribusi tersebut, Baznas memberikan penghargaan kepada sejumlah UPZ dalam Raker UPZ yang berlangsung pada 17–19 November 2026. Penghargaan diberikan dalam kategori pengumpulan terbaik, pendistribusian terbaik, dan tata kelola terbaik.

Dalam rilis resminya,  Baznas menyebut Raker UPZ 2026 diikuti 120 UPZ dari berbagai kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan instansi lainnya. Kegiatan tersebut membahas penguatan tata kelola, strategi pengumpulan, serta peningkatan kapasitas UPZ.

Sodik menyampaikan, hasil pembahasan dalam rapat kerja tersebut telah dituangkan dalam komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan UPZ. Upaya itu mencakup penguatan sumber daya manusia (SDM), digitalisasi, kolaborasi, serta penerapan berbagai aspek manajemen modern.

Sodik berharap, peningkatan kualitas tata kelola tersebut dapat mendorong penghimpunan zakat yang lebih optimal sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan para mustahik, umat, dan bangsa.

Lebih lanjut, Sodik menyampaikan bahwa Presiden menginginkan peningkatan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah hingga minimal 50 persen.

Dia juga menyebut adanya informasi mengenai fasilitas gedung bagi Baznas dan UPZ apabila peningkatan tersebut dapat tercapai.

"Saya mendengar langsung dari Bapak Presiden dan saya langsung mendengar dari Bapak Menteri Agama bahwa jika zakat, infak, sedekah itu meningkat terus, minimal sampai lima puluh persen kata Bapak Presiden, katanya Baznas  akan diberikan bangunan bertingkat empat puluh di Jalan Thamrin dan di Jalan Sudirman," katanya.

Sodik menegaskan bahwa fasilitas gedung tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi Baznas, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh UPZ.

Selain itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal menawarkan penggunaan ruangan representatif di Masjid Istiqlal untuk mendukung kegiatan rapat dan koordinasi  Baznas serta UPZ.

"Bapak Menteri juga sebagai Imam Besar Istiqlal menawarkan kepada Baznas dan juga bisa dipakai oleh UPZ-UPZ sebuah ruangan yang representatif di Masjid Istiqlal. Itu adalah salah satu bantuan konkret, perhatian konkret dari Bapak Menteri Agama kepada  Baznas dan UPZ-UPZ-nya," imbuhnya.

Menutup sambutannya, Sodik mengajak seluruh pengelola UPZ untuk terus meningkatkan kinerja penghimpunan dan pendistribusian zakat melalui tata kelola yang amanah dan profesional.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Agama atas kehadiran dan arahan yang diberikan dalam kegiatan Baznas.(Muharrifa Nurhazria) 

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads