Lewati ke konten utama
Kamis, 19 November 2026 / 9 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
FGD DSN MUI
FGD DSN MUI terkait Fatwa Kripto. foto: Sadam/MUI Digital
Berita

Susun Fatwa Kripto, DSN MUI Bedah Underlying Asset hingga Bisnis di Balik Token

Susun Fatwa Kripto, DSN MUI Bedah Underlying Asset hingga Bisnis di Balik Token

/ 8 Jumadil Akhir 1448 H 3 menit baca 1.084 dibaca

JAKARTA, MUI Digital — Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tengah mendalami status underlying asset (aset dasar) dan praktik tokenisasi bisnis dalam ekosistem kripto. 

Kajian ini menjadi pijakan sebelum DSN MUI menerbitkan fatwa dan panduan teknis kripto syariah.

Pendalaman itu dilakukan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kripto Syariah yang digelar DSN MUI bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).

Ketua Badan Pengurus DSN MUI KH M Cholil Nafis menjelaskan, produk kripto yang beredar di pasar dalam dan luar negeri punya karakter yang berbeda-beda. Ada kripto yang lahir dari aktivitas penambangan (mining) digital tanpa underlying asset. 

Ada pula kripto yang memiliki underlying asset. DSN MUI juga membedah jalur penjualannya, baik di jaringan blockchain maupun di pasar perdagangan sekunder.

"Jadi kita masih mendalami kriptonya sendiri yang ada agunan (underlying) asetnya, kripto yang tidak ada agunan sebagai kripto, dan bisa juga kripto yang dijual prosesnya di pasarnya blockchain-nya, ada kripto yang di perdagangannya," ujar Kiai Cholil di sela FGD.

DSN MUI juga menyoroti trend tokenisasi. Tokenisasi adalah proses mengubah hak kepemilikan atas suatu aset atau usaha menjadi token digital yang tercatat di jaringan blockchain. 

Satu aset bisa dipecah menjadi banyak token. Pemegang token berarti ikut memiliki sebagian aset atau usaha tersebut dan berhak atas bagian keuntungannya.

Contohnya, sebuah gedung, kebun, atau perusahaan dibagi ke dalam ribuan token. Masyarakat bisa membeli token itu dengan nominal kecil, lalu memperjualbelikannya kembali. Nilai token bergantung pada aset atau bisnis yang ada di baliknya.

Karena itu, kehalalan token tidak cukup dilihat dari teknologinya. Kiai Cholil menegaskan, DSN MUI meneliti secara rinci apakah bisnis di balik token itu, baik produk dalam maupun luar negeri, berjalan sesuai prinsip halal atau justru haram.

DSN MUI sebelumnya telah mengidentifikasi dua kategori aset digital yang berpotensi memenuhi prinsip syariah, yakni tokenisasi aset nyata (real world asset/RWA) dan tokenisasi instrumen keuangan syariah. 

Hal itu disampaikan Wakil Bendahara DSN MUI M Gunawan Yasni dalam Ijtima Sanawi XXII DSN MUI, Oktober lalu. Salah satu contoh yang tengah dikaji adalah rencana tokenisasi Sukuk Negara Valas.

Kiai Cholil menilai ketelitian memetakan model bisnis dan pola perdagangan (tashawwurul masalah) adalah syarat mutlak agar fatwa tidak keliru. 

Wakil Ketua Umum MUI ini mengutip ungkapan fahmus su'al nishful jawab, yang berarti memahami persoalan dengan tepat adalah separuh dari jawaban.

"Salah memahami persoalannya, kripto pasti salah jawabannya. Memahami permasalahannya belum tentu jawabannya benar, tapi kita sudah lebih hati-hati dengan cara mengundang pihak terkait," tuturnya.

FGD yang berlangsung dua hari ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LPS, akademisi, hingga asosiasi dan praktisi industri kripto.

Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII tahun 2021 sebelumnya telah menetapkan tiga ketentuan hukum kripto. Pertama, penggunaan kripto sebagai mata uang hukumnya haram. 

Kedua, kripto sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, dan qimar, serta tidak memenuhi syarat sil'ah (barang yang sah diperjualbelikan). 

Ketiga, kripto sebagai komoditas atau aset yang memenuhi syarat sil'ah, memiliki underlying asset, dan memiliki manfaat yang jelas, sah diperjualbelikan.

Fatwa yang tengah disusun DSN MUI akan menjabarkan keputusan tersebut menjadi pedoman teknis yang lebih rinci bagi masyarakat dan pemangku kebijakan.

"Praktiknya seperti apa, guidance-nya seperti apa? Ini perlu penerjemahan lebih rinci. Di sinilah tugasnya Dewan Syariah Nasional karena in charge dengan user, in charge dengan kebijakan," kata Kiai Cholil. 

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads