Jakarta, MUI Digital — Hubungan Indonesia dan Singapura selalu menarik untuk dibaca dengan kacamata sosial-budaya. Dua negara bertetangga ini memiliki sejarah panjang yang naik-turun mulai dari masa konfrontasi yang penuh luka, rekonsiliasi di era Soeharto–Lee Kuan Yew, hingga kemitraan strategis yang makin dalam pada masa Jokowi dan Prabowo.

Belakangan ini, ketegangan kembali mencuat. Bukan karena sengketa wilayah, melainkan karena isu pasar modal, kabut asap, dan energi. Di tengah hiruk-pikuk itu, terdapat hal yang lebih mendasar: yang sedang diuji adalah sejauh mana kepercayaan yang telah dibangun selama enam dekade mampu bertahan.

Pemicu paling anyar adalah ancaman reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI), lembaga penyedia indeks global yang klasifikasinya menjadi acuan investor institusi dunia. Pada 15 Oktober 2026, MSCI mengumumkan pembukaan konsultasi publik mengenai usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Emerging Market adalah kategori untuk negara dengan ekonomi yang sedang tumbuh pesat dan pasarnya terbuka bagi investor asing, sementara Standalone Market adalah kategori untuk pasar yang dinilai terlalu tertutup atau sulit diakses investor global sehingga dikeluarkan dari indeks utama.

Konsultasi berlangsung hingga 30 April 2027, dan keputusan final dijadwalkan paling lambat akhir Juni 2027. MSCI menilai kekhawatiran pelaku pasar meningkat signifikan terkait investabilitas pasar modal Indonesia, terutama karena struktur kepemilikan saham yang tidak jelas dan dugaan perdagangan saham yang diatur secara terkoordinasi. MSCI juga membekukan perubahan indeks terkait saham Indonesia selama proses konsultasi berlangsung (Antara, 16/10/2026).

Isu ini kemudian berkembang menjadi narasi nasionalisme ekonomi, bahkan tuduhan konspirasi yang menyeret nama Temasek dan GIC. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal di Instagram resminya (@dinopattidjalal) pada Kamis, 22 Oktober 2026 menilai narasi konspirasi sebagai tidak masuk akal dan jauh dari realitas.

Dino menegaskan bahwa tuduhan Singapura berkonspirasi menjatuhkan pasar modal Indonesia dan mencoba merebut aset dalam skema fire sale tidak sesuai dengan realitas hubungan diplomatik kedua negara. Menurutnya, hubungan RI–Singapura dibangun atas rekam jejak kerja sama yang telah lama teruji, dan mencelakai Indonesia bukanlah pilihan yang masuk akal bagi Singapura.

Ketegangan ini diperparah oleh isu kabut asap lintas batas dan pengurangan ekspor gas. Pada 16 Oktober 2026, National Environment Agency (NEA) Singapura mengirimkan Preventive Measure Notices kepada tujuh perusahaan Indonesia terkait kebakaran di Sumatra.

Pada 19 Oktober, NEA menambah tiga perusahaan lagi yang berlokasi di Kalimantan. Sementara itu, mulai 24 Oktober 2026, Indonesia resmi mengurangi ekspor gas ke Singapura sebesar 31 BBTUD, terdiri atas 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra.

Sikap tegas memang diperlukan. Namun, diplomasi yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar otot. Ia membutuhkan empati, pemahaman atas psikologi sosial kedua bangsa, dan kemampuan merawat kepercayaan yang telah susah payah dibangun (NEA, 19/10/2026; Antara, 24/10/2026).

Diplomasi Budaya

Di sinilah diplomasi kebudayaan menemukan urgensinya. Diplomasi kebudayaan bertumpu pada soft power dan koneksi antarmasyarakat. Ia bekerja bukan melalui negosiasi politik-ekonomi semata, melainkan melalui daya tarik.

Joseph Nye dalam Soft Power: The Means to Success in World Politics (2004), mendefinisikan soft power sebagai kemampuan mendapatkan apa yang diinginkan melalui daya tarik, bukan paksaan atau pembayaran, (the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payment).

Dalam konteks RI–Singapura, fungsi-fungsi diplomasi kebudayaan bukanlah teori kosong. Sebuah kajian ISEAS–Yusof Ishak Institute berjudul “Indonesia-Singapore Cultural Relations: Historical Legacy and Contemporary Challenges” (27/8/2025) menegaskan bahwa hubungan budaya Indonesia–Singapura pernah ditandai oleh keterlibatan yang mendalam dan dinamis, terutama dalam bidang bahasa, sastra, dan pendidikan (Suryadinata & Negara, 2025).

Namun, reposisi Singapura sebagai kota global dan dominasi bahasa Inggris telah meredupkan prominensi bahasa daerah dan kolaborasi budaya. Kajian itu menyimpulkan bahwa revitalisasi diplomasi kebudayaan melalui pendidikan, seni, dan bahasa sesuai waktunya dan diperlukan untuk mendorong ikatan antarmasyarakat yang lebih kuat serta kemitraan yang lebih seimbang dan tahan lama.

Fondasi

Fondasi diplomasi kebudayaan sebenarnya sudah ada dan tinggal dirawat. Pada 6 Juli 2026, dalam Leaders’ Retreat di Jakarta, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong secara eksplisit menyatakan dukungannya terhadap pertukaran pelajar dan hubungan antarmasyarakat.

Wong mengundang siswa Sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura, dan menyebut bahwa universitas-universitas Singapura telah menyambut pelajar dari SMA Taruna Nusantara pada April 2026, dengan rencana kunjungan balasan mahasiswa Singapura ke Indonesia pada Agustus 2026.

Dalam pernyataan bersama, PM Wong menegaskan bahwa program-program seperti ini membangun persahabatan dan saling pengertian di antara masyarakat kedua negara (Antara, 6/7/2026).

Di bidang seni, ISI Yogyakarta dan Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA) Singapura berkolaborasi dalam pertunjukan “Ande-Ande Lumut” pada 17 Juli 2026 di Teater Arena FSP ISI Yogyakarta. Kolaborasi ini merupakan puncak dari Outbound International Program (OIP) 2026 yang mempertemukan mahasiswa ISI Yogyakarta dengan delegasi NAFA dan University of the Arts Singapore (UAS).

Mahasiswa dari kedua negara mengembangkan adaptasi kontemporer cerita rakyat Indonesia, memadukan teater, tari, karawitan, dan pedalangan. Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta menyebut kolaborasi ini sebagai “laboratorium hidup” bagi mahasiswa untuk melakukan dialog budaya dan kolaborasi artistik di panggung internasional (Kemdikdisaintek, 20/7/2026).

Bahkan kuliner dijadikan instrumen diplomasi. Pada 14 Juni 2026, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya meresmikan Restoran Sederhana di kawasan Kampong Glam, Singapura. Dalam peresmian itu ditegaskan bahwa kuliner bukan sekadar makanan, tetapi juga instrumen diplomasi budaya untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia.

Kawasan Kampong Glam dipilih karena nilai historisnya bagi diplomasi kuliner Indonesia, setelah hampir delapan dekade dikenal sebagai lokasi Warung Pariaman (RRI, 15/6/2026).

Diplomasi religi juga telah menjadi pilar penting dalam hubungan Indonesia–Singapura, bahkan dipromosikan sebagai model harmoni kawasan. Pada Juli 2026, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menerima kunjungan Presiden Singapura ke-8, Halimah Yacob, di Masjid Istiqlal Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta diperkenalkan sebagai simbol toleransi beragama Indonesia yang menginspirasi Asia Tenggara. Halimah menilai kolaborasi kedua rumah ibadah itu sebagai contoh penting kerja sama lintas agama yang dapat diadopsi Singapura, dan berharap kedua negara memperkuat model harmoni tersebut di tingkat regional dan global (RRI, 16/7/2026).

Sebelumnya, pada Maret 2025, Kedubes Singapura di Jakarta bekerja sama dengan Voice of Istiqlal menggelar buka puasa bersama 100 anak yatim dan pelatihan bahasa Inggris bagi 30 ulama muda bertema “English Language for Islamic Leadership, Peace and Interfaith Dialogue”, sebagai bagian dari kerja sama berkelanjutan untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong kohesi sosial.

Menteri Agama Nasaruddin Umar secara eksplisit mengundang Menteri Agama Singapura untuk saling mengirimkan ulama terbaik, seraya menegaskan bahwa untuk kemanusiaan, tidak ada alternatif yang lebih baik untuk membangun kepercayaan selain melalui diplomasi religi (Antara, 19/3/2025). Diplomasi religi ini melengkapi jembatan budaya yang telah ada, dan menjadi modal penting untuk merawat kepercayaan di tengah ketegangan yang sedang diuji.

Langkah ke Depan

Pertama, pemerintah perlu merawat dan memperluas saluran dialog dengan Singapura, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat sipil. Isu kabut asap dan energi seyogianya diselesaikan melalui kerja sama teknis dan negosiasi yang saling menghormati.

Singapura sendiri, melalui Menteri Grace Fu, telah menyatakan bahwa pemerintahnya menyambut baik keseriusan Presiden Indonesia dalam menangani masalah karhutla dan menyatakan kesediaan memberikan bantuan untuk penanganan kebakaran.

Grace Fu juga menyampaikan dukungan terhadap upaya regional untuk mendiskusikan kerja sama kawasan terkait isu kabut asap. Ruang kerja sama ini semestinya dibuka, bukan ditutup dengan saling tuduh (MSE Singapura, 19/10/2026).

Kedua, diplomasi kebudayaan perlu dijadikan strategi yang sadar dan terencana, bukan sekadar program seremonial. Pertukaran pelajar, residensi seniman, pameran bersama, dan kolaborasi akademik harus didukung secara konsisten dan dievaluasi dampaknya terhadap saling pengertian kedua bangsa.

Kajian ISEAS menegaskan bahwa pembaruan kolaborasi budaya dapat memperkuat ikatan antarmasyarakat dan berkontribusi pada kemitraan yang lebih seimbang.

Ketiga, komunikasi publik perlu dijaga agar tidak terjebak dalam narasi konspirasi yang memperkeruh hubungan. Tuduhan tanpa bukti, sebagaimana diingatkan Dino Patti Djalal, justru merugikan Indonesia sendiri. Sebaliknya, diplomasi yang jernih dan berbasis fakta akan memperkuat posisi Indonesia di mata Singapura dan dunia internasional.

Sejarah mengajarkan bahwa Indonesia dan Singapura selalu mampu melewati masa sulit ketika para pemimpinnya mau duduk bersama dan melihat kepentingan jangka panjang. Kini, saatnya tidak hanya mengandalkan pernyataan keras, tetapi juga merawat jembatan budaya yang telah ada di antara dua bangsa.