Jakarta, MUI Digital — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyambut baik terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang menggariskan keharaman seluruh rantai produksi, konsumsi, hingga perdagangan rokok elektrik (vape).

Kemenkes menilai kehadiran Fatwa MUI ini menjadi momentum krusial sekaligus penguat langkah pemerintah dalam melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda, dari ancaman bahaya zat adiktif.

​Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menegaskan bahwa dari pandangan medis dan kesehatan publik, rokok elektrik bukanlah produk yang aman apalagi bebas dari risiko.

Meskipun kerap dipromosikan tanpa kandungan tar, aerosol dan senyawa kimia berbahaya yang ada di dalamnya tetap membawa ancaman nyata bagi tubuh.

​“Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko. Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar tetapi berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan,” ujar Aji Muhawarman di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (11/11/2026).

​Lebih jauh, Kemenkes melayangkan peringatan serius terkait maraknya penyalahgunaan perangkat vape sebagai media penyebaran zat terlarang.

Perangkat elektrik tersebut rentan dimodifikasi dan dijadikan sarana konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya, yang menjadi ancaman besar bagi ketahanan moral dan fisik generasi penerus bangsa.

​Sejauh ini, pemerintah telah menetapkan langkah preventif melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengatur ketat pembatasan usia pembeli, pembatasan iklan dan promosi, hingga penataan kadar kandungan produk.

Namun, seiring dengan terbitnya keputusan tegas dari MUI, Kemenkes berencana mengambil langkah perlindungan yang lebih ketat dan menyeluruh.

​“Kementerian Kesehatan akan terus mengkaji dan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk rencana melarang total peredaran vape,” tegas Aji.

​Kemenkes mengajak seluruh komponen bangsa, mulai dari orang tua, pendidik, tokoh agama, hingga pengelola lembaga pendidikan untuk berkolaborasi memanfaatkan momentum fatwa MUI ini.

​Sebelumnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.

Keputusan ini menegaskan bahwa keharaman tidak hanya menyasar aspek penggunaan, melainkan mencakup seluruh rantai bisnis mulai dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik tersebut.

​Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, dan Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, di Jakarta pada 6 November 2026 lalu.

​Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, memaparkan bahwa fatwa ini dilandasi oleh pertimbangan mendalam terkait dampak buruk rokok elektrik yang nyata bagi masyarakat, baik dari aspek kesehatan fisik, sosial, maupun pencegahan kejahatan (sadd ad-dzari’ah).

​“Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Ni’am kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).