Pergeseran Geopolitik Timur Tengah

Jakarta, MUI Digital — Konflik besar yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel sejak Februari 2026 lalu telah mengguncang fondasi tatanan geopolitik Timur Tengah yang selama bertahun-tahun dibangun Washington dan sekutunya.

Maka, kesepakatan damai AS-Iran yang ditandatangani pada 17 Juni 2026 bukan sekadar dokumen gencatan senjata, melainkan penanda berakhirnya sebuah era dan kelahiran tatanan baru.

Perubahan besar ini mengingatkan kita pada teori klasik Ibnu Khaldun (1332-1406 M), sejarawan dan filsuf sosial muslim terkemuka, yang dalam magnum opus-nya, Al-Muqaddimah (sekitar 1377 M), menguraikan siklus alami peradaban yang dimulai dari lahir, tumbuh, mencapai puncak kejayaan, dan akhirnya mengalami kemunduran, digantikan oleh kekuatan baru yang lebih solid dan bersemangat.

Baca juga: Nasib Gencatan Senjata Gaza di Ujung Tanduk

Penurunan Peradaban Barat

Gelombang perubahan ini tidak hanya terasa di kawasan, tetapi juga memicu perdebatan global tentang arah kepemimpinan dunia ke depan.

Cendekiawan muslim Indonesia, Prof Din Syamsuddin, dalam pidatonya pada peringatan International Day for Dialogue among Civilizations di Gedung DPR RI, Jakarta, 10 Juni 2026—sebagaimana dilaporkan oleh MUI Digital (11 Juni 2026)—menegaskan bahwa supremasi Barat dalam memimpin peradaban global saat ini tengah mengalami penurunan (declining).

“Dalam pembacaan saya, ini adalah sebuah upaya untuk menunda kejatuhan Barat. Jadi, maaf untuk mengatakan, Barat sedang menurun. West is declining,” ujarnya di hadapan para peserta.

Menurutnya, ketegangan geopolitik terakhir, termasuk konstelasi yang melibatkan AS-Israel dan Iran, merupakan potret nyata dari kepanikan global dan upaya untuk menunda kejatuhan Barat.

Pandangan Din Syamsuddin ini sejalan dengan siklus peradaban yang dijelaskan Ibnu Khaldun. Dalam Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengamati bahwa peradaban tidaklah statis; pergeseran kekuasaan dari satu kelompok ke kelompok lain adalah hukum sejarah yang alami.

Sebuah dinasti atau kekuatan biasanya berjalan selama tiga hingga lima generasi—dimulai dari penaklukan oleh kelompok dengan ashabiyyah (solidaritas sosial) tinggi, kemudian masa kejayaan, diikuti kemewahan dan kelengahan, hingga akhirnya kemunduran akibat hilangnya ashabiyyah dan digantikan oleh kekuatan baru yang lebih bersatu.

Din Syamsuddin menekankan bahwa sejarah peradaban dunia selalu berputar—setelah era kejayaan Persia, Mesopotamia, China, hingga masa keemasan Islam pada abad ke-9 hingga ke-11, kini giliran Asia yang mengambil alih kemudi global.

“Suka atau tidak suka, agree or disagree, sekarang telah terjadi pergeseran pusat gravitasi ekonomi dan geopolitik dunia dari Atlantik ke Pasifik, dengan munculnya Asia Timur dan kebangkitan China. Asia Pasifik adalah episentrum peradaban baru,” tegasnya.

Baca juga: Indikasi Ketidakharmonisan AS-Israel

Sekarang kita lihat analisis dari cendekiawan Barat. Philip H Gordon dari Brookings Institution dalam tulisannya berjudul “How the Iran war will change the Middle East” (10 Juni 2026) juga mencerminkan “pola Khaldunian”.

Gordon mencatat bahwa perang 2026 di Iran mengikuti pola berulang yang terlihat dalam upaya-upaya AS sebelumnya untuk mengganti rezim, yakni mulai dari menabur kekacauan regional, merusak kekuatan lunak dan aliansi AS, serta secara tak terduga memberdayakan musuh-musuhnya.

Ini adalah gambaran klasik dari kemunduran sebuah kekuatan yang kehilangan ashabiyyah (kohesi dan solidaritas internal) yang membuatnya rentan terhadap tantangan dari kekuatan baru.

Louise Fawcett, Professor of International Relations di University of Oxford, dalam tulisannya yang berjudul “The Middle East Amid the Changing Global Politics of Regionalism” dalam buku Essays on Global Regionalism I (Springer, 2026), menegaskan bahwa Timur Tengah adalah “laboratorium” politik dunia kontemporer seperti yang diungkapkan Brownlee & Ghiabi (2025: xxvi).

