MEDAN, muisumut.or.id, 12 November 2026 – Sertifikasi halal tidak boleh dipahami semata-mata sebagai pemenuhan kewajiban administratif untuk memperoleh label halal pada suatu produk. Lebih dari itu, sertifikasi halal merupakan instrumen penting untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariat Islam, memberikan perlindungan kepada konsumen, serta meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk di tengah perkembangan industri modern.

Hal tersebut disampaikan Dr. Irwansyah, M.H.I., Sekretaris Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Komunikasi Pelanggan (FKP) yang diselenggarakan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Medan, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026).

Dalam pemaparan bertajuk “Manfaat Sertifikasi Halal: Ikhtiar Menjamin Produk Halal Sesuai Syar’i”, Irwansyah menjelaskan bahwa jaminan kehalalan produk merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Prinsip halal dan thayyib tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman, tetapi juga mencakup bahan baku, proses pengolahan, fasilitas produksi, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian produk.

Ia mengingatkan bahwa Allah SWT telah memberikan tuntunan kepada manusia untuk mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 168. Karena itu, memastikan kehalalan produk bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan juga wujud ketaatan terhadap ketentuan agama.

Sertifikasi Halal sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen

Menurut Irwansyah, kompleksitas industri modern menyebabkan konsumen tidak selalu mampu memastikan kehalalan suatu produk hanya berdasarkan tampilan fisiknya. Berbagai bahan tambahan, bahan penolong, enzim, gelatin, emulsifier, serta bahan turunan lainnya membutuhkan penelusuran dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks tersebut, sertifikasi halal memberikan kepastian informasi kepada konsumen Muslim sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab produsen dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kehalalan produk tidak cukup hanya dilihat dari bahan baku utamanya. Seluruh rangkaian proses produksi harus memenuhi ketentuan syariah, termasuk memastikan tidak terjadi kontaminasi silang dengan bahan haram atau najis.

“Produk yang bahan bakunya halal belum tentu secara otomatis memenuhi ketentuan halal apabila proses produksi, fasilitas, penyimpanan, dan distribusinya tidak terjaga. Karena itu, jaminan halal harus dilihat secara menyeluruh dari hulu hingga hilir,” jelasnya.

Peran Fatwa dalam Menjamin Kehalalan Produk

Dalam perspektif kelembagaan MUI, Irwansyah menekankan pentingnya fatwa sebagai landasan keagamaan dalam penetapan kehalalan produk. Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang membutuhkan perhatian khusus, terutama produk yang memiliki titik kritis secara syariah.

Beberapa di antaranya adalah proses penyembelihan hewan, penggunaan bahan yang berpotensi berasal dari unsur haram atau najis, serta proses penyucian (*tathhir*) terhadap bahan dan peralatan produksi yang terkena najis.

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang membutuhkan kajian fikih secara mendalam, seperti ketentuan penyembelihan hewan sesuai syariat, pengolahan sarang burung walet, kopi luwak, serta tata cara penyucian peralatan produksi yang terkena najis mutawassithah.

Menurutnya, dalam persoalan penyucian, terdapat standar dan ketentuan khusus yang harus diperhatikan sesuai karakteristik najis dan objek yang disucikan. Oleh karena itu, proses tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan teknis, tetapi harus merujuk pada ketentuan fikih dan standar yang berlaku.

Terkait penyembelihan hewan, Irwansyah menjelaskan bahwa aspek kehalalan harus dipastikan sejak awal, mulai dari jenis hewan, kondisi hewan ketika disembelih, kualifikasi penyembelih, penggunaan alat yang sesuai, hingga kepastian bahwa kematian hewan disebabkan oleh proses penyembelihan yang memenuhi ketentuan syariat.

“Persoalan halal tidak cukup hanya dilihat dari hasil akhir sebuah produk. Ada proses dan ketentuan syariah yang harus dipenuhi. Di sinilah pentingnya pemahaman fikih dan fatwa agar penetapan kehalalan memiliki landasan agama yang kuat,” ungkapnya.

Memperkuat Daya Saing Industri Halal

Selain memberikan kepastian keagamaan dan perlindungan konsumen, sertifikasi halal juga memiliki manfaat strategis bagi dunia usaha. Sertifikasi halal dapat meningkatkan reputasi perusahaan, membangun loyalitas konsumen, memperkuat daya saing, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Irwansyah mengaitkan sertifikasi halal dengan tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syariah), khususnya dalam menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), harta (hifzh al-mal), dan keturunan (hifzh al-nasl).

Dengan demikian, sertifikasi halal memiliki dimensi kemaslahatan yang luas. Konsumen memperoleh perlindungan dan ketenteraman dalam menggunakan produk, sementara pelaku usaha mendapatkan nilai tambah serta kepercayaan pasar.

Ia berharap penguatan ekosistem industri halal dapat terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pemeriksa halal, lembaga pendamping proses produk halal, pelaku usaha, dan lembaga keagamaan.

Halal Bukan Sekadar Label, tetapi Tanggung Jawab kepada Allah SWT

Mengakhiri pemaparannya, Irwansyah menegaskan bahwa sertifikasi halal harus ditempatkan sebagai komitmen bersama untuk menghadirkan produk yang memenuhi ketentuan syariat sekaligus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa memperoleh sertifikat halal bukanlah akhir dari tanggung jawab pelaku usaha. Hal yang tidak kalah penting adalah konsistensi dalam menjaga seluruh proses produksi agar senantiasa sesuai dengan standar dan ketentuan halal yang telah ditetapkan.

“Halal bukan hanya tentang apa yang kita konsumsi atau gunakan, tetapi juga tentang bagaimana produk itu dihasilkan, diproses, dan sampai kepada masyarakat. Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha juga harus konsisten menjaga standar kehalalannya. Sebab, seluruh tanggung jawab tersebut pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT,” tegasnya.

Kegiatan Forum Komunikasi Pelanggan BSPJI Medan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan perusahaan dan pelaku industri. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BSPJI Medan, Hendra Leonard.

Selain Dr. Irwansyah, kegiatan tersebut juga menghadirkan Hendiri Pronoto Banjarnahor dari bidang Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Loista Sevnin Kacaribu sebagai narasumber. Ketiga narasumber menyampaikan materi secara panel, kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog bersama peserta.

Melalui forum ini, diharapkan pemahaman pelaku industri terhadap pentingnya standardisasi, kualitas, dan jaminan produk halal semakin meningkat. Dengan demikian, industri nasional tidak hanya mampu bersaing secara ekonomi, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip syariat Islam dan perlindungan konsumen.