Lewati ke konten utama
Kamis, 19 November 2026 / 9 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
Kiai Cholil Nafis
Ketua DSN MUI, KH Cholil Nafis. Foto: Sadam/MUI Digital
Berita

Kiai Cholil Nafis Pastikan Fatwa DSN MUI Soal Kripto Disusun Hati-Hati

Kiai Cholil Nafis Pastikan Fatwa DSN MUI Soal Kripto Disusun Hati-Hati

/ 8 Jumadil Akhir 1448 H 2 menit baca 1.289 dibaca

JAKARTA, MUI Digital — Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) KH M Cholil Nafis memastikan fatwa dan panduan syariah tentang aset kripto disusun dengan prinsip kehati-hatian. 

Prinsip ini ditempuh karena mekanisme kripto rumit secara teknis, dan perdagangannya di dalam maupun luar negeri terus berkembang.

Hal itu disampaikan Kiai Cholil di sela Focus Group Discussion (FGD) Kripto Syariah. 

FGD digelar DSN MUI bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).

Wakil Ketua Umum MUI ini menjelaskan, kehati-hatian diwujudkan dengan menggandeng regulator, pakar, dan pelaku ekosistem keuangan digital. Selama dua hari, mereka bersama-sama memetakan persoalan kripto secara menyeluruh (tashawwurul masalah).

"Memahami permasalahannya belum tentu jawabannya benar, tapi kita sudah lebih hati-hati dengan cara mengundang pihak terkait, pakar, pelaku, pemangku kebijakan, BI, OJK, lalu LPS, kemudian juga teman-teman yang di praktisi dan di akademisi, kita bersama-sama membahas dua hari ini," ujar Kiai Cholil.

DSN MUI berpegang pada ungkapan fahmus su'al nishful jawab dalam menyusun draf fatwa ini. Artinya, memahami persoalan dengan tepat adalah separuh dari jawaban.

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini mengingatkan, salah memahami mekanisme kripto bisa melahirkan ketetapan hukum yang keliru.

Karena itu, DSN MUI membedah beragam model transaksi kripto di lapangan. Pembahasannya meliputi aktivitas penambangan (mining) digital, perbedaan kripto yang memiliki underlying asset (aset dasar) dan yang tidak, pola penjualan di jaringan blockchain maupun pasar sekunder, hingga skema tokenisasi bisnis dari dalam dan luar negeri.

Kiai Cholil menjelaskan, fatwa yang sedang digodok merupakan penjabaran teknis dari keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII tahun 2021.

Ijtima Ulama itu menetapkan tiga ketentuan. Penggunaan kripto sebagai mata uang hukumnya haram. Kripto sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, dan qimar, serta tidak memenuhi syarat sil'ah (barang yang sah diperjualbelikan). 

Adapun kripto yang memenuhi syarat sil'ah, memiliki underlying asset, dan bermanfaat jelas, sah diperjualbelikan.

Ijtima Ulama baru menetapkan garis besar hukumnya. DSN MUI bertugas merumuskan pedoman praktik yang lebih rinci.

"Praktiknya seperti apa, guidance-nya seperti apa? Ini perlu penerjemahan lebih rinci. Di sinilah tugasnya Dewan Syariah Nasional karena in charge dengan user, in charge dengan kebijakan," kata Kiai Cholil.

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads