Lewati ke konten utama
Kamis, 19 November 2026 / 9 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
LPS: Fatwa Kripto Syariah Penting Jaga Kenyamanan Transaksi Masyarakat Muslim
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertemakan “Kripto Syariah: Pembahasan Kajian & Draft Fatwa” yang diselenggarakan atas kerja sama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) bersama LPS, Rabu (18/11/2026). Foto: MUI Digital
Berita

LPS: Fatwa Kripto Syariah Penting untuk Menjaga Kenyamanan Transaksi Masyarakat Muslim

LPS: Fatwa Kripto Syariah Penting untuk Menjaga Kenyamanan Transaksi Masyarakat Muslim

/ 8 Jumadil Akhir 1448 H 2 menit baca 581 dibaca

Jakarta, MUI Digital — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai kehadiran fatwa terkait aset kripto syariah sangat penting untuk memberikan kepastian serta kenyamanan bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam dalam memanfaatkan instrumen keuangan digital yang semakin berkembang pesat.

​Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kripto Syariah yang diselenggarakan atas kerja sama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) bersama LPS.

​Menurut Farid, pertumbuhan ekosistem digital saat ini tidak lagi bisa dibatasi hanya pada sektor perbankan konvensional. Kehadiran berbagai instrumen keuangan digital, termasuk aset kripto dalam beragam bentuknya seperti bitcoin, stablecoin, hingga tokenisasi, telah menjadi bagian dari dinamika ekonomi modern yang bersinggungan langsung dengan perbankan.

​“Kalau dari kami kan, kita harus sadar bahwa populasi kita ini 80 persen adalah muslim. Jadi kalau memang nanti aset keuangan digital semacam kripto ini menjadi salah satu entah itu mungkin investasi, entah itu aset digital, atau mungkin nanti sebagai alat transaksi, pengguna yang merasa muslim itu ya merasa nyaman menggunakannya,” ujar Farid di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).

​Kendati mendukung inovasi keuangan digital, LPS tetap menyoroti aspek mitigasi risiko secara menyeluruh. Farid mengingatkan bahwa potensi krisis di era modern tidak lagi hanya bersumber dari masalah internal perbankan saja, melainkan juga dari keterhubungan ekosistem keuangan yang lebih luas (beyond the bank), termasuk pasar modal, industri perasuransian, hingga sektor aset digital.

​Keterkaitan ini dikhawatirkan dapat memicu efek limpahan (spillover effect). Apabila salah satu lini bisnis di luar perbankan mengalami kegagalan, hal tersebut dapat memengaruhi persepsi publik dan berpotensi memicu kepanikan penarikan dana (bank run) pada perbankan, meskipun institusi perbankan tersebut sebenarnya berada dalam kondisi sehat.

​“Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga perkembangan teknologi dan produk-produk ini secara baik, supaya tidak mengeluarkan risiko kepada perbankan yang kita jamin,” jelasnya.

​Melalui pembahasan kajian dan draf fatwa bersama DSN MUI ini, LPS berharap hadirnya panduan syariah tidak hanya menjawab kebutuhan spiritual dan kenyamanan bertransaksi bagi mayoritas masyarakat, tetapi juga memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional di tengah masifnya inovasi teknologi finansial masa kini.

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads