JAKARTA, MUI.OR.ID--Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung menangani kasus Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang bermasalah.

MUI menilai, perhatian Presiden Prabowo terhadap kasus ini membuktikan bahwa negara hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut yang sangat merugikan masyarakat. 

"Saya mengapresiasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang proyek tersebut. (Sebelumnya) negara tidak hadir, di bawah kepemimpinan Prabowo negara hadir," kata Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2 KH Masduki Baidlowi kepada MUIDigital, Rabu (22/1/2025). 

Ketua MUI Bidang Infokom ini menyatakan, masyarakat Banten khususnya yang berada di wilayah proyek bermasalah tersebut sangat senang dengan perhatian dari Presiden Prabowo. 

"Rakyat Tangerang, Banten, merasa senang, merasa ada pihak kepemimpinan yang memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada masyarakat Banten. Hadirnya negara sangat penting," tegasnya.

Menurutnya, kejadian ini tidak terlepas dari oknum elit nasional kepemimpinan di masa lalu yang berkolaborasi dengan oligarki.

"Karena di masa lalu ada oknum kepemimpinan elite nasional yang menjadi masalah. Ketika Pemimpin berkolaborasi dengan oligarki yang kolaborasinya menjauhi kepentingan masyarakat, otomatis masyarakat menjadi korban. Itulah PSN di PIK 2," kata dia.

"Ini ada dugaan oknum-oknum aparat pemerintahan, aparat-aparat keamanan itu terlibat di proses ini. Ada kecenderungan permainan oligarki, dengan pengusaha besar dengan elite-elite kepeminpinan bermain, (sehingga) rakyat menjadi korban," tuturnya. 

 

Terkait pembuatan pagar laut di pesisir pantai Tangerang yang diduga erat kaitannya dengan proyek tersebut, MUI yakin bahwa pagar tersebut tidak dibuat oleh nelayan. 

Salah satu alasannya, karena adanya pagar laut tersebut justru bisa menghambat aktivitas para nelayan dalam mencari ikan di laut untuk kebutuhannya sehari-hari. 

"Tidak mungkin nelayan, itu menghambat rezeki mereka. Rezeki makan sehari-hari saja susah. Itu menghadang cari rezekinya sendiri. Ada pengembang yang berkehendak seperti itu," kata Kiai Masduki.

MUI juga menyatakan secara tegas tidak takut untuk meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indak Kapuk (PIK) 2 untuk dicabut. 

Kiai Masduki menyampaikan bahwa ini adalah kebenaran yang harus ditegakkan. Dia menceritakan, awal mula rekomendasi agar PSN di PIK 2 karena MUI mendapatkan banyak masukan terkait mudharatnya dari proyek tersebut yang menyebabkan kerepotan di masyarakat.  

Kemudian, bertepatan dengan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI pada 17-19 Desember 2024, lalu salah satu pembahasannya terkait PSN di PIK 2 yang meminta agar proyek tersebut dicabut. 

Kiai Masduki menyampaikan, MUI mengaku turut concern pada persoalan tersebut karena ini adalah permasalahan umat dan strategis nasional yang pelaksanaannya banyak mudharatnya dan merugikan masyarakat. 

"Ini satu-satunya rekomendasi dalam rapat pimpinan MUI setelah Mukernas akhirnya ditindaklanjuti dengan dibuat tim agar rekomendasi bisa berjalan dan diperjuangkan oleh MUI," kata Kiai Masduki.

Sebagai Ketua Tim, Kiai Masduki kemudiaan berkoordinasi dengan pemerintah, MUI Banten, dan MUI Tangerang. Hasil koordinasi tersebut membuktikan dan menjelaskan bahwa PSN di PIK 2 sudah menyalahi aturan pelaksanaannya. 

Kiai Masduki menekankan, sebelum Mukernas IV MUI berlangsung, selain informasi yang didapat, pihaknya juga telah melakukan riset ke berbagai pihak dan melakukan pengecekan ke lapangan sehingga, berani untuk meminta PSN di PIK 2 dicabut. Hal ini tidak terlepas dari bukti-bukti di lapangan yang banyak sekali masalah. 

Kiai Masduki menuturkan, perampasan tanah di area proyek tersebut diduga kuat ada keterlibatan oknum aparat, seperti TNI dan Polri serta pemerintahan di tingkat pusat hingga desa. 

"Batas tanah PSN belum jelas. Tidak dijelaskan secara pasti. Kayaknya disengaja agar pengembang PSN tersebut bisa secara leluasa mencaplok tanah-tanah rakyat secara tidak adil. Fakta di lapangan, NJOP turun. Padahal di mana-mana khususnya di Indonesia, NJOP dari tahun ke tahun naik," tegasnya.

(Sadam ed: Fakhruddin)