Kawasan ini memberikan kasus teladan untuk mengungkap hubungan baru antara regional dan global yang sedang berlangsung, di mana negara-negara kuat dan sistem aliansi yang bergeser dapat menggantikan organisasi formal.

Gagalnya Kesepakatan Abraham

Tatanan regional yang ingin dibangun AS dan Israel melalui Kesepakatan Abraham kini dipandang telah gagal total. Kesepakatan yang dicanangkan pada 2020 sebagai terobosan bersejarah untuk normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab itu tidak pernah benar-benar menyelesaikan akar konflik di kawasan.

Philip H Gordon menegaskan bahwa perang Iran justru akan semakin memecah belah Israel, baik dari negara-negara Teluk maupun dari Amerika Serikat sendiri—berlawanan dengan tujuan jangka panjang pemerintahan Trump untuk mengintegrasikan Israel ke kawasan.

Kegagalan ini semakin terlihat setelah perang Gaza berkepanjangan yang dimulai pada Oktober 2023, yang membawa isu Palestina kembali ke sorotan utama dan memaksa sejumlah pemerintah menghentikan langkah memperluas hubungan dengan Israel.

Menurut Gordon, normalisasi lebih lanjut antara Israel dan negara-negara Arab menjadi semakin tidak mungkin terjadi. Sementara itu, Din Syamsuddin juga sempat menyoroti terkait tragedi kemanusiaan dan genosida di Gaza sebagai bagian dari “pusaran” kekacauan besar yang melanda dunia, dengan sekitar 120 konflik bersenjata yang berkecamuk di berbagai belahan dunia.

Baca juga: Israel Menuju Negara yang Terisolasi

Upaya Donald Trump pada akhir Mei 2026 untuk memaksa hampir semua negara Arab dan Islam bergabung dengan Kesepakatan Abraham sebagai prasyarat penyelesaian dengan Iran justru memperburuk keadaan.

Usulan itu mengandung kesalahan faktual dasar bahwa setengah dari negara yang disebut Trump (Mesir, Yordania, Turki) telah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak sebelum adanya Kesepakatan Abraham.

Gordon mencatat bahwa prospek negara-negara seperti Arab Saudi untuk bergabung dalam waktu dekat hampir tidak ada, mengingat keengganan Israel untuk berkomitmen pada negara Palestina dan meningkatnya kemarahan publik terhadap Israel.

Sementara itu, negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan menyatakan tidak memiliki niat bergabung dalam kondisi saat ini. Seorang diplomat senior Pakistan menggambarkan absurditasnya, yakni meminta negara-negara muslim untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di tengah tragedi Gaza berisiko memperdalam garis pemisah regional, bukan menyembuhkannya.

Dalam amatan Fawcett, merujuk Dessouki (2015), bahwa sistem Arab terus berevolusi, namun dalam konteks mempertimbangkan warisan dan jalur-jalurnya dalam lingkungan Timur Tengah dan Afrika Utara yang lebih luas.

Ini adalah regionalisme yang mencerminkan hierarki regional dan internasional baru serta pendekatan yang lebih berbasis transaksi terhadap kerja sama dan pembuatan kebijakan luar negeri. Dengan demikian, ia mengarah pada masa depan alternatif bagi tatanan regional dan global.

Terbentuknya Poros Regional Baru

Di tengah keruntuhan tatanan lama, poros regional baru mulai terbentuk. Ini adalah manifestasi kontemporer dari siklus Ibnu Khaldun bahwa ketika sebuah kekuatan mengalami kemunduran, kekuatan baru dengan ashabiyyah yang tinggi akan muncul untuk mengisi kekosongan.

Pakistan-Saudi Arabia Mutual Defense Agreement (SMDA) telah ditandatangani September 2025, dengan klausul pertahanan kolektif eksplisit seperti Pasal 5 NATO.

Pakistan dan Arab Saudi berencana memperluas perjanjian bilateral ini menjadi pengelompokan keamanan kolektif, dengan Turki dan Qatar sebagai negara pertama yang bergabung serta Mesir sebagai anggota potensial kelima.

Menteri Produksi Pertahanan Pakistan, Raza Hayat Harraj, dalam wawancara dengan Reuters Januari 2026, menegaskan bahwa perjanjian trilateral Pakistan–Arab Saudi–Turki adalah sesuatu yang sudah dalam proses.

Baca juga: Provokasi Berantai Israel Mengancam Dunia

Poros baru ini tidak memposisikan diri sebagai proyek konfrontasi ideologis, melainkan kerangka pragmatis untuk mengelola keseimbangan dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh keterlibatan Amerika yang semakin berkurang.

