JAKARTA, MUI Digital — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan menerbitkan buku berjudul Haji 2026: Wajah Baru Haji Indonesia. 

Buku terbitan Haji dan Umrah Press ini merekam penyelenggaraan haji perdana di bawah Kemenhaj, termasuk berbagai pembenahan layanan bagi jamaah.

“Buku ini semacam menjadi buku induk. Isinya mencakup lengkap penyelenggaraan haji sehingga tepat untuk dijadikan referensi bagi penyelenggara, praktisi, akademisi, pengamat dan pihak lainnya," ujar Ketua Tim Penyusun Buku, Akhmad Fauzin, di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Fauzin, yang juga menjabat Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, menjelaskan bahwa buku tersebut merekam seluruh proses penyelenggaraan haji.

Prosesnya dimulai dari persiapan keberangkatan jamaah di Tanah Air, selama berada di Tanah Suci, hingga jamaah kembali ke Indonesia. Buku ini juga dilengkapi data dalam bentuk infografik dan foto.

Penyelenggaraan haji 2026 menjadi babak baru perhajian Indonesia. Tata kelola haji ditangani sepenuhnya oleh Kemenhaj, kementerian khusus yang mulai bertugas pada 8 September 2025. 

Kehadiran kementerian ini dilatarbelakangi tekad Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan layanan bagi jamaah haji Indonesia.

Kemenhaj di bawah kepemimpinan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan sejumlah pembenahan. 

Perubahan itu tidak hanya menyentuh aspek kelembagaan, tetapi juga layanan yang langsung dirasakan jamaah, seperti penurunan biaya haji, penyamarataan antrean, penguatan standar kesehatan, dan pembukaan embarkasi baru.

Layanan jamaah di Arab Saudi juga ikut dibenahi. Kemenhaj meningkatkan kualitas hotel, membuat standar baru layanan bus, menyediakan makanan siap saji atau ready-to-eat (RTE), mendirikan layanan kesehatan satelit, serta menghadirkan layanan khusus bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Kemenhaj juga menggandeng sejumlah kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum untuk memberantas praktik rente dan penipuan terhadap jamaah. 

Kemenhaj menyebut langkah ini berhasil mencegah praktik ilegal sekaligus menyelamatkan uang negara dari potensi penyimpangan dan korupsi.

Kemenhaj menilai buku ini bukan sekadar rekam jejak sejarah, tetapi juga wujud transparansi dan komitmen kepada masyarakat. 

Kemenhaj berharap capaian yang telah diraih dapat terus dijaga dan disempurnakan, demi penyelenggaraan haji yang semakin aman, nyaman, dan berkeadilan bagi jamaah Indonesia.

"Harapannya, buku ini semakin mudah untuk dibaca sehingga memberikan kemanfaatan yang besar kepada publik," pungkas Fauzin.