AS dan Iran Beda Klaim Hasil Perundingan, Dana Rp196 Triliun dan Inspeksi Nuklir Jadi Sorotan

Jakarta, MUI Digital– Amerika Serikat dan Iran saling memberikan klaim berbeda mengenai hasil putaran pertama perundingan yang berlangsung di Swiss. 

Dikutip MUI Digital dari Aljazeera, Kamis (25/6/2026), perbedaan pandangan muncul terkait pencairan aset Iran yang dibekukan, akses inspektur nuklir internasional, hingga mekanisme pencabutan sanksi ekonomi.

Amerika Serikat telah menangguhkan sanksi terhadap minyak Iran selama 60 hari setelah hari pertama perundingan. 

Pembicaraan langsung kedua negara dimulai menyusul penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pekan lalu.

Kedua pihak juga membentuk saluran komunikasi terkait Selat Hormuz guna mencegah insiden dan kesalahpahaman serta menjamin keamanan pelayaran kapal komersial yang melintasi jalur tersebut.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dan gas dunia pada masa normal. 

Penutupan jalur itu setelah dimulainya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari sempat mengguncang pasar energi global dan memicu lonjakan harga minyak

Baca juga: Pukulan Politik bagi Trump, Senat AS Setujui Resolusi Kewenangan Perang Iran

Dalam pernyataan bersama yang dimediasi Qatar dan Pakistan, para perunding juga sepakat membentuk sejumlah kelompok kerja yang akan membahas isu nuklir, pencabutan sanksi, serta mekanisme pemantauan dan penyelesaian sengketa guna memastikan implementasi MoU berjalan efektif.

Meski sejumlah langkah awal telah disepakati, Washington dan Teheran masih berbeda pendapat mengenai sejumlah isu penting yang menjadi bagian dari pembahasan.

Salah satu perbedaan utama menyangkut aset Iran yang selama ini dibekukan di luar negeri.

Negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan telah tercapai kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk mencairkan aset Iran senilai 12 miliar dolar AS atau sekitar Rp196 triliun.

Namun hingga kini pemerintah Amerika Serikat belum mengonfirmasi klaim tersebut.

Wakil Presiden AS JD Vance hanya menyatakan bahwa apabila aset Iran dicairkan, dana tersebut akan digunakan untuk membeli produk pertanian dari Amerika Serikat.

Baca juga: AS dan Iran Berdamai, MUI : Saatnya Israel Hentikan Agresi dan Keluar dari Palestina

"Mereka akan digunakan untuk membuat petani Amerika lebih sejahtera dan memberi makan rakyat Iran," kata Vance.

Presiden Donald Trump juga menegaskan bahwa dana yang dicairkan akan ditempatkan dalam rekening escrow yang tetap berada di bawah pengawasan Amerika Serikat.

Menurut Trump, dana tersebut hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan dan medis dari AS, termasuk gandum, jagung, dan kedelai.

Namun pernyataan itu dibantah oleh Iran. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menegaskan bahwa aset yang dicairkan akan sepenuhnya berada di bawah kendali Iran dan dapat digunakan untuk membeli barang atau komoditas apa pun yang dibutuhkan negara tersebut.

Perbedaan pandangan yang lebih tajam muncul terkait program nuklir Iran.

JD Vance mengklaim Iran telah setuju mengizinkan kembali inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) masuk ke negara itu untuk memeriksa fasilitas nuklirnya.

Menurut Vance, langkah tersebut menjadi tonggak penting menuju penghentian permanen program senjata nuklir Iran.

"Itu merupakan pencapaian besar bagi rakyat Amerika dan langkah pertama menuju denuklirisasi permanen Iran," ujarnya.

Namun sehari kemudian, pemerintah Iran membantah pernyataan tersebut.

Dalam konferensi pers di Teheran, Baghaei mengatakan Iran belum bertemu dengan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi dan belum memiliki jadwal yang jelas terkait inspeksi baru terhadap fasilitas nuklirnya.

IAEA merupakan badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sebelumnya memantau program nuklir Iran dalam kerangka Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), kesepakatan nuklir yang ditandatangani pada 2015.

