Lewati ke konten utama
Senin, 23 November 2026 / 13 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
India
Ilustrasi India - Photo by Levi Meir Clancy on Unsplash
Berita

Nama Sejumlah Muslim Dihapus dari Daftar Pemilih India, Hadapi Penahanan dan Deportasi ke Bangladesh

Nama Sejumlah Muslim Dihapus dari Daftar Pemilih India, Hadapi Penahanan dan Deportasi ke Bangladesh

/ 13 Jumadil Akhir 1448 H 5 menit baca 34 dibaca

Jakarta, MUI Digital — Sejumlah warga Muslim di India menghadapi penahanan, interogasi, hingga deportasi ke Bangladesh setelah nama mereka dihapus dari daftar pemilih yang telah direvisi. 

Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai perlindungan hak kewarganegaraan dan dugaan diskriminasi terhadap kelompok minoritas Muslim di negara tersebut.

Sebagaimana dikutip MUI Digital dari Straitstimes Senin (23/11/2026), Reuters melaporkan, salah satu korban adalah Sahida Fakir, perempuan berusia 38 tahun yang ditangkap petugas berpakaian preman di Mumbai pada 19 Juli lalu. 

Saat itu, ia keluar rumah untuk membeli sayuran dan berpamitan kepada putra bungsunya bahwa dirinya akan segera kembali.

Namun, lebih dari tiga bulan kemudian, Fakir justru berada di sebuah desa di Satkhira, Bangladesh, terpisah dari suami dan kedua anaknya. 

Dia mengaku petugas menyita telepon genggamnya yang berisi salinan dokumen identitas, sebelum membawanya ke perbatasan dan memaksanya masuk ke Bangladesh.

“Seseorang meraih tangan saya dari belakang dan memerintahkan saya untuk masuk ke dalam kendaraan,” kata Fakir kepada Reuters.

Fakir merupakan satu dari 10 keluarga yang diwawancarai Reuters. Kerabat mereka dilaporkan mengalami penahanan, deportasi, maupun interogasi terkait status kewarganegaraan setelah nama mereka dicoret dari daftar pemilih India.

Padahal, sejumlah korban mengaku memiliki dokumen identitas dan catatan keluarga India. Bahkan, orang tua serta saudara mereka masih tercatat dalam daftar pemilih.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan keterkaitan antara revisi besar-besaran daftar pemilih dengan kebijakan pemerintah India untuk mengidentifikasi dan mengusir orang-orang yang dicurigai sebagai imigran ilegal. 

Padahal, penghapusan nama dari daftar pemilih tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang merupakan warga negara asing.

Secara nasional, revisi tersebut menghapus sekitar 130 juta nama dari daftar pemilih. Di Benggala Barat, sekitar sembilan juta nama dicoret menjelang pemilihan negara bagian pada awal 2026.

Menurut Sabar Institute yang berbasis di Kolkata, sekitar 70 persen dari 2,7 juta nama yang dihapus setelah proses peninjauan lebih lanjut berasal dari kelompok Muslim. Padahal, Muslim hanya mencakup sekitar 27 persen dari total populasi Benggala Barat.

Kondisi ini memunculkan tuduhan bahwa kebijakan tersebut secara tidak proporsional berdampak terhadap komunitas Muslim, yang merupakan kelompok minoritas terbesar di India.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia juga menyoroti meningkatnya diskriminasi terhadap Muslim sejak Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa pada 2014. Namun, BJP membantah menargetkan warga negara yang sah melalui revisi daftar pemilih tersebut.

Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, bahkan menghubungkan revisi daftar pemilih dengan upaya mengusir imigran ilegal dalam sebuah rapat umum di Haryana pada 5 November.

“BJP bertekad untuk mendeteksi penyusup, menghapus mereka dari daftar pemilih, dan setelah itu, kami akan memilih mereka satu per satu dan mengusir mereka dari negara ini,” ujar Shah.

