Jakarta, MUI Digital — Universitas Indonesia (UI) secara resmi menerbitkan aturan baru yang melarang total penggunaan vape maupun rokok di lingkungan kampus UI.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 40 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia. Regulasi yang ditetapkan di Jakarta pada 9 November 2026 ini ditandatangani langsung oleh Rektor UI, Prof Heri Hermansyah.

Melalui aturan baru ini, kawasan kampus UI dinyatakan sepenuhnya steril dari aktivitas merokok maupun penggunaan produk tembakau alternatif.

Dalam ketentuan umumnya, definisi rokok diperluas secara komprehensif, mencakup hasil olahan tembakau terbungkus, cerutu, shisha, rokok elektronik, vape, hingga produk tembakau yang dipanaskan atau diluapkan yang mengandung nikotin maupun tar.

"Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan/atau spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik, vape, produk tembakau yang dipanaskan, diluapkan, dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan/atau tar dengan atau tanpa bahan tambahan," tulis UI dalam aturan tersebut yang termaktub di Ketentuan Umum Pasal 1 poin 3 dikutip MUI Digital, Senin (9/11/2026). 

Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan UI ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan umum yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, serta menurunkan angka perokok sekaligus mencegah munculnya perokok pemula di kalangan warga kampus.

Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk membentuk generasi muda mahasiswa UI yang sehat dan cerdas serta mengurangi risiko bahaya kebakaran di lingkungan kampus.

Berdasarkan ketentuan larangan yang diatur dalam regulasi tersebut, setiap orang dilarang keras untuk menghisap atau menikmati rokok, memproduksi, mengiklankan, mempromosikan, hingga menjual dan membeli rokok di seluruh area Kawasan Tanpa Rokok UI.

Tidak hanya menyasar aktivitas konsumsi, kebijakan ini juga menyentuh aspek kerja sama dan pendanaan institusi. UI secara tegas menyatakan tidak akan menerima sponsor maupun hibah dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait rokok dalam setiap penyelenggaraan kegiatan mahasiswa, pendidik, maupun tenaga kependidikan.

Kebijakan pembatasan juga diberlakukan pada sektor pendanaan pendidikan. UI tidak menerima beasiswa yang berasal dari perusahaan rokok atau institusi bercitra rokok, serta tidak akan memberikan beasiswa kepada calon penerima yang teridentifikasi sebagai perokok aktif. 

"UI tidak menerima beasiswa yang berasal dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait dengan rokok. UI tidak memberikan beasiswa kepada calon penerima yang merupakan perokok aktif," tegas UI dalam aturan tersebut yang termaktub di Bab 3 Pasal 13 ayat 1 dan 2. 

Sebagai bentuk transparansi dan penegakan aturan, setiap penyelenggara kegiatan di lingkungan kampus juga diwajibkan untuk aktif mengumumkan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok kepada khalayak ramai.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 tahun  2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. 

Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa tidak hanya penggunaannya, tetapi seluruh rantai mulai dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik tersebut dinyatakan haram.

Keputusan penting ini ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026 lalu.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH  Asrorun Niam Sholeh memaparkan dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa ini. 

Menurutnya, penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.

"Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Prof Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).

Fatwa ini menjabarkan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang dihirup. 

MUI menyoroti kandungan nikotin di dalamnya yang bersifat adiktif serta memiliki dampak negatif serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Tidak hanya menyasar konsumen atau pengguna, fatwa ini juga memperluas cakupan keharaman pada aspek bisnis dan penyalahgunaannya. 

Poin kedua dan ketiga dalam ketetapan hukum fatwa tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah haram. 

Begitu pula dengan aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL) atau vape, yang diputuskan berstatus hukum haram secara mutlak.

‘’Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,’’ kata Prof Niam mengutip poin kedua dan ketiga dalam ketentuan hukum fatwa ini. 

Dengan diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ini, Prof Niam berharap masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan generasi muda, dapat memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam demi menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, serta melindungi diri dari ancaman bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya.