AS Tegaskan Penolakan Terhadap Aneksasi Ilegal Israel di Tepi Barat

Jakarta, MUI Digital — Amerika Serikat kembali menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk aneksasi Israel atas wilayah Tepi Barat yang diduduki. 

Penegasan tersebut disampaikan dalam sesi formula Arria di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat, di hadapan para diplomat dan anggota Dewan Keamanan.

Dikutip MUI Digital dari Daily Sabah, Rabu (13/5/2026) Duta Besar Jeff Bartos, perwakilan Amerika Serikat untuk Manajemen dan Reformasi PBB, menyampaikan, Washington terus bekerja sama dengan mitra regional dan internasional guna mendorong keamanan serta kemakmuran di kawasan Timur Tengah.

“Amerika Serikat tetap berkomitmen bekerja dalam kemitraan erat dengan Israel, negara-negara Arab utama, dan komunitas internasional untuk menghadirkan perdamaian, kemakmuran, keamanan, dan martabat bagi kawasan,” kata Bartos.

Bartos menegaskan bahwa pemerintahan Donald Trump menentang aneksasi sepihak Israel atas wilayah Tepi Barat yang diduduki serta menekankan pentingnya menjaga stabilitas kawasan.

“Sebagaimana telah ditegaskan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat menentang aneksasi Israel atas Tepi Barat. Stabilitas di Tepi Barat sangat penting bagi keamanan Israel dan sejalan dengan tujuan kami untuk mencapai perdamaian di kawasan,” ujarnya.

Baca juga: OKI Desak Dunia Akhiri Pendudukan Israel dan Dukung Kemerdekaan Palestina

Dia menambahkan bahwa pejabat Amerika Serikat terus berdialog dengan mitra internasional mengenai upaya meningkatkan stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.

Diplomat AS itu juga mengecam setiap bentuk kekerasan yang menargetkan warga sipil.

“Kami mengutuk terorisme atau kekerasan kriminal oleh pihak mana pun terhadap penduduk mana pun di Tepi Barat,” tegasnya.

Bartos turut menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap masa depan di mana warga Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan secara damai.

“Amerika Serikat akan terus bekerja menuju masa depan di mana masyarakat di Tepi Barat dan Gaza hidup dalam kebebasan, kemakmuran, dan damai bersama Israel,” katanya.

Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Misi Tetap Denmark, Prancis, Yunani, Latvia, dan Inggris untuk memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Keamanan mendengarkan kesaksian mengenai tantangan yang dihadapi warga Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Sejak pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai menjabat pada Desember 2022, aktivitas permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, terus dipercepat. Wilayah tersebut oleh PBB dianggap sebagai wilayah Palestina yang diduduki.

Sekitar 750 ribu pemukim Israel tinggal di ratusan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, termasuk sekitar 250 ribu di Yerusalem Timur. Menurut sumber Palestina, para pemukim tersebut melakukan serangan harian terhadap warga Palestina.

Sejak perang Israel di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, pasukan dan pemukim Israel disebut meningkatkan serangan di seluruh wilayah Tepi Barat. 

Lebih dari 1.100 warga Palestina dilaporkan gugur dan sekitar 12 ribu lainnya terluka, di tengah kekhawatiran mengenai kemungkinan langkah Israel untuk menganeksasi wilayah tersebut.