Rancangan Program Kerja Komisi Fatwa Soroti Isu AI hingga Kehalalan Produk
Rancangan Program Kerja Komisi Fatwa Soroti Isu AI hingga Kehalalan Produk
MAKASSAR — Bidang dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan menyusun rancangan program kerja untuk masa khidmat 2026-2031.
Rancangan yang diajukan dalam rapat kerja tersebut menitikberatkan pada penguatan metodologi penetapan fatwa yang kontekstual serta responsif terhadap persoalan keumatan kontemporer, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan (AI) hingga audit kehalalan produk.
Ketua Bidang Fatwa M. Arfin Hamid didampingi Ketua Komisi Fatwa M. Rusydi Khalid tersebut merumuskan empat pilar utama program kerja selama lima tahun ke depan, yakni Program Nasional dan Aktual, Layanan Umat, Kemitraan, serta Media Digital.
Responsif terhadap Isu Kontemporer
Dalam sektor program aktual, Komisi Fatwa MUI Sulsel merencanakan kajian intensif (muzakarah) untuk merespons berbagai dinamika sosial dan teknologi terkini.
Isu-isu spesifik yang masuk dalam agenda pembahasan meliputi perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI), persoalan medis dan etika reproduksi, fenomena penggunaan rokok elektrik (vape), aliran teologis, arah kiblat, isu lingkungan terkait sampah plastik, hingga praktik mafia bisnis.
Selain kajian mendalam, Komisi Fatwa juga menargetkan sosialisasi minimal tiga fatwa MUI setiap tahunnya, menyusun kompilasi buku fatwa secara berkala, serta menggagas program diskusi publik melalui kegiatan Majelis Fatwa Goes to Campus.
Penguatan Layanan Umat dan Digitalisasi
Pada sektor layanan langsung kepada masyarakat, MUI Sulsel mengoptimalkan layanan konsultasi agama bertajuk “MUI Menjawab” serta menggelar sidang penetapan kehalalan produk makanan, minuman, dan kosmetik—termasuk mengevaluasi mekanisme produk halal yang dinilai kurang logis.
Untuk memperluas jangkauan edukasi keagamaan di ruang digital, Komisi Fatwa turut merancang kanal khusus fatwa umat serta memproduksi program siniar (podcast) bertajuk “Perspektif” yang akan ditayangkan melalui saluran TV MUI Sulsel.
Program ini dibarengi dengan perluasan kemitraan bersama institusi pendidikan Islam, dunia usaha syariah, dan lembaga keuangan sosial syariah.
Menjaga Wibawa dan Metodologi Fatwa
Dalam rancangan strategisnya, Bidang dan Komisi Fatwa menegaskan bahwa fatwa tidak diposisikan sebagai satu-satunya instrumen dalam menjawab persoalan masyarakat. Peran lembaga pendidikan keagamaan, masjid, organisasi kemasyarakatan, serta para dai tetap dioptimalkan melalui dakwah dan edukasi.
Proses penetapan fatwa difokuskan pada persoalan yang bersifat signifikan, sensitif, berdampak luas, dan berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Dalam pengambilannya, MUI Sulsel menerapkan lima tahapan ijtihad kolektif (ijtihad jama’i), mulai dari pengkajian masalah secara komprehensif (tashawwur al-masalah) dengan melibatkan para ahli dan praktisi, penyelarasan pendapat, komparasi mazhab (muqaranah), hingga pertimbangan kemaslahatan umum (maqashid al-syari’ah).
Sejalan dengan pedoman MUI Pusat yang mengedepankan prinsip ilmiah, moderat, dan kontekstual, fatwa yang dihasilkan dipastikan bersifat dinamis dan terbuka untuk ditinjau ulang (i’adatu an-nazhar) apabila terjadi perubahan waktu, kondisi, maupun lingkungan strategis di tengah umat.(*)