Pakistan menyediakan dimensi militer dan pencegahan, Turki menawarkan pengalaman manufaktur pertahanan dan kemampuan intervensi bergerak, sementara Arab Saudi dan Qatar memberikan bobot finansial dan energi.

Dorongan untuk membangun tatanan baru yang lebih inklusif ini juga mengemuka dalam pidato Din Syamsuddin yang dikutip di atas. Ia mendesak agar momentum kebangkitan Asia tidak hanya berfokus pada dominasi ekonomi dan kekuatan militer, melainkan pada rekonstruksi moralitas universal. Ia mendorong lahirnya tata dunia baru (new world order) yang meninggalkan ego hegemonik dan kembali pada nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Dalam sebuah analisis Al Jazeera Centre for Studies yang berjudul “In the Wake of the War on Iran: A Chance to Shape a New Regional Order” (17 Mei 2026) dijelaskan bahwa konflik ini telah mendorong perlunya konsensus regional baru yang mengatasi kegagalan masa lalu dan berlandaskan pada penolakan terhadap kebijakan eksklusi atau pemaksaan di antara para anggotanya. Artinya, ini adalah sebuah upaya untuk membangun ashabiyyah baru di tingkat regional.

Peran negara-negara ini dalam kesepakatan AS-Iran menunjukkan transformasi dari mediator menjadi arsitek tatanan baru, dengan Pakistan memimpin mediasi hingga kesepahaman dikenal sebagai “Nota Islamabad”.

Arab Saudi, Mesir, Pakistan, dan Turki secara resmi menyambut penandatanganan nota kesepahaman dalam pernyataan bersama pada 21 Juni 2026, menyebutnya sebagai langkah penting menuju de-eskalasi.

Fenomena ini mencerminkan apa yang Fawcett sebut sebagai “kawasan yang aktif” di mana negara-negara kuat dan sistem aliansi yang bergeser dapat menggantikan organisasi formal, sebagaimana ditunjukkan ketika Arab Saudi memilih ketidakberpihakan dalam perang Ukraina atau menjadi tuan rumah pembicaraan antara pihak-pihak yang bertikai dalam perang tersebut.

Baca juga: Perang Kawasan Teluk dan Ancaman Ekonomi Syariah–Halal

Dampak Perang terhadap Negara-Negara Teluk

Philip H Gordon mengidentifikasi setidaknya tiga konsekuensi utama perang Iran terhadap kawasan.

Pertama, negara-negara Teluk akan mencari otonomi yang lebih besar dari AS. Keputusan AS dan Israel untuk melancarkan serangan terhadap Iran, bertentangan dengan penilaian terbaik negara-negara Teluk, membuat mereka terkejut dan mengakibatkan konsekuensi yang mereka takuti: serangan berkelanjutan Iran terhadap infrastruktur energi dan sipil serta penutupan Selat Hormuz yang menghancurkan ekonomi mereka yang bergantung pada ekspor energi.

Akibatnya, negara-negara di kawasan akan mengurangi ketergantungan pada AS yang sekarang mereka anggap tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diandalkan. Ini adalah contoh nyata dari apa yang oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai hilangnya kepercayaan terhadap kekuatan yang memerintah—sebuah tanda awal kemunduran.

Meski AS akan tetap menjadi mitra utama, negara-negara Teluk kemungkinan akan meningkatkan belanja pertahanan dengan mendiversifikasi pemasok ke arah Eropa, Korea Selatan, dan Australia.

Mereka juga akan berinvestasi cepat dalam jalur ekspor alternatif melalui jaringan pipa baru untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz dan kemauan serta kemampuan militer AS untuk menjaganya tetap terbuka.

Kedua, perang ini memperburuk perpecahan di antara negara-negara Teluk. Alih-alih menyatukan negara-negara regional melawan musuh bersama, perang justru memperburuk ketegangan yang tumbuh di antara negara-negara yang terkena dampak dengan cara yang sangat berbeda.

UEA, misalnya, terkena lebih dari 3.000 rudal dan drone—lebih banyak daripada semua negara GCC lainnya digabungkan. Sebaliknya, Arab Saudi justru mengalami peningkatan pendapatan minyak sekitar $9 miliar akibat harga yang melonjak, berkat pipa East-West ke Laut Merah yang memungkinkannya terus mengekspor sebagian besar produksi minyaknya. Sementara pendapatan minyak UEA justru turun lebih dari $1,5 miliar. Dampak yang berbeda ini berkontribusi pada keputusan UEA pada 28 April untuk keluar dari OPEC.

Baca juga: 8 Dusta Amerika Serikat dalam Perang Iran

Fawcett mencatat bahwa lembaga formal masih tetap penting. Liga Arab, misalnya, telah menyusun rencana rekonstruksi Gaza untuk menyeimbangkan ambisi AS dan Israel, dan GCC telah mengatasi ketegangan internal baru-baru ini dan akan terus menawarkan regionalisme tingkat rendah yang memungkinkan negara-negara untuk terlibat dalam kebijakan peningkatan rezim.

Namun demikian, ini adalah jenis regionalisme yang berbeda, yang mencerminkan pendekatan yang lebih berbasis transaksi terhadap kerja sama dan pembuatan kebijakan luar negeri.

Posisi Israel Terancam

Di tengah perubahan ini, Israel berada di posisi paling terancam. Kesepakatan AS-Iran tidak mencakup tuntutan utama Israel, seperti pembatasan program rudal Iran atau pembongkaran fasilitas nuklirnya.

Israel merespons dengan mencoba menggagalkan kesepakatan melalui eskalasi di Lebanon, namun strategi ini justru memperdalam isolasinya. Serangan yang telah menewaskan lebih dari 4.000 orang sejak Maret 2026 memicu kecaman internasional dan bahkan ketidaksenangan dari sekutu utamanya sendiri. Trump bahkan menyatakan tidak senang dengan cara Israel menangani Lebanon dan Hizbullah.

Sementara itu, Gordon menekankan pula bahwa perang Iran akan berdampak besar pada hubungan antara Israel, AS, dan tetangga-tetangga Israel di Timur Tengah. Bahkan sebelum perang Iran, sikap AS terhadap Israel sudah sangat negatif, didorong oleh konsekuensi perang Gaza dan orientasi ultra-kanan pemerintah Israel. Dan peran Israel dalam menghasut perang yang dianggap sebagian besar orang Amerika sebagai perang yang tidak perlu dan mahal, telah mempercepat tren itu di kalangan Demokrat dan Republik.

Baca juga: Mengapa Amerika Tunduk pada Israel?

Sekitar 60 persen orang Amerika sekarang memiliki pandangan tidak menyenangkan terhadap Israel, dan 74 persen orang Amerika yang lebih muda lebih bersimpati kepada Palestina daripada Israel.

Kemungkinan AS akan segera mengakhiri bantuan keamanannya kepada Israel—terutama jika Demokrat merebut kembali kursi kepresidenan pada 2029 dan kebijakan Israel tidak berubah—kini sangat nyata.

Peran Israel dalam perang Iran juga akan menghentikan prospek kesepakatan normalisasi lebih lanjut antara Israel dan negara-negara Arab.

Gordon mencatat bahwa sementara UEA mungkin mempertahankan atau bahkan memperluas hubungannya dengan Israel sebagai mitra ideologis dalam perjuangannya melawan Islamis, negara-negara GCC lainnya (termasuk Arab Saudi dan Qatar) kemungkinan akan menjauhkan diri lebih jauh dari Israel dan menolak pembentukan hubungan formal.

Negara-negara Teluk mulai menyadari bahwa Israel mendorong Washington menyerang Iran semata-mata untuk mempertahankan dominasi militernya di kawasan, tanpa memperhatikan stabilitas regional yang sangat penting bagi mereka.

Siklus Sejarah

Sebagai penutup, pergeseran geopolitik yang terjadi di Timur Tengah pascakonflik dan kesepakatan AS-Iran 2026 merupakan bukti nyata dari siklus sejarah yang digambarkan Ibnu Khaldun—bahwa tidak ada kekuatan yang abadi, dan setiap peradaban atau tatanan yang kehilangan kohesi sosial dan legitimasi moralnya pada akhirnya akan tergantikan oleh kekuatan baru yang lebih solid dan adaptif.

Keruntuhan Kesepakatan Abraham, melemahnya pengaruh AS, meningkatnya otonomi negara-negara Teluk, serta menguatnya poros regional baru seperti Pakistan–Arab Saudi–Turki menandai transisi dari tatanan lama yang hegemonik menuju tatanan baru yang lebih pragmatis dan multipolar.

Baca juga: Membaca Arah Gencatan Senjata Amerika dan Iran

Meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian—terutama bagi Israel yang kini semakin terisolasi—arah perubahan ini mengisyaratkan bahwa Timur Tengah sedang memasuki fase di mana kekuatan regional akan memainkan peran yang lebih menentukan.

Sementara itu, nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, sebagaimana disuarakan oleh para cendekiawan seperti Din Syamsuddin, harus menjadi fondasi agar tatanan baru yang lahir tidak sekadar mengulang kesalahan masa lalu, melainkan membangun perdamaian yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh pihak.