Baca juga: Membaca Arah Gencatan Senjata Amerika dan Iran

Iran melarang masuknya inspektur IAEA setelah perang 12 hari dengan Israel tahun lalu. Dalam konflik tersebut, Israel menyerang sejumlah fasilitas nuklir dan militer Iran, sementara Amerika Serikat turut melancarkan serangan terhadap tiga lokasi nuklir Iran.

Presiden Trump kemudian ikut menanggapi polemik tersebut melalui akun Truth Social miliknya.

Trump menegaskan Iran telah sepenuhnya menyetujui inspeksi nuklir tingkat tertinggi untuk jangka panjang. Menurutnya, kesepakatan itu merupakan syarat utama agar negosiasi dapat terus berlanjut.

"Jika mereka tidak menyetujui hal itu, maka tidak akan ada negosiasi lebih lanjut," tulis Trump.

Trump juga menyatakan telah menyetujui agar Selat Hormuz tetap dibuka dan tidak dilakukan blokade laut tambahan. 

Meski demikian, ia mengatakan kapal-kapal yang terlibat dalam pengawasan kawasan tersebut tetap berada di posisinya apabila situasi kembali memburuk.

Di tengah perbedaan klaim tersebut, kedua negara tetap melanjutkan pembahasan mengenai pencabutan sanksi.

Sejauh ini, Amerika Serikat baru menangguhkan sanksi terhadap minyak Iran selama 60 hari. Kebijakan tersebut diperkirakan membuka akses terhadap sekitar 67 juta barel minyak Iran yang selama ini tersimpan di kapal dan fasilitas penyimpanan di kawasan Teluk.

Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Ali Bahreini, mengatakan pembicaraan teknis berlangsung positif.

Baca juga: Perang Iran, Antara Narasi Armageddon dan Tanda Akhir Zaman

Menurutnya, dalam beberapa hari ke depan akan dibentuk dua kelompok kerja yang membahas pencabutan sanksi terhadap Iran dan isu yang berkaitan dengan aktivitas nuklir negara tersebut.

Iran merupakan salah satu negara yang paling banyak dikenai sanksi ekonomi Amerika Serikat. Sebagian sanksi sempat dicabut melalui kesepakatan nuklir 2015, tetapi kembali diberlakukan setelah Trump menarik AS keluar dari perjanjian tersebut pada 2018.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan sejumlah tuntutan utama Teheran mulai dipenuhi, termasuk pelonggaran sanksi terhadap ekspor minyak dan produk petrokimia serta pembukaan akses terhadap sebagian aset Iran yang sebelumnya dibekukan.

Meski terdapat kemajuan dalam sejumlah aspek pembahasan, isu paling sensitif dalam negosiasi masih belum menemukan titik temu, yakni mengenai cadangan uranium Iran.

Setelah keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA pada 2018, Iran diyakini kembali meningkatkan tingkat pengayaan uraniumnya. Saat ini Iran diketahui memiliki sekitar 440 kilogram uranium yang diperkaya hingga tingkat 60 persen.

Angka tersebut memang masih berada di bawah level 90 persen yang dibutuhkan untuk senjata nuklir. Namun tingkat pengayaan 60 persen dinilai cukup dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran negara-negara Barat.

Amerika Serikat menginginkan Iran menyerahkan stok uranium yang telah diperkaya tersebut kepada Washington sebagai bagian dari kesepakatan baru.

Sebaliknya, Iran secara konsisten menolak tuntutan itu. Meski demikian, Teheran beberapa kali membuka kemungkinan pemindahan uranium ke negara ketiga.

Kesepakatan yang diumumkan pekan lalu juga mengindikasikan bahwa pengenceran uranium di wilayah Iran dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.

Dengan masih adanya perbedaan pandangan mengenai aset yang dibekukan, akses inspektur nuklir, pencabutan sanksi, hingga nasib cadangan uranium, putaran pertama perundingan menunjukkan bahwa jalan menuju kesepakatan komprehensif antara Washington dan Teheran masih menghadapi tantangan besar.