Menyimak Respons Negara Teluk atas Serangan Iran

Jakarta, MUI Digital — Sejak Sabtu, 28 Februari 2026, “Operation Epic Fury” (Amerika Serikat) dan “Operation Roaring Lion” (Israel) terhadap Iran telah memicu eskalasi konflik terbesar dalam dekade terakhir di Timur Tengah.

Iran terpaksa merespons—mengutip kata Presiden Iran Massoud Pezeshkian—dengan  “Operation True Promise 4” yang tidak hanya menyerang Israel, tetapi juga menyerang dengan ratusan rudal dan drone ke negara-negara Teluk, yakni sekutu dekat AS yang menjadi “tuan rumah” pangkalan militer Amerika.

Merujuk pada berita dari BBC (4/3/2026) dan Al Jazeera (7/3/2026), kota-kota seperti Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, Kuwait City, Manama, dan Doha ikut menjadi sasaran. Fasilitas minyak, bandara, hotel, bahkan kawasan permukiman terkena dampak serangan atau puing-puing rudal yang dicegat tersebut.

Baca juga: Mungkinkah Perang di Iran tanpa Akhir?

UEA menjadi target terbesar dengan lebih dari 1.000 serangan rudal dan drone sejak eskalasi dimulai. Sumber dari Anadolu (4/3/2026) memberitakan bahwa Pemerintah UEA melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan negaranya bukan pihak dalam perang ini dan tidak mengizinkan penggunaan wilayahnya untuk menyerang Iran.

Namun demikian, Pemerintah UEA tetap mempertahankan hak membela diri sesuai hukum internasional. Meski sempat muncul laporan akan mempertimbangkan respons militer, pemerintah memastikan belum ada keputusan untuk mengubah postur pertahanan (Kompas, 4/3/2026).

Bahrain, tuan rumah Pangkalan Armada Kelima AS, menunjukkan ketangguhan sistem pertahanannya dengan berhasil mencegat dan menghancurkan 92 rudal dan 151 drone sejak awal agresi yang dilakukan oleh Iran yang disebut oleh Pasukan Pertahanan Bahrain sebagai “a terrorist Iranian attack targeting the Kingdom of Bahrain” (Bernama, 8/3/2026; News of Bahrain, 3/3/2026).

Pemerintah Bahrain menegaskan bahwa penargetan objek sipil dan properti pribadi menggunakan rudal balistik dan drone merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum humaniter internasional dan Piagam PBB. Ini juga dianggap menjadi ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan regional. Oleh karena itu, mereka memiliki hak yang sah untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan guna mempertahankan kedaulatan dan keamanannya (Gulf Times, 4/3/2026).

Baca juga: Solidaritas Kita pada Iran

Arab Saudi mengambil pendekatan diplomasi dengan peringatan keras (Samaa TV, 8/3/2026). Menlu Pangeran Faisal bin Farhan melakukan pembicaraan dengan mitranya dari Iran, menyampaikan keterbukaan terhadap mediasi dan menegaskan bahwa Riyadh tidak mengizinkan AS menggunakan wilayahnya untuk menyerang Iran (Radio New Zealand, 8/3/2026).

Namun demikian, Menlu Pangeran Faisal juga memperingatkan bahwa jika serangan berlanjut terhadap infrastruktur energi Saudi, Riyadh akan mengizinkan pasukan AS menggunakan pangkalan militer mereka dan melakukan pembalasan. Kerajaan menegaskan akan mengambil semua tindakan yang penting untuk mempertahankan keamanan, termasuk opsi merespons agresi (Al Arabiya, 1/3/2026).

Qatar merespons dengan langkah diplomatik tegas kepada PBB, mengirimkan nota keempat kepada Sekjen PBB dan Dewan Keamanan melaporkan agresi Iran sebagai pelanggaran kedaulatan dan eskalasi tak dapat diterima (MOFA Qatar, 5/3/2026).

Mengutip dari Kementerian Luar Negeri Qatar (5/3/2026), Kementerian Pertahanan melaporkan pada 4 Maret 2026, Qatar diserang 10 drone dan dua rudal jelajah Iran; enam drone dicegat oleh pertahanan udara, sisanya dinetralisir oleh Angkatan Udara dan Laut.

