Jakarta, MUI Digital— Rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia masih menyisakan persoalan yang menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengakui bahwa sejumlah pandangan Andrea Bocelli mengenai perdamaian patut diapresiasi. 

Namun, menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menghapus persoalan terkait dukungan dana yang disebut diberikan kepada Israel. Terlebih isu Palestina menyangkut sensitivitas publik yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah.

“Ya, itu bagus, memang bagus. Tapi jejaknya tidak bisa dihapus. Kalau boleh menyebut, ini sebagai dosa besar. Dosa besar,” ujarnya saat ditemui setelah kegiatan Dialog Bersama dan Pernyataan Sikap atas Rencana Konser Andrea Bocelli di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dia menjelaskan, sikap MUI bukan semata-mata soal penyelenggaraan sebuah konser, melainkan juga menyangkut sentimen publik dan potensi dampaknya terhadap stabilitas nasional. 

Dia mengingatkan, keputusan pemerintah perlu mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas daripada sekadar keuntungan ekonomi.

Prof Sudarnoto menilai, persoalan Palestina memiliki sensitivitas yang sangat tinggi bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, rencana penyelenggaraan konser tersebut perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak memicu dampak yang tidak diinginkan.

Dia juga mengingatkan bahwa apabila pemerintah tetap memberikan izin penyelenggaraan konser, hal itu berpotensi memunculkan sentimen negatif terhadap Indonesia di tengah kuatnya perhatian publik terhadap isu Palestina.

“Ketika pemerintah tetap memberikan izin dan tetap tampil, narasinya luar biasa negatif pada Indonesia karena sentimen publik itu sudah terlihat sekarang ini. Soal Palestina itu bagi kita sangat sensitif sekali,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa MUI akan tetap menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait persoalan tersebut. 

Sebagai lembaga keagamaan, MUI memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan pandangannya, terlepas dari keputusan akhir yang nantinya diambil pemerintah.

“MUI tidak akan pernah tidak bersuara. Kalau tidak didengar, ya itu urusan pemerintah. Tapi saya berharap pemerintah akan mendengar,” kata dia.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang lebih luas dalam mengambil keputusan. 

Dia mengingatkan agar kepentingan ekonomi tidak menjadi satu-satunya pertimbangan, sementara dampaknya terhadap stabilitas nasional justru terabaikan.

“National interest, ekonomi, ya. Tapi jangan juga karena ekonomi kemudian harus melakukan cara-cara seperti ini. National interest yang penting menurut saya jauh lebih penting dari sekadar ekonomi angka-angka itu adalah stabilitas nasional,” ujar dia.