Benggala Barat menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak kebijakan tersebut, terutama bagi komunitas Muslim berbahasa Bengali. 

Persoalan kewarganegaraan di wilayah ini memiliki sejarah panjang karena pembagian India oleh Inggris pada 1947 dan perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971 menyebabkan jutaan orang berpindah melintasi perbatasan.

Perjuangan hukum para korban

Kasus Fakir kini diperjuangkan suaminya, Jumman, melalui jalur hukum. Petisi yang diajukan keluarganya ke Mahkamah Agung India pada Agustus lalu menyatakan bahwa penghapusan nama dari daftar pemilih tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan kewarganegaraan seseorang.

Dokumen keluarga yang ditinjau Reuters menunjukkan bahwa orang tua dan kakek-nenek Fakir telah terdaftar sebagai pemilih di Swarupnagar, Benggala Barat, sejak pemilihan nasional pertama India pada 1952. Nama Fakir sendiri tercatat dalam daftar pemilih setidaknya sejak 2008.

Namun, Kantor Registrasi Regional Orang Asing Mumbai menyampaikan kepada Pengadilan Tinggi Calcutta bahwa Fakir menunjukkan akta kelahiran Bangladesh selama pemeriksaan dan gagal memberikan bukti dokumenter yang sah untuk membuktikan kewarganegaraan India.

Fakir membantah keterangan tersebut. Ia mengatakan pihak berwenang telah menyita telepon genggamnya sehingga dirinya tidak memiliki kesempatan menunjukkan salinan dokumen identitas yang tersimpan di perangkat tersebut.

Kasus serupa dialami Nasiruddin Sheikh, seorang pedagang peralatan dapur yang ditahan bersama sejumlah orang lainnya setelah nama mereka dihapus dari daftar pemilih.

Sheikh mengaku polisi menahannya bersama 22 orang lainnya ketika sedang bekerja di Chhattisgarh, ratusan kilometer dari tempat tinggalnya.

Sebanyak 19 orang dibebaskan setelah 14 hari karena nama mereka ditemukan dalam daftar pemilih yang telah direvisi. Sementara itu, Sheikh dan tiga orang lainnya yang namanya tidak tercantum harus menjalani penahanan selama 32 hari.

“Seorang polisi mengatakan kepada saya, 'Nama Anda tidak ada dalam daftar pemilih. Anda adalah warga negara Bangladesh,'” ungkap Sheikh.

Dia menggambarkan tempat penahanannya sebagai sebuah aula besar dengan tempat tidur yang mampu menampung lebih dari 60 orang. Para tahanan juga menjalani pemeriksaan medis dan registrasi biometrik sebelum ditempatkan di lokasi tersebut.

“Itu adalah penjara dalam segala hal. Kami tidak bisa keluar,” katanya.

Sementara itu, pihak kepolisian dan pengacara pemerintah negara bagian menyampaikan kepada Pengadilan Tinggi Calcutta bahwa Benggala Barat tidak memiliki kamp penahanan permanen.

Di sebuah pusat penampungan bagi migran asing yang dicurigai di Murshidabad, wartawan Reuters melihat pakaian tergantung di dalam kompleks dan sejumlah orang mengintip dari balik jendela. Lokasi tersebut dijaga ketat dengan sebuah ambulans dan bus polisi tertutup terparkir di dalamnya.

Aktivis hak asasi manusia Kirity Roy menilai lambatnya proses peradilan semakin memperburuk keadaan para korban yang tengah memperjuangkan hak mereka.

“Ada jutaan kasus terkait penghapusan nama dari daftar pemilih dan orang-orang menunggu keadilan. Pengadilan berjalan lambat. Kami putus asa dengan apa yang terjadi,” ujarnya.

Kasus-kasus tersebut kini menjadi sorotan atas dampak revisi daftar pemilih terhadap hak-hak warga, khususnya komunitas Muslim yang menghadapi persoalan status kewarganegaraan di India.  

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads