JAKARTA, MUI Digital — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk memperluas edukasi haji dan umrah hingga ke pelosok desa. 

Langkah ini ditempuh karena warga desa menjadi korban terbanyak penipuan haji dan umrah, dengan kerugian yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Rencana kerja sama itu dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. 

Pertemuan berlangsung di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026). 

Kedua pihak membahas persiapan nota kesepahaman (MoU) tentang penguatan literasi haji dan umrah.

"Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa," kata Dahnil.

Kemenhaj mencatat 64 perkara penipuan dengan 3.550 korban hingga 6 Juli 2026. Total kerugiannya mencapai Rp116,7 miliar.

Pengaduan masyarakat juga terus berdatangan. 

Jumlahnya sekitar 400 pengaduan pada 2023, lalu naik menjadi sekitar 500 pengaduan pada 2024. Pengaduan yang tercatat hingga September 2026 mencapai 189 kasus, dengan modus antara lain penipuan dan penggelapan dana perjalanan.

Banyak korban berasal dari desa. Tidak sedikit di antara mereka yang telah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun agar bisa berangkat ke Tanah Suci.

Dahnil menilai informasi tentang penyelenggaraan haji dan umrah belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Celah itu dimanfaatkan pihak-pihak yang memperalat agama untuk menipu warga.

Karena itu, Kemenhaj mendorong Kemendes PDT ikut memperluas edukasi melalui pendamping desa. Data Kemendes PDT mencatat ada 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi. Jaringan ini dinilai berpotensi menjadi saluran informasi hingga ke wilayah perdesaan.

Dahnil menyebut Mendes PDT Yandri Susanto telah menyatakan komitmen untuk mendukung upaya tersebut. Pendamping desa diharapkan membantu warga memahami prosedur resmi haji dan umrah, sekaligus mengenali tawaran keberangkatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kemenhaj berharap kerja sama ini membuat edukasi haji dan umrah menjangkau masyarakat lebih luas. Akses informasi yang lebih baik diharapkan membuat warga desa semakin terlindungi dari penipuan dan penyelenggaraan perjalanan ibadah yang tidak sesuai ketentuan.