Selain itu, Qatar juga menangkap dua sel Garda Revolusi Iran dengan 10 tersangka spionase dan sabotase. PM Qatar menolak klaim Iran bahwa serangan hanya diarahkan pada kepentingan Amerika, karena bukti menunjukkan bahwa serangan mengenai area sipil dan mengancam infrastruktur LNG.

Kuwait mengambil langkah pencegahan di sektor energi atas serangan Iran yang terkesan berulang dan bermusuhan (Bernama, 8/3/2026). Perusahaan Minyak Kuwait mengumumkan pengurangan produksi minyak mentah dan operasi pemurnian sebagai langkah antisipatif, bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi (Bernama, 8/3/2026).

Baca juga: Membaca Geopolitik Timur Tengah dalam Perspektif Hadis Akhir Zaman

Keputusan tersebut diambil setelah Iran meluncurkan rudal dan drone ke negara-negara Teluk sejak 28 Februari, yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan di lokasi sipil.

Sedangkan Irak, melalui pemimpin Kurdi Bafel Talabani (53 tahun), menolak ajakan AS untuk melibatkan milisi Kurdi dalam konflik melawan Iran. Talabani menegaskan kelompoknya tidak ingin terlibat dan lebih memilih peran sebagai jembatan diplomasi (Asharq Al-Awsat, 8/3/2026).

Talabani mengaku adanya komunikasi dengan Trump mengenai kemungkinan pengerahan milisi Kurdi, namun menolak karena akan menimbulkan masalah besar di Timur Tengah. Ia lebih menekankan peran sebagai penengah, bukan pihak yang bertempur (Republika, 8/3/2026).

Kalkulasi Strategis

Setelah menyimak respons dari sejumlah negara Teluk di atas, pertanyaan yang mengemuka adalah: Mengapa negara-negara Teluk—yang memiliki kemampuan militer cukup canggih dan aliansi kuat dengan AS—memilih menahan diri dan tidak membalas serangan Iran?

Bukankah kedaulatan mereka telah dilanggar? Bukankah warga sipil mereka menjadi korban?

Jawabannya terletak pada kalkulasi strategis yang kompleks, di mana menahan diri justru menjadi pilihan paling rasional di tengah pusaran konflik yang tidak mereka kehendaki.

Pertama, negara-negara Teluk tidak menginginkan perang ini sejak awal. Mereka adalah “reluctant bystanders”, atau pihak yang terpaksa terlibat dalam konflik yang tidak mereka mulai.

Sebagaimana ditulis Sultan Al-Khulaifi, senior researcher di Center for Conflict and Humanitarian Studies, negara-negara Teluk telah menginvestasikan modal diplomatik besar untuk mencegah secara tepat momen ini.

Mereka telah terlibat dengan Teheran, mempertahankan kedutaan, dan memberikan jaminan berulang bahwa wilayah mereka tidak akan digunakan sebagai landasan serangan terhadap Republik Islam Iran (Al Jazeera, 7/3/2026).

Negara-negara Teluk cenderung ingin damai dengan membangun harmoni. Saudi Arabia memilih dialog pada 2019 dan menandatangani kesepakatan normalisasi yang ditengahi China pada 2023.

Sementara Qatar bertahun-tahun menjadi mediator antara Hamas dan Israel, juga antara Iran dan AS. Sedangkan Oman menjadi saluran komunikasi diam-diam yang menjaga dialog tetap terbuka.

Mereka telah memberikan segalanya untuk perdamaian, dan kini mereka menuai rudal sebagai balasan. Tetapi jika mereka membalas Iran, hal ini berarti mengakui bahwa tahun-tahun diplomasi itu sia-sia.

Kedua, serangan Iran justru memperkuat solidaritas internal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), tetapi tidak serta-merta mendorong respons militer kolektif.

Dalam sidang darurat 1 Maret, Dewan Menteri GCC mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam serangan Iran sebagai tindakan keji dan pelanggaran serius terhadap kedaulatan. Begitu juga ditegaskan soal hak untuk membela diri (BBC, 4/3/2026). Namun, pernyataan keras itu tidak diikuti dengan aksi militer. Mengapa?

Para pemimpin Teluk sadar bahwa respons militer justru akan menjerumuskan kawasan ke dalam perang berkepanjangan yang dampaknya tak terbayangkan.

