Islamabad, MUI Digital— Dua tahun terakhir menjadi periode penting bagi kebangkitan diplomasi Pakistan dalam percaturan politik Timur Tengah. 

Melalui penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis (Strategic Mutual Defense Agreement/SMDA) pada September 2025, di tengah konflik dengan India pada Mei 2025, hingga Perjanjian Makkah bersama Turki dan Arab Saudi pada Agustus 2026, Islamabad menunjukkan ya kemampuannya menavigasi beragam kepentingan strategis yang kompleks.

Berdasarkan keterangan yang dikutip MUI Digital dari The Diplomat pada Rabu (28/10/2026), secara historis kerja sama keamanan Pakistan dan Arab Saudi telah terjalin sejak 1960-an. 

Saat itu, Pakistan mengerahkan personel militernya untuk melatih Angkatan Udara Kerajaan Arab Saudi serta pasukan darat negara tersebut. Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada pelatihan. 

Pada 1969, pilot Pakistan turut membantu pilot Arab Saudi dalam konflik melawan pasukan Yaman Selatan. Kurang dari satu dekade kemudian, Islamabad kembali memberikan bantuan keamanan dan konsultasi kepada Riyadh ketika menghadapi krisis penyanderaan Masjidil Haram pada 1979.

Pada 1982, kedua negara untuk pertama kalinya menandatangani perjanjian keamanan bilateral. Perjanjian tersebut secara resmi memperkuat kerja sama keamanan sekaligus menjadi landasan pengerahan personel militer Pakistan dalam jumlah besar ke Arab Saudi sebagai pelatih dan penasihat.

Komitmen itu kembali diuji selama Perang Teluk pada 1990–1991. Sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan meluasnya konflik, Pakistan menempatkan sejumlah besar pasukannya di wilayah kerajaan tersebut.

Namun, hubungan keamanan kedua negara tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Ketika Arab Saudi berperang melawan kelompok Houthi pada 2015, Islamabad memilih bersikap netral dan menghindari keterlibatan langsung. Sikap hati-hati itu kembali terlihat ketika konflik Arab Saudi-Houthi memanas pada 2026.

Pada 5 Oktober 2026, Pakistan dan Turki disebut sepakat bergabung dengan Arab Saudi untuk menghadapi Houthi melalui Perjanjian Makkah. Meski demikian, Islamabad tetap menghindari keterlibatan langsung dalam pertempuran dan membatasi dukungannya pada bantuan kepada pasukan Arab Saudi tanpa melintasi perbatasan wilayah musuh.

Perjanjian Makkah ditandatangani di tengah meningkatnya serangan Houthi terhadap pasukan pemerintah Yaman dan Arab Saudi. 

Perjanjian ini mengacu pada prinsip pertahanan kolektif yang dikenal dalam Pasal 5 NATO, yakni bahwa serangan terhadap satu anggota dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Dalam praktiknya, aliansi tiga negara tersebut merupakan perluasan kerja sama pertahanan Arab Saudi-Pakistan melalui SMDA dengan melibatkan Turki.

Bobot strategis aliansi ini bertumpu pada kemampuan gabungan ketiga negara. Menurut Global Firepower Index 2026, ketiganya memiliki kekuatan gabungan berupa 1,4 juta personel militer aktif, 3.400 pesawat militer, 6.000 tank, dan sekitar 340 aset maritim.

Perpaduan dukungan finansial Arab Saudi, kemampuan pertahanan Turki, serta kekuatan militer dan status nuklir Pakistan membentuk kombinasi strategis yang signifikan.

Meski demikian, besarnya kekuatan gabungan tersebut belum tentu mencerminkan kesediaan setiap negara untuk terlibat langsung dalam peperangan. 

Setelah Perjanjian Makkah diaktifkan, Pakistan berkomitmen mengerahkan angkatan bersenjatanya untuk menghadapi serangan Houthi terhadap Arab Saudi dan situs-situs suci Islam. Sementara itu, Turki, dengan alasan adanya pembatasan legislatif, membatasi kontribusinya pada penyediaan teknologi dan rudal.

Keterbatasan kontribusi tersebut berpotensi melemahkan tujuan utama perjanjian keamanan itu. Secara teori, Pakistan dan Turki berada dalam satu aliansi bersama Arab Saudi. Namun, kontribusi keduanya lebih menyerupai perisai pertahanan daripada kekuatan ofensif dalam konflik Arab Saudi-Houthi.

Sifat defensif keterlibatan tersebut diakui Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif. Dalam keterangannya kepada Geo News Pakistan, ia menyebut pasukan Turki dan Pakistan menjalankan peran pendukung.

“Pasukan Turki dan Pakistan memainkan peran pendukung,” ujarnya. “Kami memang terlibat dalam pengintaian dan kegiatan semacam itu, tetapi pertempuran pada praktiknya dilakukan oleh pasukan Arab Saudi sendiri.”

Keraguan terhadap seberapa jauh Pakistan akan memenuhi komitmen pertahanannya terhadap Arab Saudi sebenarnya telah muncul sejak SMDA dibentuk pada September 2025. Islamabad membutuhkan waktu lebih dari satu tahun sebelum akhirnya menyetujui pengiriman pasukan ke Arab Saudi, itu pun dalam kerangka Perjanjian Makkah.

Hingga kini, keterlibatan Pakistan masih dibatasi pada dukungan udara dan belum mencakup komitmen untuk terjun langsung dalam pertempuran melawan Houthi. 

Militer Pakistan yang bermarkas di Rawalpindi tampaknya tidak ingin mengorbankan pasukannya dalam konflik yang berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan keamanan di perbatasan utara dan timur, khususnya dengan Afghanistan dan India.

Keterlibatan terakhir Pakistan dalam perang bersama Arab Saudi melawan Yaman Selatan terjadi pada 1969, dalam Perang Al-Wadiah. Kala itu, peran Islamabad juga terbatas pada operasi udara, dengan pilot Angkatan Udara Pakistan menerbangkan jet tempur milik Angkatan Udara Kerajaan Arab Saudi.

Hampir setengah abad kemudian, koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan perang melawan Houthi. Namun, pada April 2015, parlemen Pakistan secara bulat menyerukan netralitas penuh. Keputusan tersebut menjadi dasar bagi Islamabad untuk tidak terlibat dalam konflik itu

Tiga tahun setelah konflik berlangsung, tepatnya pada 2018, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan saat itu, Jenderal Javed Bajwa, mengesampingkan resolusi 2015 dengan mengirimkan kontingen sebanyak 1.000 tentara ke Arab Saudi. Penugasan itu disebut sebagai “misi pelatihan dan konsultasi”.

Sejak saat itu, Islamabad tetap membatasi keterlibatannya melalui penugasan penasihat militer dan pengerahan pasukan defensif untuk melindungi kepentingan Arab Saudi di dalam wilayahnya.

Selain mempertimbangkan risiko militer, Pakistan juga menghadapi persoalan geopolitik yang tidak sederhana. Houthi, kelompok yang didominasi kaum Syiah dan mendapat dukungan signifikan dari Iran, berhadapan dengan Arab Saudi yang merupakan salah satu mitra strategis Islamabad. Di sisi lain, Iran berbatasan langsung dengan Pakistan sepanjang hampir 900 kilometer.

Situasi ini menempatkan Pakistan dalam dilema ganda. Pertama, sekitar 20 persen populasi Pakistan menganut Islam Syiah, dan komunitas tersebut sebelumnya pernah menunjukkan solidaritas terhadap Iran. 

Kedua, setiap aliansi regional yang bertentangan dengan kepentingan Teheran, termasuk dukungan kepada Arab Saudi dalam menghadapi Houthi, berpotensi dipandang sebagai tantangan terhadap pengaruh Iran di kawasan.

Ketegangan dengan Teheran juga dapat membawa konsekuensi keamanan bagi Islamabad. Ketidaksenangan Iran terhadap keterlibatan Pakistan berpotensi memicu bentrokan lintas perbatasan di wilayah pegunungan terjal dan daerah terpencil yang berbatasan dengan Balochistan.

Lantas, sampai kapan Pakistan dapat mempertahankan sikapnya untuk tidak terlibat langsung dalam pertempuran?

Jawabannya bergantung pada ambisi Islamabad untuk memperluas pengaruh militernya di tengah kekosongan keamanan regional seiring berkurangnya kehadiran Amerika Serikat.

Faktor lainnya adalah dukungan finansial jangka panjang Arab Saudi kepada Pakistan, yang pada masa mendatang dapat mendorong Islamabad mengubah pola dukungannya yang terbatas menjadi keterlibatan yang lebih besar dalam konflik regional.

Pendekatan realistis Pakistan terhadap Perjanjian Makkah tampaknya juga tercermin dalam sikap mitra-mitranya. Riyadh maupun Ankara hanya memberikan sedikit dukungan nyata kepada Islamabad selama konflik terbaru Pakistan dengan Afghanistan.

Respons serupa terlihat setelah SMDA ditandatangani. Saat itu, para pejabat Arab Saudi menegaskan bahwa perjanjian bilateral tersebut tidak ditujukan untuk menghadapi India.

Sikap Riyadh tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi Islamabad. Pakistan mungkin merasa kecewa dengan terbatasnya dukungan diplomatik dan politik Arab Saudi setelah India mencabut Pasal 370 pada 2019, yang mengakhiri status khusus bagi wilayah Jammu dan Kashmir.

Selama bertahun-tahun, militer Pakistan yang bermarkas di Rawalpindi dan pemerintah di Islamabad berulang kali berupaya menarik perhatian dunia terhadap persoalan Kashmir, yang mereka sebut sebagai urat nadi Pakistan. 

Namun, Arab Saudi hanya memberikan dukungan diplomatik yang terbatas. Kondisi ini antara lain dapat dikaitkan dengan semakin eratnya hubungan ekonomi antara New Delhi dan Riyadh.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi Islamabad. Secara historis, Arab Saudi berpihak kepada Pakistan dalam perang melawan India pada 1965 dan 1971. Riyadh bahkan memberikan bantuan finansial kepada Islamabad untuk mendukung program nuklirnya.

Meski demikian, Pakistan tidak dapat begitu saja mengharapkan tingkat dukungan diplomatik maupun militer yang sama dari Arab Saudi apabila konflik dengan India kembali terjadi pada masa mendatang.

Di tengah perubahan dinamika Timur Tengah, Pakistan berupaya menyeimbangkan kepentingannya antara perang dan perdamaian. Islamabad perlu memenuhi komitmen pertahanannya terhadap Arab Saudi, tetapi pada saat yang sama harus mempertimbangkan stabilitas keamanan dalam negeri, hubungan dengan Iran, serta ketegangan di perbatasan dengan Afghanistan dan India.

Karena itu, Pakistan tampaknya akan tetap mengambil langkah hati-hati: menjalankan komitmennya melalui Perjanjian Makkah tanpa memperluas keterlibatannya hingga berisiko memperburuk eskalasi konflik regional.