London, MUI Digital — Menteri Dalam Negeri Inggris Shabana Mahmood tidak secara langsung menyatakan apakah Inggris merupakan negara yang Islamofobia ketika ditanya mengenai pandangan masyarakat terhadap Islam dan Muslim di negaranya.

Mahmood menyampaikan hal tersebut dalam sebuah diskusi yang digelar Tony Blair Institute di sela-sela konferensi Partai Buruh Inggris. 

Dalam kesempatan itu, ia menyoroti bagaimana pembahasan mengenai Islam dan Muslim di Inggris selama ini kerap ditempatkan dalam kerangka keamanan nasional, terorisme, dan ekstremisme.

“Perdebatan tentang Islam dan Inggris serta Muslim di Inggris sangat banyak dibingkai dalam ruang keamanan nasional, terorisme, dan ekstremisme,” ujar Mahmood, sebagaimana dikutip dari Birmingham Mail, Kamis (1/10/2026).

Menurut Mahmood, pemahaman terhadap ajaran Islam juga dapat menjadi persoalan ketika teks agama dibaca secara literal tanpa memperhatikan konteks. 

Ia menilai, terdapat pihak-pihak ekstremis yang mengambil ayat dari konteksnya dan menggunakannya untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat secara umum.

Di tengah perdebatan tersebut, Mahmood justru menekankan pentingnya interaksi langsung antarmasyarakat. Menurut dia, percakapan sehari-hari dengan warga dapat memberikan gambaran yang lebih positif mengenai hubungan sosial dibandingkan perdebatan politik yang kerap menggunakan istilah-istilah teknis.

“Proses berinteraksi dengan sesama warga biasanya memberi saya lebih banyak harapan daripada hal lainnya,” katanya.

Mahmood juga menggambarkan percakapan sederhana antarwarga sebagai bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat. Menurutnya, interaksi yang berlangsung secara alami dapat menjadi sumber inspirasi dan harapan mengenai masa depan.

Shabana Mahmood merupakan anggota parlemen dari Birmingham Ladywood. Ia kembali ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri Inggris pada 20 Juli 2026, setelah sebelumnya menduduki jabatan tersebut sejak September 2025.

Dalam forum yang sama, Mahmood turut menyinggung kepemimpinan Perdana Menteri Inggris sebelumnya, Keir Starmer.

Ia menilai terdapat sejumlah kesalahan dalam kebijakan dan komunikasi politik pemerintah yang kemudian harus dikoreksi.

Menurut Mahmood, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebijakan yang diambil, tetapi juga kemampuan pemerintah menjelaskan kepada publik alasan di balik keputusan politik serta pelajaran yang diperoleh dari kesalahan tersebut.

“Kesalahan telah terjadi, tetapi menurut saya persoalan sebenarnya adalah tidak mampu memberikan penjelasan politik mengenai apa yang sedang terjadi,” ujarnya.

Ia menambahkan, seorang pemimpin politik menghadapi pengawasan publik yang besar sehingga kemampuan berkomunikasi menjadi bagian penting dalam menjalankan pemerintahan.

Pernyataan Mahmood mengenai Islam dan Muslim tersebut muncul ketika pemerintah Inggris juga tengah memperkuat kebijakan terkait keamanan dan ekstremisme. 

Pada Agustus 2026, pemerintah Inggris mengumumkan pembentukan pusat internasional Countering Violent Extremism Hub di London untuk memperkuat kerja sama dalam mencegah ekstremisme kekerasan.