Barbara Plett-Usher, koresponden BBC di Doha, melaporkan bahwa sejauh ini negara-negara Teluk menolak mengizinkan AS menggunakan wilayah udara dan darat mereka untuk meluncurkan serangan ke Iran (BBC, 4/3/2026). Ini menunjukkan bahwa meskipun marah, mereka tetap berpegang pada prinsip tidak menjadi bagian dari agresi.

Ketiga, kepentingan ekonomi menjadi pertimbangan utama. Uni Emirat Arab, misalnya, mengalami serangan terbesar di antara negara-negara Teluk.

Dalam tulisannya, “The Gulf that emerges from the Iran war will be very different” (Atlantic Council, 2/3/2026), Direktur Proyek Integrasi Timur Tengah di Rafik Hariri Center & program-program Timur Tengah Atlantic Council, Allison Minor mencatat bahwa UEA menghadapi hampir 150 rudal dan 500 drone dalam 48 jam pertama yang jumlahnya hampir menyamai serangan terhadap Israel.

Namun di sini menjadi dilematis, membalas Iran berarti mempertaruhkan reputasi Dubai sebagai pusat bisnis dan pariwisata global yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Seperti dikutip Minor dari Atlantic Council (2/3/2026), pada 2019 UEA memilih de-eskalasi dengan Iran justru karena menyadari bahwa konfrontasi terlalu berisiko dan jaminan keamanan AS tidak cukup.

Kini, dengan serangan yang jauh lebih dahsyat, logika yang sama justru semakin kuat: membalas akan menghancurkan fondasi ekonomi yang bergantung pada stabilitas.

Keempat, ada kekecewaan terhadap AS yang tidak memberi peringatan dini. Laporan Associated Press mengungkap bahwa para pejabat Teluk kecewa karena tidak diberi tahu sebelumnya tentang serangan 28 Februari, dan keluhan mereka bahwa perang akan berdampak devastatif bagi kawasan diabaikan (PBS, 6/3/2026).

Seorang pejabat Teluk bahkan mengatakan bahwa stok interceptor missiles (rudal pencegat) negara mereka cepat habis dan merasa AS lebih fokus melindungi Israel dan pasukannya sendiri ketimbang sekutu Teluk (PBS, 6/3/2026).

Oleh karena itu, dalam situasi di mana sekutu utama dianggap tidak cukup melindungi, menahan diri menjadi pilihan yang aman ketimbang terlibat dalam perang tanpa dukungan penuh.

Kelima, ada harapan bahwa Iran akan mengubah strateginya. Pada 7 Maret, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga dan mengumumkan bahwa Iran akan menghentikan serangan balasan (retaliatory strikes) terhadap basis-basis kepentingan AS di negara mereka, kecuali jika Iran diserang lebih dulu (Al Jazeera, 7/3/2026).

“Saya secara pribadi meminta maaf kepada negara-negara tetangga yang diserang oleh Iran. Para komandan, pemimpin, dan orang-orang yang kami cintai gugur akibat agresi brutal yang terjadi, dan angkatan bersenjata kami adalah pahlawan yang mengorbankan jiwa mereka untuk mempertahankan integritas teritorial kami. Kami tidak bermaksud melanggar wilayah negara-negara tetangga. Seperti yang telah saya katakan berkali-kali, mereka adalah saudara kami. Kami berdiri bersama mereka yang kami cintai di kawasan ini,” kata Pezeshkian.

Baca juga: Perang Kawasan Teluk dan Ancaman Ekonomi Syariah–Halal

Di sini kita bisa melihat bahwa pilihan negara-negara Teluk untuk menahan diri adalah cerminan kedewasaan politik di tengah krisis.

Mereka memahami bahwa dalam perang modern, membalas tidak selalu berarti menang. Terkadang, kekuatan terbesar justru terletak pada kemampuan untuk tidak menarik pelatuk, sambil terus membangun jalan keluar diplomatik.

Seperti ditegaskan dalam pernyataan GCC, hak untuk membela diri tetap ada, tetapi opsi itu akan digunakan dengan sangat hati-hati. Karena sekali lagi, perang ini bukan perang mereka. Dan mereka bertekad untuk tidak membiarkan Iran atau Israel atau AS menjadikan kawasan Teluk sebagai medan pembakaran yang akan menghanguskan masa depan bersama.